Bancakan Dana PEN Kedok Pemulihan BUMN

Dana PEN Tinggi Risiko Bancakan, Bagaimana Rekomendasi BPKP?

Sabtu, 04/09/2021 10:32 WIB
Ilustrasi keuangan (Dok.Shutterstock)

Ilustrasi keuangan (Dok.Shutterstock)

law-justice.co - Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melibatkan seluruh unsur pemerintahan dalam hal in adalah Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat mengatasi krisis di tengah merebaknya pandemi Covid-19.

Dalam hal ini setiap Kementerian/Lembaga dan non Kementerian/Lembaga diawasi langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk memastikan kalau program PEN dapat berjalan tepat sasaran.

BPKP dan APIP melakukan pengawasan intern atas pelaksanaan Program PEN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020.

BPKP mengoordinasikan dan bersinergi dengan APIP dan pimpinan kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan korporasi/badan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dalam melakukan pengawasan intern.

Pengawasan intern program PEN yang dilakukan oleh BPKP mencakup beberapa aspek seperti Tahap penyaluran dana, Tahap penggunaan dan pertanggungjawaban, Tahap pengembalian dana, serta Efektivitas Program PEN.


Ilustrasi dana PEN (Foto: Kominfo)

Program PEN yang saat ini tengah menjadi sorotan adalah program PEN untuk BUMN karena dianggap kurang begitu transparan dalam proses pencairan dana tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh Media Law-Justice dari pihak BPKP, penyaluran dana untuk program PEN BUMN ini dilakukan berdasar Pengawasan atas kelengkapan usulan pengajuan PMN kepada Kementerian Keuangan dan substansi usulan oleh Asdep Teknis Kementerian.

Sedangkan untuk tahap penggunaan dan pertanggungjawaban Pengawasan progress pelaksanaan PMN dan Mereview pelaporan pertanggungjawaban dana PMN dari BUMN. Semenara untuk SPI ( Satuan Pengawasan Intern) BUMN dilakukan dengan Pengawasan berupa reviu/audit atas project dan program pengawasan tahunan SPI perusahaan tersebut.

Berdasarkan data BPKP tersebut, efektivitas program PEN tersebut bisa dianggap tepat sasaran dan tercapai bila program tersebut bisa mencapai tujuan dari program PEN tersebut.

"Tujuan BPKP dalam hal ini adalah Mengoordinasikan pengawasan intern atas Program PEN oleh BPKP dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) dan Pimpinan Korporasi/Badan Usaha," tertulis dalam data BPKP tersebut.

BPKP juga mengingatkan risiko utama dalam program PEN untuk BUMN, ada tiga poin yang disoroti oleh BPKP terkait hal tersebut. Yakni Penempatan Dana untuk Restru Padat Karya, Penempatan Modal Negara (PMN), dan Talangan investasi untuk modal kerja.

Resiko dari penempatan dana untuk restru padat karya yakni Pemanfaatan Penempatan Dana untuk Restru Padat Karya tidak sesuai ketentuan, Penetapan Imbal Jasa Pinjaman terlalu tinggi, Penggunaan dana tidak sesuai ketentuan.

"Selanjutnya, Penerimaan program tidak sesuai dengan sektor usaha yang telah ditetapkan, Risiko kredit tidak ditetapkan/dikelola secara matang, Adanya manipulasi data untuk mengajukan klaim," jelas dokumen tersebut.

Realisasi dana yang dikelola oleh Bank Umum Mitra juga perlu diperhatikan seperti penempatan dana, penyaluran kredit/debitur, pembayaran remunerasi, serta harus sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kemitraan kerja sama.


Dokumen audit BPK Soal Penyaluran Dana PEN di sektor UMKM (Dok.BPKP)

Terkait dengan PMN, BPKP menilai ada risiko seperti Penyaluran dana untuk Penempatan Modal Negara tidak tepat sasaran dalam rangka mendukung Program PEN, penggunaan dana PMN PEN yang tidak sesuai dengan business plan yang diajukan, perubahan penggunaan dana PMN PEN dari business plan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Resiko lainnya yakni, akuntabilitas keuangan/program tidak tepat jumlah tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak tepat, Proyek yang didanai melalui program PMN PEN tidak selesai tepat waktu/ tidak beroperasi sesuai jadwal," imbuhnya.

Pengadaan yang didanai melalui program PMN PEN jangan sampai dilakukan mark-up oleh instansi terkait, selain itu penyaluran dana untuk Talangan Investasi juga perlu diperhatikan. Dalam mendukung program PEN jangan sampai tidak tepat sasaran dan rencana bisnis yang didanai tidak ditetapkan
secara matang.

"Rawan juga terjadi penggunaan dana tidak untuk modal kerja (tidak sesuai ketentuan), Penerima program tidak tepat sasaran dan adanya manipulasi data untuk mengajukan talangan," imbuhnya.

Risiko Tinggi Penyaluran Dana PEN di BUMN

Sementara itu, resiko dari sisi BUMN Penerima perlu diwaspadai bila IKU/KPI yang disepakati tidak tercapai, kemudian BUMN tidak memerlukan pinjaman dana investasi, dan yang lebih rawan bila BUMN membatalkan perjanjian investasi. Kecocokan skema/sifat dana investasi dengan kebutuhan BUMN juga perlu diperhatikan.

BPKP juga menyoroti aspek Regulatory risk/Risiko regulasi pada BUMN terkait, yakni risiko yang disebabkan adanya perubahan dalam regulasi dan hukum (law) misal Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan/atau peraturan terkait perdagangan internasional dan/atau peraturan otoritas yang relevan yang mempengaruhi suatu industri atau sektor bisnis tertentu.

"Contoh aturan PSBB yang bisa mempengaruhi operasi PT Garuda, atau aturan perdagangan internasional yang bisa mempengaruhi operasional PT Krakatau Steel dan PTPN, Penyelesaian Investasi juga jangan sampai melewati masa jatuh tempo dan kinerja keuangan penerima Investasi perlu dilihat secara cermat apakah korporasi telah bermasalah sebelum terdampak covid atau tidak," tukasnya.

Rincian pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yakni senilai Rp 7,5 triliun kepada PT Hutama Karya (HK), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang mendapat PMN Rp 1,5 triliun, kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 8,5 triliun, Perumnas Rp 650 miliar, PT KAI Rp 3,5 triliun, PTPN (Persero) Rp 4 triliun, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3 triliun.

Untuk terus mengawal dana PEN untuk BUMN tersebut, Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan kalau kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah meminta pendampingan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sehingga berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.


Rekomendasi BPKP Soal risiko penyaluran dana PEN di BPKP (Dok.BPKP)

Hal tersebut, menurutnya sebagai bentuk komitmen dari Kementerian BUMN untuk bersungguh sungguh melaksanakan program PEN untuk BUMN dengan penuh transparansi dan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

"Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) bersama dengan dua Wamen mengunjungi KPK untuk minta pendampingan KPK dalam penanganan PEN. Dan dengan pendampingan tersebut kita harapkan penggunaan anggaran bisa dikawal dengan baik," kata Arya saat dihubungi Law-Justice.

Arya menuturkan kalau program PEN dilaksanakan melalui beberapa metode yakni penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana investasi pemerintah, dan penjaminan. Sektor UMKM juga menjadi perhatian dari Kementerian BUMN untuk program PEN.

"Kami (BUMN) kan mendapat PEN. Pertama untuk UMKM di Jamkrindo dan Askrindo. Kedua untuk PMN. Dan ketiga untuk dana investasi yang disebut dana talangan itu," tuturnya.

Terkait dengan hal tersebut, Arya mengklaim kalau KPK menyambut gembira inisiatif Kementerian BUMN yang meminta KPK untuk mendampingi program PEN melalui BUMN.

Sehingga bila dikemudian hari ada kesalahan hal tersebut bisa dikoreksi secara langsung oleh KPK secara langsung dan memberikan rekomendasi langsung kepada Kementerian BUMN.

"Sangat baik sambutan dari KPK dimana kita berinisiatif minta pendampingan dari KPK," ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Indef Deniey A. Purwanto memberikan sejumlah catatan bagi pemerintah terkait BUMN, Walaupun pemerintah sudah menyiapkan sejumlah upaya penyelamatan BUMN dalam skema pemulihan ekonomi nasional (PEN).


Juru bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga (Dok.BUMN)

Seperti penanaman modal negara (PMN), penempatan dana pemerintah, investasi pemerintah non-permanen, dan penjaminan pemerintah. Terdapat sejumlah catatan terkait kebijakan-kebijakan penyelamatan BUMN khususnya dari sisi peningkatan utangnya.

Deniey menyebut sebelum berbicara mengenai PEN untuk BUMN pekerjaan rumah besar pemerintah untuk BUMN adalah terkait hutang yang terus menerus mengalami kenaikan.

Deniey mengatakan berdasarkan data Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) Bank Indonesia yang telah diolahnya, utang BUMN Indonesia per kuartal III/2020 mencapai Rp2.140 triliun.

“Trennya paling tidak 6 atau 5 tahun terakhir hutang BUMN memiliki kecenderungan meningkat pesat, baik BUMN yang lembaga keuangan atau non-keuangan,” kata Deniey saat dihubungi Law-Justice.

Catatan untuk BUMN tersebut adalah terkait debt burden yakni tumpukan utang BUMN lembaga keuangan maupun non-keuangan berpotensi memberikan beban bagi perekonomian sehingga menciptakan debt trap (jebakan utang).

Deniey menyatakan kalau pemerintah harus memperhatikan dan berusaha untuk menahan laju pertumbuhan utang. Risiko fiskal (fiscal risk) juga perlu diperhatikan, restrukturisasi utang BUMN tidak saja menjadi beban yang semakin besar bagi APBN, tapi juga mengandung risiko fiskal yang relatif lebih tinggi dampaknya dibandingkan dengan risiko yang lain.

"Dengan kata lain, bahkan bisa menyebabkan risiko fiskal yang dampaknya setara dengan risiko kerugian akibat bencana seperti di nota keuangan dan APBN 2021 disejajarkan risikonya dengan kerugian akibat bencana,” jelasnya.

Deniey menyebut aspek Opportunity cost dan trade off between opportunity and risk juga perlu menjadi perhatian pemerintah terkait BUMN. Anggaran untuk restrukturisasi BUMN dalam alokasi pembiayaan skema PEN menciptakan opportunity cost untuk penciptaan fiscal space dan untuk alokasi instrumen pemulihan ekonomi yang lain.

"Restrukturisasi utang BUMN di satu sisi dapat dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk mendorong pemulihan ekonomi, namun di sisi lain juga mengandung risiko-risiko yang sebaliknya akan menjadi beban tersendiri bagi perekonomian," tutupnya.

Realisasi dana yang dikelola oleh Bank Umum Mitra juga perlu diperhatikan seperti penempatan dana, penyaluran kredit/debitur, pembayaran remunerasi, serta harus sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam kemitraan kerja sama.

Terkait dengan PMN, BPKP mewanti wanti resiko seperti Penyaluran dana untuk Penempatan Modal Negara tidak tepat sasaran dalam rangka mendukung Program PEN, penggunaan dana PMN PEN yang tidak sesuai dengan business plan yang diajukan, perubahan penggunaan dana PMN PEN dari business plan yang diajukan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Resiko lainnya yakni, akuntabilitas keuangan/program tidak tepat jumlah tidak tepat sasaran, tidak tepat kualitas dan tidak tepat, Proyek yang didanai melalui program PMN PEN tidak selesai tepat waktu/ tidak beroperasi sesuai jadwal," imbuhnya.

Pengadaan yang didanai melalui program PMN PEN jangan sampai dilakukan mark-up oleh instansi terkait, selain itu penyaluran dana untuk Talangan Investasi juga perlu diperhatikan. Dalam mendukung program PEN jangan sampai tidak tepat sasaran dan rencana bisnis yang didanai tidak ditetapkan
secara matang.

"Rawan juga terjadi penggunaan dana tidak untuk modal kerja (tidak sesuai ketentuan), Penerima program tidak tepat sasaran dan adanya manipulasi data untuk mengajukan talangan," imbuhnya.

