2021 Defisit Anggaran Hingga Rp.961 Triliun, ini Prediksi Sri Mulyani

Jakarta, law-justice.co - Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi defisit anggaran sepanjang 2021 sebesar Rp.961,5 triliun. Angkanya lebih dalam dibandingkan proyeksinya pada Juli 2021 lalu, yakni Rp939,6 triliun.

Namun, prospek tersebut masih lebih rendah dibandingkan target pemerintah dalam APBN 2021, yakni Rp1.006,4 triliun.

"Dengan demikian outlook defisit kita adalah Rp961,5 triliun, lebih rendah dari UU APBN 2021 sebesar Rp1.006,4 triliun atau Rp44,9 triliun lebih rendah," ungkapnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin (23/8/2021).

Angka defisit itu setara dengan 5,82 persen dari PDB. Secara persentase, memang ia akui, lebih lebar dibandingkan target dalam APBN 2021, yaitu 5,7 persen lantaran proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini pun dikoreksi oleh pemerintah.

Mulanya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen. Namun, direvisi turun menjadi 3,7 persen-4,5 persen akibat kenaikan kasus covid-19 yang dipicu varian delta.

"Kalau dari persentase PDB masih 5,82 persen, ini karena PDB kita growth-nya lebih rendah dari prediksi kami, tadinya 5 persen menjadi hanya 3,7 persen-4,5 persen, sehingga nominal lebih kecil, tapi persentase terlihat lebih besar," imbuh Ani, sapaan akrabnya.

Defisit anggaran terjadi karena pendapatan negara diperkirakan sebesar Rp1.735,7 triliun. Sedangkan, belanja pemerintah diperkirakan lebih besar, yakni Rp2.697,2 triliun.

Ani melanjutkan pendapatan negara setara dengan 99,5 persen dari target APBN 2021, yakni Rp1.743,6 triliun. Hingga semester I 2021 lalu, kantung negara sudah terisi Rp886,9 triliun.

Rinciannya, penerimaan pajak diperkirakan Rp1.142,5 triliun atau 92,9 persen dari target APBN 2021, yakni Rp1.229,6 triliun. Itu berarti, terjadi shortfall sebesar Rp871, triliun dari target dalam APBN 2021. Per semester I 2021 lalu, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp557,8 triliun.

Lalu, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp233,4 triliun. Jumlah itu lebih tinggi, atau setara 108,6 persen dari target dalam APBN 2021, yakni Rp215 triliun. Hingga Juni 2021, realisasinya mencapai Rp122,2 triliun.

Terakhir, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diperkirakan mencapai Rp357,2 triliun. Serupa dengan bea dan cukai, PNBP juga melebihi target atau 119,8 persen dari rencana penerimaan di APBN 2021 yakni Rp298,2 triliun.

"Meskipun pajak agak mengalami shortfall, yaitu Rp87,1 triliun, namun bea cukai dan PNBP akan meng-outside, jadi dalam hal ini secara total tidak terlalu banyak beda dari sisi pendapatan negara," ujarnya.

Sementara itu, proyeksi belanja pemerintah senilai Rp2.697,2 triliun itu setara dengan 98,1 persen dari target dalam APBN 2021 yakni Rp2.750 triliun. "Belanja kami perkirakan mencapai Rp2.697 triliun, seperti saya sampaikan dengan proyeksi realisasi 98,1 persen ini sangat tinggi, biasanya tidak tercapai, tahun lalu hanya 92 persen," jelasnya.

Proyeksi belanja pemerintah terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp1.927 triliun atau 98,6 persen dari target APBN 2021, yaitu Rp1.954,5 triliun. Sampai semester I 2021 lalu, realisasinya mencapai Rp796,3 triliun.

Sisanya, adalah prediksi transfer ke daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp770,3 triliun. Proyeksi itu setara dengan 96,8 persen dari target dalam APBN 2021, yakni Rp795,5 triliun. Per Juni 2021, pemerintah telah menyalurkan Rp373,9 triliun TKDD.