Zulhas Ngaku Ditelepon Pramono Anung Gabung Koalisi Jokowi, Ada Apa?

Jakarta, law-justice.co - Ketua Umum PAN Hasan (Zulhas) menceritakan awal mula partainya diajak bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma`ruf. PAN diketahui resmi masuk koalisi Jokowi dalam pertemuan Jokowi dengan pimpinan parpol koalisinya di Istana Negara, Rabu (25/8/2021) lalu.

Zulhas pertama kali dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. "Memang waktu kemarin itu saya ditelepon oleh Mas Pram itu 6 hari sebelum acara itu," ujar Zulhas di sela-sela Rakernas PAN di Jakarta, Selasa (31/8/2021)

Zulhas mengaku tak menduga pertemuan tersebut adalah pertemuan besar bersama seluruh pimpinan parpol Koalisi Jokowi. Ia mengetahui persis setelah diberitahu Sekjen PAN Eddy Soeparno. "Saya enggak tahu kalau ada pertemuan besar. Saya baru tahu malam sebelum pertemuan, besoknya itu. Saya sudah mau tidur, Eddy Soeparno Sekjen PAN telepon, `Tum, kita diundang ini ketua-ketua partai koalisi dan ketum hadir` Oh ya oke," urai Zulhas menirukan perbincangannya dengan Eddy Soeparno.

Zulhas mengatakan, merupakan sebuah kehormatan diajak bergabung dengan koalisi Jokowi. Ia juga mengkonfirmasi sejumlah pembahasan dalam pertemuan tersebut. "Saya kira sudah beredar rekamannya, Presiden menyampaikan yang dihadapi oleh bangsa ini. Satu mengenai COVID-19, kedua mengenai ekonomi, ketiga mengenai hubungan pusat-daerah," beber Zulhas.

Pun, kata Zulhas, ada juga yang menyinggung soal pentingnya keharmonisan seluruh elemen bangsa dalam penanganan COVID-19 saat ini. "Ada beberapa bicara `wah kita kalau gini terus, ribut, susah, lamban, bupati enggak ikut, gubernur enggak ikut macem-macem lah ya. Merasa KY lembaga paling tinggi paling kuat, MA enggak. MA merasa paling kuasa, MK enggak. MK katanya yang paling kuasa. DPR paling kuasa. Semua merasa paling kuasa," ujar Zulhas.

Hadir dalam pertemuan di Istana pekan lalu itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto, Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Sekjen Jhony G Plate, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Sekjen Ahmad Muzani, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Lodewijk Paulus, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen Hasanuddin Wahid, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan Sekjen Arwani Thomafi.

Sementara itu, parpol pendukung Jokowi yang tak punya kursi di parlemen tak diundang ke Istana. Hal ini dikonfirmasi oleh sejumlah Sekjen PBB, Perindo, serta PSI.