Sementara itu, resiko dari sisi BUMN Penerima perlu diwaspadai bila IKU/KPI yang disepakati tidak tercapai, kemudian BUMN tidak memerlukan pinjaman dana investasi, dan yang lebih rawan bila BUMN membatalkan perjanjian investasi. Kecocokan skema/sifat dana investasi dengan kebutuhan BUMN juga perlu diperhatikan.

BPKP juga menyoroti aspek Regulatory risk/Risiko regulasi pada BUMN terkait, yakni risiko yang disebabkan adanya perubahan dalam regulasi dan hukum (law) misal Undang-Undang, Peraturan Presiden, dan/atau peraturan terkait perdagangan internasional dan/atau peraturan otoritas yang relevan yang mempengaruhi suatu industri atau sektor bisnis tertentu.

"Contoh aturan PSBB yang bisa mempengaruhi operasi PT Garuda, atau aturan perdagangan internasional yang bisa mempengaruhi operasional PT Krakatau Steel dan PTPN, Penyelesaian Investasi juga jangan sampai melewati masa jatuh tempo dan kinerja keuangan penerima Investasi perlu dilihat secara cermat apakah korporasi telah bermasalah sebelum terdampak covid atau tidak," tukasnya.

Rincian pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN yakni senilai Rp 7,5 triliun kepada PT Hutama Karya (HK), PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang mendapat PMN Rp 1,5 triliun, kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp 8,5 triliun, Perumnas Rp 650 miliar, PT KAI Rp 3,5 triliun, PTPN (Persero) Rp 4 triliun, dan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Rp 3 triliun.

Untuk terus mengawal dana PEN untuk BUMN tersebut, Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan kalau kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah meminta pendampingan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sehingga berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran.


Logo Kementerian BUMN (Ilustrasi Logo Kementerian BUMN (Foto: Istimewa)

Hal tersebut, menurutnya sebagai bentuk komitmen dari Kementerian BUMN untuk bersungguh sungguh melaksanakan program PEN untuk BUMN dengan penuh transparansi dan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

"Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) bersama dengan dua Wamen mengunjungi KPK untuk minta pendampingan KPK dalam penanganan PEN. Dan dengan pendampingan tersebut kita harapkan penggunaan anggaran bisa dikawal dengan baik," kata Arya saat dihubungi Law-Justice.

Arya menuturkan kalau program PEN dilaksanakan melalui beberapa metode yakni penyertaan modal negara (PMN), penempatan dana investasi pemerintah, dan penjaminan. Sektor UMKM juga menjadi perhatian dari Kementerian BUMN untuk program PEN.

"Kami (BUMN) kan mendapat PEN. Pertama untuk UMKM di Jamkrindo dan Askrindo. Kedua untuk PMN. Dan ketiga untuk dana investasi yang disebut dana talangan itu," tuturnya.

Terkait dengan hal tersebut, Arya mengklaim kalau KPK menyambut gembira inisiatif Kementerian BUMN yang meminta KPK untuk mendampingi program PEN melalui BUMN.

Sehingga bila dikemudian hari ada kesalahan hal tersebut bisa dikoreksi secara langsung oleh KPK secara langsung dan memberikan rekomendasi langsung kepada Kementerian BUMN.

"Sangat baik sambutan dari KPK dimana kita berinisiatif minta pendampingan dari KPK," ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Indef Deniey A. Purwanto memberikan sejumlah catatan bagi pemerintah terkait BUMN, Walaupun pemerintah sudah menyiapkan sejumlah upaya penyelamatan BUMN dalam skema pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Seperti penanaman modal negara (PMN), penempatan dana pemerintah, investasi pemerintah non-permanen, dan penjaminan pemerintah. Terdapat sejumlah catatan terkait kebijakan-kebijakan penyelamatan BUMN khususnya dari sisi peningkatan utangnya.

Deniey menyebut sebelum berbicara mengenai PEN untuk BUMN pekerjaan rumah besar pemerintah untuk BUMN adalah terkait hutang yang terus menerus mengalami kenaikan.

Deniey mengatakan berdasarkan data Statistik Utang Sektor Publik Indonesia (SUSPI) Bank Indonesia yang telah diolahnya, utang BUMN Indonesia per kuartal III/2020 mencapai Rp2.140 triliun.

