Mahasiswa hingga Guru Besar UI Surati 5 Menteri Tuntut Statuta Dicabut

Selasa, 10/08/2021 11:42 WIB
Universitas Indonesia (tirto.id)

Universitas Indonesia (tirto.id)

Jakarta, law-justice.co - Mahasiswa hingga guru besar Universitas Indonesia (UI) melayangkan surat ke lima menteri. Mereka menyuarakan penolakan terhadap Statua UI yang baru. Mereka menuntut pemerintah untuk mencabut Statuta UI itu.

Mahasiswa, guru besar, dosen, dan tenaga pendidik UI penolak Statuta UI itu tergabung dalam Aliansi Gerakan Peduli UI. Berdasarkan keterangan pers yang mereka sampaikan kepada wartawan, Selasa (10/8/2021), surat penolakan terhadap Statuta UI dikirim ke pemerintah pada 9 Agustus kemarin.

Seperti diketahui, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Statuta UI).

"Pengesahan revisi Statuta ini menuai problematika baik dalam aspek penyusunan dan pembahasan secara formil maupun secara materil dalam substansi yang termuat di dalam Statuta UI. Berbagai kritik dan penolakan terhadap Statuta ini telah dinyatakan oleh banyak pihak mulai dari mahasiswa, dosen, Guru Besar yang ada di organ Dewan Guru Besar (DGB) maupun di luar DGB, serta sebagian anggota Senat Akademik (SA) Universitas dan Fakultas," demikian keterangan Aliansi Gerakan Peduli UI, disampaikan Ketua BEM UI Leon Alvinda kepada wartawan, Selasa (10/8/2021).

Surat dari Aliansi Gerakan Peduli UI dikirimkan kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, Menkumham Yasonna Laoly, MenPANRB Tjahjo Kumolo, dan Mensesneg Pratikno.

Surat beserta rilis sikap tersebut berisi pernyataan sikap terkait penolakan Statuta UI. Surat penolakan ditandatangani oleh 118 organisasi/Unit Kegiatan Mahasiswa/Komunitas, 70 dosen dan guru Besar, serta 210 individu mahasiswa.

"Aliansi Gerakan Peduli UI berharap pemerintah dapat menindaklanjuti rilis ini dengan mencabut Statuta UI," kata mereka.

Isi surat

Isi surat yang dikirim oleh Aliansi Gerakan Peduli UI ke pemerintah terdiri dari sikap penolakan terhadap Statuta UI dan pernyataan sikap bersama. Sikap penolakan terhadap Statuta UI bernomor 623/PB/KASTRAT/BEMUI/VIII/2021, bertanggal 3 Agustus.

Isi sikap penolakan adalah pernyataan bahwa Statuta UI yang baru ini mengandung cacat formil dan materiel. Statuta UI yang diteken Presiden Jokowi pada 2 Juli ini menempatkan rektor menjadi organ otoriter. Statuta UI juga dinyatakan membuka pintu kemungkinan anggota partai politik masuk ke Majelis Wali Amanat (MWA).

Statuta UI juga menghapuskan kewajiban pengalokasian beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu minimal 20% dari mahasiswa baru.

Aliansi Gerakan Peduli UI juga melampirkan pernyataan sikap bersama yang sudah dibikin pada 2 Juli lalu. Pernyataan sika ini atas nama organisasi/UKM/komunitas mahasiswa, dosen dan guru besar, serta individu mahasiswa. Pernyataan sikap bersama Gerakan Peduli UI dalam surat yang dikirimkan ke pemerintah berbunyi sebagai berikut:

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA GERAKAN PEDULI UI

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia pada tanggal 2 Juli 2021 yang mengandung cacat formil dan materiil, Gerakan Peduli UI yang terdiri atas mahasiswa, guru besar, dosen, dan tenaga kependidikan UI dengan tegas menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menuntut pemerintah mencabut PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia.
2. Menuntut pelibatan empat organ (Majelis Wali Amanat, Rektor, Senat Akademik, dan Dewan Guru Besar) dan partisipasi aktif seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia dalam proses revisi Statuta Universitas Indonesia.

(Ade Irmansyah\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar