Tuntut Pemerintah Hentikan PPKM, BEM se-Bali: Rakyat Mulai Lelah!

Bali, law-justice.co - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bali Dewata Dwipa, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD, Senin (23/08/21). Mereka menuntut pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Riski Dimasthio, selaku perwakilan aksi menyebut, kebijakan PPKM yang diberlakukan selama ini, sama sekali tak memberikan solusi yang nyata dalam penanganan COVID-19. "Saat ini rakyat sudah lelah dan harus bergerak di tengah keterbatasan. Konsistensi atas ketidakjelasan kebijakan pemerintah membuat pedagang serta sektor rentan lainnya kehilangan penghasilan," katanya.

Pandemi COVID-19 selama ini juga berdampak pada problematika di berbagai sektor, mulai dari sosial masyarakat, ekonomi, pariwisata, dan juga kesehatan. "Inkonsistensi penerapan kebijakan dari pemerintah semakin membuat penanganan pandemi seakan tanpa arti, masyarakat semakin terpuruk serta tidak mendapat solusi pasti," imbuhnya.

Variabel kebijakan yang masih berorientasi pada urusan ekonomistik mendegradasi hal-hal esensial kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin terpinggirkan.
Ia mengungkapkan, ada hal penting yang dilupakan pemerintah dalam menentukan kebijakan pandemi sebagaimana amanat Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. "Yaitu berkaitan dengan kewajiban negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat bilamana dalam keadaan darurat kesehatan," ucapnya.

Beberapa poin tuntutan yang diajukan oleh para masa aksi, diantaranya, menuntut pemerintah Provinsi Bali mengevaluasi penerapan kebijakan PPKM yang tidak solutif.

Selain itu, juga menuntut untuk segera mendistribusikan bantuan sosial secara adil, merata dan tepat sasaran. Kemudian, menuntut pemerintah Provinsi Bali untuk mengoptimalkan 3T (Test, Tracing, dan Treatment) dengan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat. "Kami meminta pemerintah Pemprov Bali agar lebih memperhatikan sektor lainnya sebagai alternatif sektor pariwisata," imbuhnya.