Ini Kata Pakar Hukum Soal Hak-Hak Pasien Atas Isi Rekam Medis

Jum'at, 20/08/2021 21:15 WIB
Pakar hukum dari LQ Indonesia Law Firm, Ali Nugroho, S.H. (Foto: Dok. LQ Indonesia Law Form).

Pakar hukum dari LQ Indonesia Law Firm, Ali Nugroho, S.H. (Foto: Dok. LQ Indonesia Law Form).

law-justice.co - Dalam UU Praktik Kedokteran, rekam medis diartikan sebagai berkas yang berisikan catatan tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan oleh rumah sakit dan/atau dokter kepada pasien.

Oleh karenanya hak pasien terhadap isi rekam medis kedokteran sangat dilindungi hukum.

Pakar hukum dari LQ Indonesia Law Firm, Ali Nugroho, mengatakan membuat rekam medis terhadap semua tindakan dan pelayanan yang diberikan kepada pasien menjadi kewajiban dan tanggungjawab dokter secara keseluruhan dan rumah sakit yang menangani pasien.

Ali menuturkan, ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 46 ayat (1) Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis bagi para pasiennya.

"Salah satu hak pasien dalam menerima pelayanan dokter dan rumah sakit adalah mendapatkan isi rekam medis terhadap pelayanan dan tindakan pengobatan yang dilakukan dokter tersebut. Isi rekam medis tersebut nantinya diberikan oleh dokter atau rumah sakit dalam bentuk ringkasan rekam medis atau yang sering juga dikenal dengan resume medis," kata Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (20/8/2021).

Ali mengimbau kepada para pasien maupun keluarga pasien yang mengalami malpraktik atau kesulitan pelayanan medis agar menghubungi LQ Indonesia Law Firm.

Layanan konsultasi hukum bisa diakses melalui nomor 0818-0489-0999. Ali mengatakan pihaknya bersedia melayani konsultasi untuk membantu kepelikan dalam menyelesaikan permasalahan hukum kesehatan.

Lebih lanjut ia menerangkan, rekam medis harus dipastikan selalu terjaga kerahasiaannya dari pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan dan tak punya tanggung jawab. Hal ini seharusnya sudah disepakati secara bersama-sama antara dokter dan pihak rumah sakit.

"Dokumen rekam medis adalah milik dokter dan dokter gigi terkait, namun mengenai isi dari rekam medis tersebut adalah hak milik dari pasien dan/atau keluarganya," terangnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008, dapat diketahui bahwa yang berhak untuk mendapatkan ringkasan rekam medis atau resume medis yaitu: 1) Pasien, 2) Keluarga Pasien, 3) Orang yang diberi kuasa oleh pasien atau keluarga pasien, 4) Orang yang mendapat persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga pasien.

"Artinya diluar kategori tersebut rumah sakit bisa dituntut jika memberikan data rekam medis pasiennya kepada orang lain yang tidak berkepentingan," tegas Ali.

Lantas bagaimana jika sudah dilakukan permintaan isi rekam medis namun pihak rumah sakit maupun dokter tidak bersedia memberikannya?

Ali menjelaskan pasien atau keluarganya dapat melakukan upaya-upaya hukum yang antara lain mengajukan gugatan dan/atau menuntut Rumah Sakit baik secara perdata maupun pidana.

Hal ini sesuai dengan Pasal 32 huruf q UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang berbunyi, "Setiap pasien mempunyai hak: menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana."

Cara lain, kata Ali, adalah dengan mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan Pasal 32 huruf r UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

"Rekam medis sering pula dibutuhkan dalam kasus klaim asuransi dimana menjadi syarat klaim polis asuransi. Kadang kala pihak Rumah Sakit mempersulit pemberian dan berimbas dengan tidak dibayarkannya klaim, hal ini tentunya merugikan konsumen dan pasien Rumah Sakit," pungkas Ali.

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar