Dituding Tak Dukung Geliat Ekonomi RI, Pengusaha Kecam Sikap Bank

Jakarta, law-justice.co - Kalangan pengusaha mengkritik perbankan yang seolah tak mendukung geliat pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena perbankan dianggap banyak mengerem kredit modal kerja pelaku usaha seperti eksportir.

Sejumlah sektor usaha di Indonesia mengalami perlambatan karena terimbas pandemi. Namun, untuk urusan ekspor masih mencatat pertumbuhan positif, misalnya nilai ekspor Indonesia bulan lalu adalah US$ 17,7 miliar, naik 29,32% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) meski ada pada masa PPKM darurat.

Sayang, fasilitas untuk bertumbuh agak tersendat karena kehati-hatian bank dalam mengucurkan kreditnya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi Sukamdani mengungkapkan bahwa fenomena itu bisa mengganggu pertumbuhan ekspor yang punya potensi lebih besar.

"Lucu juga masalah ekspor, sektor ini masih cukup baik tapi selama pandemi yang punya potensi meningkatkan kapasitas malah dikurangi modalnya, ini perlu diperhatikan, kegiatan yang masih tumbuh perlu diberi perhatian," katanya, Jumat (20/8/2021)

"Banyak teman-teman ekspor yang justru dikurangi modal kerjanya dan ini berpengaruh signifikan, karena perbankan mikir pertimbangan risiko nomor 1 tapi mereka lupa menjaga untuk turut serta mendorong pertumbuhan ekonomi kita," lanjutnya.

Selain ekspor, Hariyadi melihat sektor lain yang masih tetap tumbuh ada pada manufaktur, makanan dan minuman. Namun, upaya ekspor harus tetap berjalan di tengah meredupnya ekspor dari negara lain.

"Karena beberapa negara eksportir ada kendala akibat Covid-19, Malaysia, Thailand, Vietnam yang menjadi pier kompetitif kita. Kita punya potensi bagus karena dari sisi harga komoditas, baik sawit, tambang hasil mineral bagus," sebutnya.

Meski melambat dari bulan Juni, namun ekspor Juli tetap dinilai baik. Salah satunya didorong harga komoditas.

"Harga minyak mentah Indonesia naik 77,58% YoY. Kemudian komoditas yang mengalami kenaikan harga di antaranya batu bara, minyak kelapa sawit, timah," kata Margo Yuwono, Kepala BPS beberapa hari lalu.

 

Perbankan Kikir Soal Kredit

Ekonom Senior Faisal Basri mengungkapkan indikator belanja kementerian/lembaga (K/L) negara dan non K/L tepat sasaran, adalah jika mereka mampu menyerap anggaran dan membelanjakannya, agar uangnya dapat mengalirkan kembali perekonomian negara.

Disamping itu, dalam mendukung perputaran ekonomi, menurut Faisal perbankan juga seharusnya bisa lebih masif dalam menyalurkan kredit. Alih-alih menyalurkan kredit, perbankan justru lebih banyak menggunakan uang simpanan masyarakat untuk membeli surat utang negara.

"Karena sebenarnya pemerintah mau menyedot banyak dalam bentuk pajak dan surat utang negara yang makin besar, dan ternyata laku di masyarakat. Kemudian bank-bank seharusnya diminta untuk segera menyalurkan kredit," jelas Faisal, dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (20/8/2021).

"Karena bank lebih kikir menyalurkan kredit, lebih baik buat dia (perbankan) menaruh uang masyarakat yang dititipkan bank bukan untuk kredit, tapi untuk membeli surat utang negara," katanya.