Dikabarkan Mundur Besok, Begini Kondisi PM Malaysia Muhyiddin Yassin

Malaysia, law-justice.co - Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin dikabarkan akan mengundurkan diri kepada Raja Malaysia Sultan Abdullah Ahmad Shah pada Senin (16/8/2021). Kabar itu disampaikan Menteri Departemen Perdana Malaysia bidang Penugasan Khusus, Mohd Redzuan Md Yusof.

Mohd Redzuan mengatakan Muhyiddin memberi tahu anggota partai tentang keputusannya mengundurkan diri karena tidak memiliki pilihan lain untuk mempertahankan pemerintahan.

"Besok akan ada rapat kabinet khusus. Setelah itu, dia akan menuju (istana) untuk mengajukan pengunduran dirinya," kata Mohd Redzuan, Minggu (15/8/2021).

Dikutip The Strait Times,Tan Sri Muhyiddin dijadwalkan akan melakukan audiensi dengan Raja Malaysia pada Senin sore, ketika penguasa diperkirakan akan menekannya untuk segera mengadakan mosi tidak percaya di Parlemen.

Cengkeraman Muhyiddin pada kekuasaan telah genting sejak ia berkuasa pada Maret 2020 dengan dukungan mayoritas tipis.

Dikutip Reuters, tekanan kepada Muhyiddin meningkat belakangan ini setelah beberapa anggota parlemen dari partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), yang merupakan kubu terbesar dalam aliansi yang berkuasa menarik dukungan.

PM Malysia itu selama berminggu-minggu menentang seruan untuk turun dari jabatannya, dan mengatakan dia akan membuktikan mayoritasnya di parlemen melalui mosi tidak percaya pada bulan September.

Sebelumnya Muhyiddin secara terbuka mengakui ia tak memiliki suara mayoritas di Parlemen pada Jumat(13/8). Ia dan meminta dukungan dalam voting mosi tidak percaya pada September nanti.

Sebagai imbal balik, Muhyiddin menjanjikan tujuh tawaran kepada para pemimpin partai oposisi. Namun demikian pada Sabtu lalu partai oposisi ramai-ramai menolak tawaran tersebut, salah satunya Pakatan Harapan.

"Ini adalah kali pertama dalam sejarah Malaysia seorang Perdana Menteri mengakui ia telah kehilangan suara mayoritas, tapi terus mencari dukungan," menurut keterangan resmi Pakatan Harapan.

"Pakatan Harapan telah mengambil sikap untuk menolak keras semua tawaran tidak tulus dari Tan Sri Muhyiddin yang seharusnya dilakukan lebih awal dan bukan pada akhir kehidupan politiknya."

Penolakan juga disampaikan oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Presiden Pejuang Tanah Air, Mukhriz Mahathir.

Ahmad juga menyarankan masyarakat untuk tetap tenang sampai Yang di-Pertuan Agong melakukan tanggung jawab konstitusionalnya berdasarkan Pasal 40 (2) untuk mengangkat perdana menteri baru dari antara anggota DPR.

Penolakan lain disampaikan oleh Majelis Kepresidenen Pakatan Harapan Anwar Ibrahim (Presiden Partai Keadilan Rakyat), Hj Mohamad Sabu (Presiden Partai Amanah Negara), dan Lim Guan Eng (Presiden Partai Tindakan Demokratik atau DAP) dalam pernyataan pers di Kuala Lumpur, Sabtu.