“Trennya paling tidak 6 atau 5 tahun terakhir hutang BUMN memiliki kecenderungan meningkat pesat, baik BUMN yang lembaga keuangan atau non-keuangan,” kata Deniey saat dihubungi Law-Justice.

Catatan untuk BUMN tersebut adalah terkait debt burden yakni tumpukan utang BUMN lembaga keuangan maupun non-keuangan berpotensi memberikan beban bagi perekonomian sehingga menciptakan debt trap (jebakan utang).

Deniey menyatakan kalau pemerintah harus memperhatikan dan berusaha untuk menahan laju pertumbuhan utang. Risiko fiskal (fiscal risk) juga perlu diperhatikan, restrukturisasi utang BUMN tidak saja menjadi beban yang semakin besar bagi APBN, tapi juga mengandung risiko fiskal yang relatif lebih tinggi dampaknya dibandingkan dengan risiko yang lain.

"Dengan kata lain, bahkan bisa menyebabkan risiko fiskal yang dampaknya setara dengan risiko kerugian akibat bencana seperti di nota keuangan dan APBN 2021 disejajarkan risikonya dengan kerugian akibat bencana,” jelasnya.

Deniey menyebut aspek Opportunity cost dan trade off between opportunity and risk juga perlu menjadi perhatian pemerintah terkait BUMN. Anggaran untuk restrukturisasi BUMN dalam alokasi pembiayaan skema PEN menciptakan opportunity cost untuk penciptaan fiscal space dan untuk alokasi instrumen pemulihan ekonomi yang lain.

"Restrukturisasi utang BUMN di satu sisi dapat dipandang sebagai sebuah kesempatan untuk mendorong pemulihan ekonomi, namun di sisi lain juga mengandung risiko-risiko yang sebaliknya akan menjadi beban tersendiri bagi perekonomian," tutupnya.

Setumpuk Masalah Anggaran PEN pada Korporasi dan UMKM
Tahun 2020, anggaran PEN naik sangat signifikan menjadi Rp Rp 744,75 triliun hingga akhir Juli atau naik hampir 50% dari anggaran sebelumnya. Anggaran tersebut terdistribusi untuk kesehatan Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial Rp 203,90 triliun, insentif usaha Rp 120,61 triliun, UMKM Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 62,22 triliun, serta sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda sebesar Rp 106,11 triliun.

Kajian bersama yang dilakukan oleh ICW, Transparansi Internasional Indonesia (TII), Seknas FITRA, dan Indonesia Budget Center menyimpulkan bahwa besaran anggaran penanganan Covid-19 yang naik sangat signifikan, rentan terhadap berbagai penyimpangan. Indonesia punya pengalaman buruk dalam mengelola anggaran bencana yang tidak hanya tidak tepat sasaran, tetapi juga banyak diselewengkan.

Contoh kasus adalah permintaan fee project rehabilitasi sekolah pasca bencana Lombok yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Mataram. Praktik serupa juga terjadi pasca bencana di Palu dan Donggala, bahkan melibatkan pejabat Kementerian PUPR.


Tabel penyertaan dana PEN dalam keuangan BUMN (Dok.BPK RI)

Anggaran penanganan Covid-19 dan PEN yang berjumlah ratusan triliun itu juga sangat rentan terhadap upaya ‘moral hazard’ oleh berbagai pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah.

Anggaran PEN untuk insentif usaha, pembiayaan korporasi, dan bantuan bagi UMKM juga rentan penyimpangan. Besaran anggaran yang kalau di total jumlahnya mencapai Rp 297,64 triliun itu disinyalir berpotensi tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh korporasi besar dan BUMN. Skema JPS dan bantuan bagi UMKM hingga kini belum mampu mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat dan menggerakkan perekonomian di tingkat bawah. UMKM adalah sektor yang paling terdampak dalam kebijakan PSBB dari pemerintah, meskipun anggaran PEN untuk UMKM adalah yang terbesar kedua setelah perlindungan sosial.

Dana PEN untuk BUMN tidak kalah mengkhawatirkan. ICW mencatat, sepanjang tahun 2010 hingga 2020, sedikitnya ada 160 kasus korupsi di perusahaan-perusahaan BUMN. Hasil riset ICW menunjukkan terdapat 11 BUMN penerima dana PEN pada 2020 lalu memiliki catatan kinerja yang buruk. Kesebelas perusahaan BUMN itu sebagai berikut:

1. PT PLN
2. PT Hutama Karya
3. PT Garuda Indonesia
4. PT Kereta Api Indonesia
5. PT Perkebunan Nusantara
6. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI)
7. PT Permodalan Nasional Madani (PNM)
8. PT Krakatau Steel
9. Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)
10. PT Pertamina
11. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) (ITDC)

Menurut ICW, kinerja buruk kesebelasan perusahaan tersebut dikarenakan adanya lonjakan utang yang konsisten selama kurun waktu 2015-2019. Selain itu, ICW juga menemukan kerugian perusahaan BUMN di atas pada kurun waktu 2015 hingga 2019.

Sekjen TII Danang Widoyoko mengatakan, transparansi di sektor perusahaan plat merah memang masih menjadi persoalan serius. Dari 116 BUMN, hanya 88 BUMN yang mempublikasikan laporan tahunan, dimana 17 di antaranya tidak memiliki laporan tahunan terbaru. Sementara 23 BUMN sama sekali tidak mempublikasikan laporan tahunan, bahkan ada 8 BUMN yang tidak memiliki website resmi.

Law-Justice meminta konfirmasi perihal temuan ICW di atas ke beberapa perusahaan BUMN. Beberapa di antaranya adalah perusahaan yang dinilai paling banyak mengalami jumlah kasus korupsi. Perusahaan tersebut antara lain: PT Garuda, PT Krakatau Steel, PT KAI, PT PLN, PT Pertamina, dan PT Hutama Karya.

Direktur Utama PT Garuda Irfan Setiaputra menolak berkomentar saat Law-Justice menunjukkan data temuan ICW yang menyebutkan perusahaannya memiliki rekam jejak buruk, kendati saat ini tetap menerima kucuran dana PEN.

"Enggak komen ya soal ini," ujarnya.

Sama halnya dengan Direktur PT Krakatau Steel Silmy Karim dan Direktur PT KAI Didiek Hartantyo, keduanya tak menjawab pertanyaan Law-Justice saat dimintai tanggapan ihwal temuan ICW tersebut.

Salah satu mekanisme intervensi pemerintah dalam program PEN adalah berbentuk investasi. Pada awal-awal program PEN digulirkan, PT Garuda dan PT Krakatau Steel adalah dua perusahaan BUMN yang mendapatkan suntikan dana investasi dari pemerintah. Dana investasi ini bertujuan sebagai modal perusahaan jangka pendek agar BUMN bisa produktif kembali setelah sebelumnya terkapar akibat dampak Covid-19. Dana investasi akan diberikan kepada dua perusahaan BUMN tersebut dengan total senilai Rp 11,5 triliun.

Dana investasi pemerintah awalnya akan diberikan kepada lima BUMN, yaitu PT Garuda Indonesia Tbk, PT Perkebunan Nusantara (Persero), PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, dan Perum Perumnas. Namun, berikutnya hanya dua BUMN yang mendapatkan dana investasi pemerintah, yaitu PT. Garuda Indonesia Tbk dan PT Krakatau Steel Tbk.

Bantuan kepada tiga BUMN lainnya diusulkan untuk menjadi PMN disebabkan oleh ketiga perusahaan BUMN ini sahamnya 100 persen dimiliki oleh pemerintah sehingga lebih baik diberikan PMN atau penambahan modal secara permanen.

Riwayat Keuangan yang Buruk
Sejarah perusahaan pelat merah yang terlilit utang kepada negara menjadi alarm bagi sejumlah BUMN yang tengah mengajukan permohonan dana bantuan kepada pemerintah. Persamaan PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel adalah kinerja mereka sudah sama-sama terganjal bahkan sebelum pandemi Covid-19. Bahkan kedua emiten pelat merah ini pernah mendapatkan PMN. Namun kinerja perusahaan belum kunjung membaik.

