Pertemuan PDIP-Gerindra Disebut Sangat Berbahaya, Ini Sebabnya

Jakarta, law-justice.co - Pengamat politik, Ujang Komarudin menilai pertemuan PDI Perjuangan dan Partai Gerindra sangat berbahaya jika membahas beberapa hal ini. Ada tiga hal yang dianggap bahaya.

Pertemuan ini dianggap berbahaya jika dalam pertemuan tersebut membahas soal Amandemen Terbatas UUD 1945, diundurnya pelaksanaan Pilpres 2024 ke 2027, dan penambahan masa jabatan Presiden.

“Ini tentu sangat berbahaya. Jika membahas tiga hal tersebut karena rakyat bisa marah,” ujar Ujang saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Menurut Dosen Universitas Al-Azhar itu dengan kondisi seperti saat ini, rakyat tidak butuh tiga wacana tersebut.

“Rakyat tak butuh amandemen penambahan masa jabatan presiden atau Pilpres diundur 2027, rakyat itu butuh pekerjaan dan makan,” tuturnya.

Karena itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu khawatir jika elite politik terus bermain isu tersebut.

“Saya khawatir rakyat marah. Dan ini akan berbahaya dan bisa chaos,” tandas Ujang.

Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku pertemuan partainya tidak membahas soal persiapan Pilpres 2024.

Hal tersebut disampaikan usai melakukan pertemuan di Kantor berlambang kepala banteng moncong putih itu, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (24/8) Siang.

Hasto mengatakan kedua belah pihak mengesampingkan isu Pilpres 2024 dan hanya membahas penanganan pandemi Covid-19.

“Untuk pemilu 2024, kalau dari aspek ideologi, kami sama-sama punya komitmen terhadap Pancasila. Nanti setelah pandemi ini bisa dilewati bersama-sama, ada momentumnya, ada waktunya untuk membahas hal-hal tersebut,” ujarnya.

Muzani menambahkan pihaknya dan PDIP memilih untuk membahas hal yang strategis, bukan terkait kepentingan politik.

Menurutnya yang dibahas ialah kesepakatan mengenai Pancasila sebagai ideologi negara yang harus dijaga.

Kedua, PDIP dan Gerindra bicara tentang perlunya dukungan kepada pemerintah dalam menangani pandemi covid-19.

Sebab, situasi saat ini sangat tidak mudah. Sehingga posisi pemerintah perlu dikuatkan minimal di parlemen.

“Perlu ada penguatan pemerintah, minimal yang kami miliki ialah kekuatan politik di DPR. Itu yang akan kami berikan terus-menerus kepada pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 ini,” kata Muzani.