Ini Wewenang Baru Megawati Usai Jokowi Teken Perpres Baru BRIN

Jum'at, 03/09/2021 11:22 WIB
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri akan mendapat gelar profesor kehormatan dari Unhan. (Foto: Dok. Tim Media PDIP)

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri akan mendapat gelar profesor kehormatan dari Unhan. (Foto: Dok. Tim Media PDIP)

Jakarta, law-justice.co - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang sekarang dijabat Megawati Soekarnoputri dapat wewenang baru usai Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021.

Dalam salinan perpres yang telah dikonfirmasi Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, wewenang itu diatur dalam pasal 7 ayat (3). Megawati saat ini bisa mengevaluasi kinerja hingga membentuk satuan tugas untuk memperlancar kerja BRIN.

"Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, masukan, evaluasi, persetujuan atau rekomendasi kebijakan dan dalam keadaan tertentu dapat membentuk Satuan Tugas Khusus untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b," bunyi pasal 7 ayat (3) Perpres Nomor 78 Tahun 2021.

Ayat itu baru ditambahkan pada revisi perpres kali ini. Pada Perpres sebelumnya, pasal 7 hanya mengatur susunan kelembagaan BRIN. Tidak ada pengaturan soal wewenang ketua dewan pengarah sama sekali.

Dalam Perpres baru BRIN, diatur wewenang Megawati menunjuk staf khusus. Megawati diperbolehkan mempunyai empat orang staf khusus dalam menjalankan tugasnya di BRIN.

Perpres tersebut juga mengharuskan Kepala BRIN memerhatikan arahan Dewan Pengarah dalam melaksanakan tugas. Ketentuan itu tertuang dalam pasal 10 ayat (2).

Perpres itu juga masih mewajibkan Kepala BRIN untuk melapor ke Dewan Pengarah BRIN secara berkala. Namun, masa laporan diubah dari satu bulan sekali menjadi enam bulan sekali.

"Kepala melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Dewan Pengarah paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan," bunyi pasal 56 ayat (2).

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar