Junta Militer Iming-imingi Amnesti bagi Buron Oposisi, Apa Alasannya?

Myanmar, law-justice.co - Junta Myanmar menawarkan amnesti bagi para aktivis pro-demokrasi yang kini bersembunyi jika bersedia menyerahkan diri.

Akan tetapi, tawaran junta itu diragukan oleh para aktivis pro-demokrasi di Myanmar.

Menurut laporan surat kabar pro junta, Global New Light of Myanmar, mereka tidak akan memberikan pengampunan bagi para tersangka pembunuhan, pembakaran atau menyerang aparat keamanan yang menjadi buronan.

"Akan tetapi, bagi mereka yang ingin kembali ke rumah atas keinginan sendiri, maka bisa menghubungi nomor telepon ini atau kantor polisi terdekat serta kantor pemerintah daerah," demikian isi laporan surat kabar itu seperti dikutip Reuters, Jumat (6/8/2021).

Sejumlah aktivis pro-demokrasi Myanmar tidak yakin dengan tawaran itu.

"Bisa jadi itu jebakan," kata Khin Myat Myat Naing.

Perempuan berusia 35 tahun yang menjadi narablog perjalanan dan pegiat media sosial itu dijadikan tersangka oleh junta dengan tuduhan menyebarkan kabar yang memicu ketakutan atau informasi palsu. Dia dijerat dengan Pasal 505A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Myanmar dengan ancaman penjara selama tiga tahun.

"Sikap mereka terus berubah sepanjang waktu. Contohnya, mereka pernah menjanjikan pemilu," ujar Khin.

Seorang jurnalis lepas, Sai Tun (33), yang menjadi tersangka hanya gara-gara memotret aksi unjuk rasa juga enggan menyerahkan diri.

"Selama tentara masih berkuasa, kami pasti terus jadi buronan," kata Tun.

Tun yang tertembak di kaki oleh aparat Myanmar kini hanya berharap milisi dan kelompok pemberontak bisa mengalahkan militer supaya pemerintahan demokrasi bisa kembali berjalan.

Junta Myanmar mendadak mengangkat Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Min Aung Hlaing, sebagai perdana menteri. Dia juga memperpanjang masa darurat negara sampai Agustus 2023 dan kemudian menggelar pemilu.