Proyek Ibu Kota Baru Dipastikan Lanjut, Kerahkan Persatuan Insinyur

Sabtu, 21/08/2021 18:20 WIB
Desain ibu kota Baru di Kaltim (Ist)

Desain ibu kota Baru di Kaltim (Ist)

Jakarta, law-justice.co - Sejak tahun 2019, pemerintah menyiapkan Kalimantan Timur sebagai tempat dibangunnya ibu kota baru. Sempat menguat isu bahwa rencana pemindahan ibu kota ini bakal terhenti.

Terlebih lagi, Presiden Jokowi sama sekali tidak menyinggung soal pembangunan ibu kota dalam pidato Nota Keuangan 2022 sehari menjelang peringatan kemerdekaan ke-76 RI.


Dari anggaran Rp 384 triliun yang diproyeksikan buat sektor infrastruktur di 2022, Jokowi tak menyebut peruntukan buat pemindahan ibu kota. Beberapa proyek yang disinggung justru pembangunan tol Trans Sumatera hingga rencana bikin 6 bandara baru.


Meski demikian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru atau ibu kota negara (IKN) bakal terus berjalan. Berikut kumparan merangkum kabar terbaru proyek ibu kota baru:


Proyek Ibu Kota Baru Dipastikan Berlanjut


Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban mengungkapkan, diskusi antara kementerian dan lembaga terkait ibu kota masih terus berjalan. Diskusi tersebut terutama untuk menyiapkan peraturan perundang-undangan terkait IKN.


"Jadi soal IKN pada dasarnya masih terus dilakukan diskusi antar-kementerian, yang me-lead untuk penyiapan peraturan perundang-undangannya adalah Bappenas," ujar Rionald dalam bincang bareng DJKN, dikutip Sabtu (21/8/2021)


Selain itu, lanjutnya, pembicaraan dengan Kemenkeu tentunya terutama menyinggung soal pembiayaan. "Beberapa hal yang dibicarakan tentu mengenai satu soal pembiayaan, kemudian juga soal penataannya. Tapi progresnya berjalan dan lead-nya adalah Bappenas," sambungnya.


Bappenas Gandeng Persatuan Insinyur untuk Desain Energi Buat Ibu Kota Baru


Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggandeng Persatuan Insinyur Indonesia (PII), untuk menyiapkan desain energi baru dan kelistrikan ibu kota baru di Kalimantan Timur.


Kerja sama ini ditandai dengan dilaksanakannya penandatanganan nota kesepahaman pada Jumat (20/8). Kerja sama ini mencakup kajian dan implementasi perencanaan program pembangunan nasional antara lain dalam bidang ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan, pembangunan IKN, pembangunan kepariwisataan serta pembangunan rendah karbon atau ekonomi hijau.


Ketua Umum PII, Heru Dewanto, mengatakan para insinyur bersedia untuk dalam menyiapkan desain di bidang energi tersebut. Perancangan ini diharapkan mampu sekaligus mendorong perekonomian negara yang lebih berkelanjutan.


"Para insinyur tidak hanya dituntut untuk membangun energi baru terbarukan untuk menggantikan energi fosil, tapi juga ditantang untuk melakukan transisi energi menuju sistem ketenagalistrikan, yang mampu membuka potensi energi terbarukan di berbagai daerah di nusantara," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (20/8/2021).


Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas, Himawan Hariyoga, mengungkapkan pengubahan paradigma ini bisa diimplementasikan dalam perancangan ibu kota baru. Ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi di tengah masih merebaknya pandemi COVID-19.


"Pengembangan IKN sebagai ajang pengembangan inovasi dan teknologi para insinyur. IKN akan diarahkan sebagai kota dunia untuk semua, simbol negara maju," tuturnya.

 

(Devi Puspitasari\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar