Taliban Bohong, Perancis Tak Akui Pemerintahan Baru Afghanistan

Paris, Perancis, law-justice.co - Taliban berbohong dan Perancis tidak akan memiliki hubungan apa pun dengan pemerintahan baru yang terbentuk. Ini adalah pernyataan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian terkait masa depan evaluasi di Afganistan.

"Mereka mengatakan akan memberikan beberapa orang asing dan warga Afganistan pergi dengan bebas dan (berbicara) tentang pemerintahan yang inklusif dan representatif, tetapi mereka berbohong," ujar Jean-Yves Le Drian di France 5 TV dan dilansir dari Reuters, Minggu (12/9/2021).

"Perancis menolak untuk mengakui atau memiliki hubungan apa pun dengan pemerintah ini. Kami menginginkan tindakan dari Taliban dan mereka akan membutuhkan ruang bernafas untuk ekonomi dan hubungan internasional. Terserah mereka."

Paris telah mengevakuasi sekitar 3.000 orang dan telah mengadakan pembicaraan dengan Taliban untuk memungkinkan keberangkatan tersebut. Masih ada beberapa warga negara Prancis dan beberapa ratus warga Afghanistan yang memiliki hubungan dengan Prancis yang tersisa di Afghanistan.

Perancis menjadi negara ketiga yang "menyerang" pemerintahan Taliban di Afganistan. Sebelumnya Presiden Recep Tayyip Erdogan ini mengultimatum dunia untuk tidak terburu-buru mengakui kekuasaan Taliban di Afghanistan.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan dia meminta pemerintahan baru Afghanistan bersifat inklusif, menambahkan pentingnya perempuan dan kelompok etnis lain diberikan jabatan menteri.

"Tidak perlu terburu-buru... Ini adalah saran kami ke seluruh dunia. Kita harus bertindak bersama dengan komunitas internasional," kata Cavusoglu dalam keterangannya.

Berikutnya Iran yang memberikan kecaman keras kepada Taliban berkaitan dengan serangan yang dilakukannya ke lembabah Panjshir pada pekan lalu.

"Berita yang datang dari Panjshir, benar-benar mengkhawatirkan... Serangan itu sangat terkutuk," kata Saeed Khatibzadeh, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, awal pekan ini.

"Mengenai masalah Panjshir, saya bersikeras pada fakta bahwa itu diselesaikan dengan dialog di hadapan semua tetua Afghanistan," lanjutnya.

"Taliban harus sama-sama menghormati kewajiban mereka dalam hal hukum internasional, dan komitmen mereka ... Iran akan bekerja untuk mengakhiri semua penderitaan rakyat Afghanistan demi mendirikan pemerintahan perwakilan untuk semua warga."

Lembah Panjshir adalah satu-satunya dari 34 provinsi di Afghanistan yang tetap di luar kendali Taliban.