Dalam 4 tahun terakhir, PT Garuda Indonesia baru sekali mencetak profit, yaitu pada tahun 2019. PT Krakatau Steel Tbk selalu rugi dalam 8 tahun terakhir, kecuali pada kuartal I tahun 2020. Bahkan PT Garuda Indonesia memiliki utang obligasi dalam dolar sebesar USD 500 juta yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat, sementara perseroan menghadapi kondisi bisnis berat di tengah terpukulnya industri penerbangan.


Maskapai Garuda Indonesia (Nikkei Asian Review)

Tak menutup kemungkinan pemberian dana investasi pemerintah saat ini berujung gagal bayar dan dikhawatirkan perusahaan kembali meminta konversi utang menjadi ekuitas. Selain itu jangan sampai bantuan ini justru terpakai untuk menambal kerugian yang bukan disebabkan pandemi Covid-19.

Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, memberikan beberapa catatan kritis terhadap alokasi dana PEN terhadap sejumlah korporasi BUMN. Di antaranya, ia mengungkapkan, alokasi anggaran PEN untuk pembiayaan korporasi minim realisasi di awal pelaksanaan program, tapi sangat tinggi di akhir tahun 2020.

Pada periode April hingga September 2020, misalnya, realisasi anggaran pembiayaan korporasi masih nol. Realisasi baru terjadi per 26 Oktober 2020 sebesar Rp 1 miliar dan Rp 2 triliun pada 25 November 2020. Serapan anggaran PEN untuk korporasi melonjak pada akhir tahun anggaran 2020 dimana realisasi mencapai Rp 60,73 triliun atau 97,6 persen.

"Realisasi terbesar yaitu pada sub pos anggaran untuk penyertaan modal negara di 8 BUMN yang mencapai Rp 39,07 triliun atau 64 persen terhadap total realisasi anggaran pembiayaan korporasi," tulis Misbah dalam dokumen penelitian berjudul "Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional untuk BUMN" yang diterbitkan Indonesia Corruption Watch, Jumat, (4/6/2021).

Misbah melanjutkan, pemerintah juga turut memberikan pinjaman kepada BUMN sebesar Rp 19,65 triliun atau 32 persen kepada 5 BUMN, meskipun perusahaan seperti PT Garuda Indonesia dan PT Krakatau Steel memiliki kinerja keuangan yang buruk dan memiliki banyak utang.

"Serapan anggaran yang sangat tinggi di akhir tahun patut dipertanyakan efektivitasnya dan butuh audit BPK yang komprehensif," tegas Misbah.

Kritik Misbah selanjutnya tertuju pada skema PEN berbentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dikala pandemi masih fokus pada BUMN sektor infrastruktur yang padat modal, alih-alih untuk program padat karya.

PMN terbesar diberikan kepada PT Hutama Karya sebesar Rp 7,5 triliun untuk melaksanakan program pembangunan jalan, khususnya digunakan untuk menyelesaikan pembangunan ruas jalan tol.

PMN kepada PT Hutama Karya sangat besar dibandingkan dengan PMN kepada PT Bio Farma yang digunakan membantu pengembangan vaksin Covid-19, di mana PT Bio Farma hanya menerima PMN sebesar Rp 2 triliun.

Misbah menjelaskan, kucuran PMN kepada Hutama Karya yang digunakan untuk melanjutkan program jalan tol Trans Sumatera dan dikategorikan sebagai program padat karya. Kebijakan ini menurutnya sangat tidak tepat, mengingat pembangunan jalan tol lebih kepada program padat modal lebih banyak menggunakan alat-alat berat ketimbang tenaga manusia.

Misbah mengatakan besaran dana PEN yang telah dikucurkan kepada BUMN pada 2020 perlu evaluasi dan audit, mengingat ada pemberian dana bagi beberapa BUMN dirasa kurang tepat sasaran. Pemerintah, kata dia, seharusnya dapat mempertimbangkan urgensi pemberian dana dukungan ke beberapa BUMN di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Sebagai contoh, pemberian dana dukungan bagi PT Hutama Karya untuk pembangunan jalan Tol Trans Sumatera dirasa bukanlah hal yang urgen untuk dilaksanakan di saat pandemi sedang melanda.

"Begitu pula dengan pemberian dana dukungan bagi PT ITCD untuk pengembangan kawasan wisata Mandalika dan persiapan MotoGP 2021 juga dirasa kurang tepat, mengingat sektor pariwisata belum pulih total," kata Misbah.

Dalam penelitian yang sama, Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati (yang kini sudah mendiang) mengatakan untuk mengevaluasi efektivitas PEN BUMN, paling mudah adalah melihat dampaknya terhadap UMKM.

Pasalnya, mulai injeksi melalui PMN, penempatan dana pemerintah, investasi hingga penjaminan, selalu dinarasikan untuk menumbuhkan UMKM. Artinya, indikator efektivitas anggaran PEN dapat dilihat dari dampaknya dalam mendorong pembiayaan kredit, utamanya UMKM.

Namun, kata Enny, nyatanya pertumbuhan kredit sampai akhir 2020 masih mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif 2,7 persen. Penyaluran kredit industri perbankan hingga akhir Desember 2020 hanya mencapai Rp 5.482,5 triliun.

Kontraksi disebabkan penurunan kredit kepada debitur korporasi yang belum banyak melakukan investasi. Demikian juga peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendorong tumbuhnya ekspor UMKM juga masih sangat terbatas.

"Ironisnya, ketersediaan dana yang begitu besar yang dialokasikan untuk UMKM, namun justru UMKM yang terkena dampak terparah," Enny.

Menurut catatan dia, setidaknya dari 60 juta pelaku UMKM, terdapat 26 juta UMKM kolaps akibat terdampak pandemi. Artinya UMKM berkurang hampir 50 persen. Padahal keseluruhan dana PEN yang dialokasikan untuk UMKM mencapai Rp 184,8 triliun.

Seturut dengan itu, ada 25 juta UMKM yang pembiayaannya berakhir dengan status non-performing loan (NPL) alias gagal membayar cicilan. Ini karena omset atau penjualan UMKM menurun drastis, rata-rata penjualan hanya 10-20 persen dari omset normal.

"Tentu, pendapatan tersebut tidak cukup untuk membayar gaji, bunga bank, dan beban operasional. Sekitar 93,2 persen UMKM terdampak negatif di sisi penjualan,"ungkap Enny.
Industri UMKM (Foto:Jabarekspressonline)

Law-Justice meminta konfirmasi soal realisasi anggaran PEN terhadap UMKM kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM). Asisten Deputi Pendampingan Usaha Deputi Restrukturisasi Usaha Kemenkop UKM, Fitri Rinaldi, mengklaim tidak semua anggaran PEN untuk UMKM dipegang oleh kementeriannya.

Ia mengatakan Kemenkop UKM hanya menangani alokasi dana PEN untuk pelaku usaha mikro. Kemenkop menyalurkan dana PEN kepada para pelaku usaha tersebut melalui skema Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

"Kalau di kami hanya satu, yakni BPUM. Datanya tentang realisasi kalau di kami tahun ini sudah 99 persen. Untuk tahun 2020 bukan kita yang pegang, itu ada di Deputi Pembiayaan Kemenkop. Itu sudah 100 persen disalurkan," katanya kepada Law-Justice, Kamis (2/9/2021).

Asisten Deputi Pembiayaan Mikro Kemenkop UKM, Irene Swa Suryani, mengklaim sepanjang 2021, pihaknya sudah merealisasikan tahap satu dan dua BPUM kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro.

"Untuk tahun 2021, target tahap 1 sudah tercapai sebesar 9,8 juta usaha mikro. Untuk tahap tahap dua sebesar 3 juta pelaku usaha mikro. Total diberikan 12,8 juta pelaku usaha mikro. Masing-masing mendapatkan Rp 1,2 juta," katanya kepada Law-Justice.

Selain BPUM, Kemenkop UKM menurut dia juga telah merealisasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) selama 2021. "Mereka dapat tambahan subsidi bunga dari negara sebesar 3 persen, ini juga bagian dari program PEN," katanya.


Kontribusi Laporan : Januardi Husin, Rio Alfin Pulungan, Ghivary Apriman

 

 

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar