Polemik TWK KPK Belum Kelar, PKS Desak Jokowi Ambil Alih

Jakarta, law-justice.co - Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai KPK masih terus bergulir. Belum ada tindakan konkret baik dari Pimpinan KPK maupun Presiden Jokowi guna menuntaskan masalah ini.

Menanggapi hal ini, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pun mendesak agar Jokowi segera ambil alih dalam menyelesaikan polemik tersebut.

"Jelas ada penyimpangan dlm TWK&polemik ini sdh berbulan2.Presiden hrs berani ambil alih agar tdk jd warisan negatif beliau diakhir masa jabatannya nnti," kata Mardani di Twitter pribadinya, Kamis (19/8/2021).

Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan Jokowi agar bisa menunjukkan kemauan politiknya dalam menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Jgn smp publik melihat presiden yg tak bs menunjukkan kemauan politik utk menciptakan tata kelola pemerintahan yg bersih dr KKN," timpalnya.

Sebagai informasi, desakan agar hasil TWK pegawai KPK sudah banyak disuarakan. Sebab, TWK dinilai menjadi akal-akalan semata untuk memecat pegawai KPK yang sudah ditarget sebelumnya.

Ombudsman dan Komnas HAM sudah memeriksa bagaimana proses TWK. Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahan dalam tes tersebut. Mulai dari masalah administrasi hingga pelanggaran hak asasi manusia.

Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah pun bersurat ke Presiden Jokowi yang berisi pendapat berkaitan temuan Ombudsman serta laporan Komnas HAM soal TWK pegawai KPK.