Gagal Kendalikan Harga Oksigen, Jokowi & Menterinya Disomasi Berjamaah

law-justice.co - Kelangkaan dan mahalnya harga tabung oksigen pada masa krisis pandemi Covid-19 dianggap sebagai kegagalan pemerintah memenuhi hak masyarakat atas kesehatan. Presiden Joko Widodo dan dua menterinya pun disomasi oleh 109 organisasi masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Warga untuk Hak Atas Kesehatan.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan secara daring, Minggu (25/7/2021), perwakilan lembaga dari Koalisi Warga untuk Hak Atas Kesehatan menegaskan bahwa Presiden Jokowi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah gagal menuhi ketersediaan tabung dan gas oksigen. Oksigen menjadi barang mewah karena harganya yang melambung tinggi di tengah kebutuhan mendesak bagi pasien Covid-19.

Sebulan terakhir, Koalisi menemukan fakta bahwa harga oksigen dan peralannya naik 200-300 persen dari harga normal. Fasilitan kesehatan yang tidak memadai untuk menampung semua pasien Covid-19 membuat sebagian masyarakat harus melakukan isolasi mandiri tanpa adanya jaminan dari pemerintah. Isolasi mandiri tanpa adanya peralatan sangat rentan utnuk pasien dengan komorbid.

Data dari lembaga LaporCovid menunjukkan dalam peride 1 Juni hingga 21 Juli 2021 saja sudah ada 2.313 pasien Covid-19 yang meninggal saat isolasi mandiri. Banyak pasien yang meninggal dunia saat sedang mencari rumah sakit rujukan.

Felix JW dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali mengungkapkan, kebutuhan oksigen di Bali sangat tinggi dalam beberapa pekan terakhir, meningkat hampir 400 persen.

"Di Bali hanya ada 25 ton tabung oksigen per hari. Jumlah itu hanya 50 persen dari total kebutuhan oksigen. Bahkan karena tidak ada stok oksigen, banyak Rumah Sakit yang menolak pasien Covid," kata Felix.

Sasmito Madrid dari Aliansi Junalis Independen (AJI) Indonesia mengatakan, somasi terbuka ini ditujukan kepada pemerintah agar ada kepastian tentang ketersediaan, harga, dan distribusi oksigen.

"Somasi ingin agar pemerintah mengendalikan harga oksigen yang mahal di pasaran, ketersediaan, dan distribusi yang merta untuk masyarakat," ujar Sasmito.

Afif Abdul Qoyim dari LBH Masyarakat menegaskan bahwa somasi ini sangat diperlukan karena pemerintah sudah gagal memastikan akses kesehatan untuk masyarakat.

"Somasi ini mengingatkan pemerintah atas kelalaian dan pelanggaran atas upaya-upaya selama ini yang tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Kami menunggu itikad baik dari pemerintah untuk merespons somasi ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar dia.

Jika pemerintah tidak menanggapi atau situasi pandemi di Indonesia semakin tidka terkendali, Afif mengatakan bahwa bukan tidak mungkin ada upaya yang lebih serius yakni menempuh jalur hukum.

"Somasi ini adalah langkah awal. Ada upaya hukum yang bisa ditempuh, yakni menyeret pemerintah ke pengadilan. Langkah itu tidak menutup kemungkinan akan kami tempuh," tegas Afif.