Risma Sindir DKI soal Perbaikan Data Bansos Usai Disurati Anies

Jakarta, law-justice.co - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini alias Risma mengungkapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat lambat dalam melengkapi data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) Covid-19.

"Kita saat penutupan bulan apa itu, DKI baru 40 persen kalau enggak salah perbaikan datanya. Akhirnya kita turun. Staf, saya perintahkan turun untuk bantu [melengkapi]," kata Risma dalam jumpa pers di kantor Kemensos, Selasa (3/8).

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mengeluh lantaran jumlah KPM bansos Covid-19 DKI Jakarta terlalu sedikit. Dari sekitar 1 juta data KPM milik Pemprov, Kemensos hanya mencatat sekitar 738 ribu.

Merespons hal itu, Risma mempersilakan setiap daerah kembali mengusulkan perbaikan data KPM bansos meski telah ditutup antara April-Mei tersebut. Menurutnya, terkait jumlah KPM, Kemensos memang menunggu usulan dari pemerintah daerah.

Menurut Risma, hal itu juga telah diatur dalam UU nomor 13/2011, yang menyebutkan bahwa data penerima, tentang fakir miskin itu memang berasal daerah. Hingga saat ini, kata dia, setidaknya ada sekitar 14 juta perbaikan data KPM yang diusulkan daerah.

Namun, katanya, tak sedikit daerah yang lamban memperbaiki data KPM. Risma sempat menyinggung salah satu kabupaten di Papua yang bahkan telah memperbaiki 100 persen data KPM mereka untuk 2021.

"Artinya, naik 100 persen. Karena kenapa kita bisa naik, karena kami membetulkan, kalau temen ingat yang kita hapus yang sama, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk usulan baru," kata dia.

"Jadi itu kenapa kemudian kami meminta daerah untuk kalau memang kurang yang diusulkan saja," imbuh Risma.

Pemprov DKI Jakarta sendiri masih menunggu kepastian data dari Kemensos terkait masyarakat yang masuk dalam penerima bansos.

"Kami masih menunggu surat jawaban resmi dari Kemensos," kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta Premi Lesari saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (3/8).

DKI sebelumnya menunda penyaluran bantuan sosial tunai berupa uang Rp300 sebulan kepada sekitar 99 Ribu KPM lantaran dobel data dengan penerima bantuan dari Kemensos.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun berkirim surat ke Risma untuk meminta kepastian data. Risma pun mempersilakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdialog terkait hal tersebut.

"Saya tidak tahu persis samanya gimana. Silakan komunikasi dengan kami. Insyaallah kami akan buka semuanya. Tidak ada yang kami tutupi," kata Risma dalam jumpa pers.