Tak Didukung Parlemen, PM Muhyiddin Siap Gelar Pemilu Pada 2022

Malaysia, law-justice.co - Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin berencana untuk mengadakan pemilihan umum paling lambat pada Juli 2022.

Hal itu disampaikan PM Malaysia dalam sebuah pidato yabg disiarkan di televisi nasional pada Jumat (13/8/2021) waktu setempat.

Dalam pidatonya, Muhyiddin mengungkapkan bahwa dia tidak berniat untuk mempertahankan kekuasaannya.

"Dalam situasi ini, adalah bijaksana untuk mengembalikan mandat ke tangan masyarakat untuk memilih pemerintahan mereka sendiri," katanya, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Sabtu (14/8/2021).

Dia juga menyampaikan beberapa proposal sebagai imbalan atas dukungan anggota parlemen karena perdana menteri menghadapi kemungkinan kekalahan dalam mosi tidak percaya yang akan datang.

“Alasan menyampaikan usulan tersebut adalah untuk memastikan pemerintah dapat berfungsi di masa pandemi ini,” kata Muhyiddin.

Diakuinya, mosi tidak percaya hanya bisa disahkan dengan dukungan bipartisan di Dewan Rakyat atau DPR.

“Dan tidak ada anggota parlemen lain yang mampu membuktikan bahwa mereka mendapat dukungan mayoritas di parlemen,” katanya.

“Pada saat yang sama, sama seperti kalian semua, saya memiliki tanggung jawab untuk mencegah kleptokrat menguasai negara," ujarnya.

Juli lalu, Raja Malaysia mengkritik pemerintah karena mencabut peraturan darurat virus corona tanpa persetujuannya.

Ini adalah pertama kalinya seorang raja yang dihormati secara terbuka mengkritik pemerintah Muhyiddin Yassin, meningkatkan tekanan lebih lanjut pada koalisi yang berkuasa yang sudah berurusan dengan keretakan internal.

Sejak itu, posisi Muhyiddin sebagai perdana menteri semakin tertekan, menyusul banyaknya anggota parlemen yang menarik dukungan terhadapnya.

Dalam politik Malaysia, dari 222 kursi diperlukan minimal 112 anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan