Bikin Tenang Warga, Pemerintah Sydney Beri Bansos Rp.8 Juta Per Pekan

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah Sydney, Australia, memberikan bantuan tunai bagi warga yang terdampak lockdown. Negara itu sedang melanjutkan lockdown untuk mengenalikan COVID-19.

Berdasarkan laporan ABC Australia, Rabu (28/7/2021), warga Sydney yang kehilangan waktu kerja lebih dari 20 jam akan mendapatkan tambahan bantuan uang A$150, atau sekitar Rp 1,6 juta, per minggu. Sehingga total bantuan yang diterima menjadi A$750 atau sekitar Rp 8 juta per minggu.

Sedangkan warga yang kehilangan waktu kerja di bawah 20 jam akan mendapatkan tambahan A$75, atau sekitar Rp 800 ribu, per minggu. Total mereka akan mendapat A$450 (Rp4,8 juta) per minggu.

Hal ini disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison hari Rabu (28/7), setelah Kota Sydney dan wilayah lainnya di negara bagian New South Wales (NSW) memutuskan untuk memperpanjang `lockdown` hingga 28 Agustus.

Bantuan bencana pandemi juga akan diperluas bagi warga yang selama ini menerima tunjangan kesejahteraan, seperti tunjangan generasi muda atau tunjangan untuk pengasuh.

Mereka akan menerima bantuan A$200, atau lebih dari Rp 2 juta seminggu jika kehilangan lebih dari delapan jam kerja.

Bantuan tersebut akan diberikan tanpa mempengaruhi tunjangan yang mereka terima selama ini.

"Prioritasnya adalah memastikan kehadiran pemerintah untuk mendukung mereka yang membutuhkan," ujar PM Morrison.

"Karena inilah tugasnya kita, kita akan jalani lockdown, dan di sisi lain akan kembali berdiri dengan kuat. Itulah yang kita alami tahun lalu," jelasnya.

Tambahan bantuan akan disalurkan mulai awal minggu depan, tapi PM Australia mengatakan bantuan akan tersedia mulai minggu pertama jika `lockdown` terjadi lagi di masa depan.

Sementara itu, kalangan pengusaha di Sydney mengatakan pembayaran bantuan keuangan dari pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan.

Pembayaran `JobSaver COVID-19` yang ditujukan untuk pengusaha di negara bagian itu, dikeluhkan oleh sejumlah pengusaha karena proses aplikasi yang rumit dan membingungkan.

Bahkan pengusaha yang telah berhasil melalui proses aplikasi masih harus menunggu uang tunai yang sangat dibutuhkan.

Direktur firma akuntan PRS Partners, Nathan Durrant, menyebutkan melamar bantuan `JobSaver` telah membuat frustrasi para akuntan dan klien mereka.

"Kami merasa kesulitan tanpa adanya panduan yang jelas untuk memastikan bahwa klien kami memenuhi kriteria atau tidak," kata Nathan.

Dia mengatakan kriteria kelayakan untuk pembayaran dukungan masih membingungkan.

Misalnya, tidak jelas apakah kerugian 30 persen dalam omzet usaha, dari tahun anggaran 2020, didasarkan pada metode akuntansi tunai atau akrual.

Dengan kata lain, apakah perhitungan ini didasarkan pada uang tunai untuk layanan yang diberikan, atau hanya berupa faktur yang dapat diproses beberapa minggu dari sekarang?

"Jadi, ada rasa frustrasi di kalangan klien," katanya.

“Mungkin industri yang paling berat tantangannya adalah industri konstruksi. Sebagian besar dari mereka akan memberikan layanan berdasarkan faktur," tambah Nathan.

Dalam sebuah pernyataan, Juru Bicara Departemen Keuangan mengatakan kepada ABC, "Semua usaha, termasuk perusahaan jasa keuangan, dapat mengajukan `JobSaver` jika mereka memenuhi persyaratan."