Prihatin soal Kondisi West Papua, Organisasi ACP Mengadu ke PBB

Jakarta, law-justice.co - Sebuah blok besar negara- negara Afrika, Karibia dan Pasifik secara resmi mengirim surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atas keprihatinan mereka soal West Papua.

Surat dari Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik (OACPS) sebagaimana dilansir dari sauarapapua.com meminta "suatu misi mendesak ke Papua Barat untuk memberikan laporan berbasis bukti dan informasi tentang situasi hak asasi manusia" disana" (tanah Papua).

Suara tersebut dikirim oleh Presiden - in- office off the OACPS Council of Minister, Jeremiah Manele, Menteri Luar Negeri Kepulauan Solomon.

OACPS mengatakan bahwa pihaknya mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua Barat.

Namun Sekretaris Jenderalnya Georges Rebelo Pinto Chikoti, menegaskan kembali "komitmen teguh OACPS terhadap hak asasi manusi, supremasi hukum dan prinsip-prinsip demokrasi".

Chikoti mengakui pekerjaan para pemimpin Forum Pulau Pasifik (PIF) tentang situasi di Papua barat, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip subsidaritas dan saling melengkapi, kelompok Afrika, Karibia dan Pasifik akan terus menerima pembaruan dan bimbingan dari pimpinan forum.

Dua tahun lalu, para pemimpin Forum Pasifik sepakat untuk menekan Indonesia agar mengizinkan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusi (ONHCR) masuk ke wilayah Papua.

Badan regional sedang mencari laporan independen tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang luas di Papua.

Dalam beberapa tahun terakhir, ONHCR berulang kali meminta akses, dan Jakarta dilaporkan telah secara luas setuju, namun kunjungan belum terwujud.