Hapus Angka Kematian dari Indikator Corona, Pemerintah Dikritik Ahli

Jakarta, law-justice.co - Penghapusan angka kematian dari indikator penanganan pandemi mendapat sorotan dari Ahli Wabah UI Pandu Riono. Menurutnya, apabila indikator tak menunjukkan hasil yang diinginkan, perbaiki data yang ada, bukan indikatornya yang dihilangkan.

“Kita tuh bikin indikator tapi enggak konsisten menerapkan indikator. Kalau enggak bisa merealisasikan kejadian yang diindikasikan jangan dihapus indikatornya. Datanya yang diperbaiki. Kan kita mau mengendalikan pandemi. Kalau ada indikator kematian ya dipakai. Semua di dunia pakai indikator kematian,” kata Pandu kepada kumparan, Selasa (10/8/2021).

Sebelumnya, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan terdapat 26 kabupaten/kota yang berhasil turun dari PPKM Level 4 ke Level 3. Kondisi ini berarti ada perbaikan situasi pandemi virus corona usai penerapan PPKM Level sebulan terakhir. "Dalam penerapan PPKM Level 4 dan 3 yang akan dilakukan 10-16 Agustus 2021 nanti, terdapat 26 kota atau kabupaten yang turun dari Level 4 ke level 3. Hal ini melanjutkan perbaikan kondisi di lapangan yang cukup signifikan," kata Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin (9/8/2021) malam, saat mengumumkan perpanjangan PPKM Level Jawa-Bali hingga 16 Agustus 2021.

Meski ada sejumlah daerah yang mengalami perbaikan situasi, dalam beberapa hari terakhir angka kematian akibat COVID-19 tercatat masih di atas 1.000 orang per hari. Padahal, angka kasus konfirmasi di Jawa dan Bali mengalami penurunan yang cukup signifikan di mayoritas provinsi, salah satunya di DKI Jakarta.

Hal itu, kata Luhut, diakibatkan oleh adanya kesalahan pada saat memasukkan data kematian. Sehingga keputusan selanjutnya yakni dengan meniadakan angka kematian dari indikator penanganan COVID-19. "Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," jelas Luhut.

Pandu menekankan pemerintah harusnya tak menghapus indikator apabila data yang ada tak sesuai. Tak jadi masalah apabila penanganan pandemi belum menunjukkan hasil yang diharapkan, tetapi indikator justru harus konsisten diterapkan hingga berhasil. “Ya mereka [pemerintah] mau jaga fitrah aja bahwa mereka udah berhasil. Padahal enggak papa [kalau belum berhasil], memang susah. Yang penting konsisten agar bisa berhasil,” ucap dia.

“Jadi PPKM juga harusnya bukan diperpanjang, ‘PPKM Level 4 sampai Agustus, tapi tiap minggu akan kita evaluasi, kalau memungkinkan ada pelonggaran akan kita tetapkan,’, itu aja harusnya,” tandas dia.