Google Kunci Akun Email Pemerintah Afghanistan, Kenapa?

Sabtu, 04/09/2021 07:10 WIB
Milisi Taliban (AFP)

Milisi Taliban (AFP)

Jakarta, law-justice.co - Google secara temporer mengunci sejumlah akun email pemerintah Afghanistan. Hal itu disampaikan seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters.

Keputusan itu diambil atas kekhawatiran jejak digital yang ditinggalkan oleh mantan pejabat Afghanistan dan mitra internasional mereka.

Sejak Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus, sejumlah laporan menyoroti kekhawatiran database Afghanistan yang berpotensi dimanfaatkan penguasa baru untuk memburu musuh-musuh mereka.

Pada Jumat (3/9/2021), perusahaan induk Google, Alphabet, menyatakan bahwa pihaknya tengah memantau situasi di Afghanistan.

Perusahaan tersebut mengumumkan telah mengambil tindakan sementara untuk mengamankan akun yang relevan.

Seorang pegawai dari mantan pemerintah Afghanistan mengatakan kepada Reuters bahwa Taliban sedang berusaha mendapatkan email-email mantan pejabat.

Akhir bulan lalu, karyawan tersebut menuturkan bahwa Taliban memintanya untuk menyimpan data yang disimpan di server kementerian tempat dia bekerja.

"Jika saya melakukannya, maka mereka akan mendapatkan akses ke data dan komunikasi resmi dari kepemimpinan kementerian sebelumnya," kata karyawan itu.

Karyawan itu menambahkan, dia tidak mematuhi perintah tersebut dan langsung bersembunyi sejak saat itu.

Reuters mewartakan, sekitar dua lusin badan pemerintah Afghanistan menggunakan server Google untuk email resmi.

Itu termasuk kementerian keuangan, sektor industri, sektor pendidikan tinggi, dan sektor pertambangan.

Kantor protokol kepresidenan Afghanistan juga menggunakan Google seperti yang dilakukan sejumlah badan pemerintah daerah.

Bila pangkalan data dan email pemerintah dikuasai, informasi tentang pegawai pemerintahan sebelumnya, mantan menteri, kontraktor pemerintah, dan mitra asing bisa didapatkan.

Seorang peneliti keamanan, Chad Anderson, mengatakan bahwa pangkalan data dan email bisa memberikan banyak informasi yang nyata.

Anderson bertutur, upaya Taliban untuk mengendalikan infrastruktur digital buatan AS layak untuk diperhatikan.
Informasi intelijen yang dapat dikumpulkan dari infrastruktur itu mungkin jauh lebih berharga bagi pemerintah baru daripada helikopter tua.

 

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar