Mahfud Minta Jaksa Bebas dari Intervensi Politik

Jakarta, law-justice.co - Aparat penegak hukum, termasuk jaksa diharapkan bebas dari intervensi politik. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dia berharap para jaksa bisa saling menjaga diri satu sama lain.

"Jaga para personel (Jaksa) agar steril dari intervensi politik dan kolutif," kata Mahfud dalam keterangan tertulis, Jumat (23/7/2021).

Hal ini diungkap Mahfud berbarengan dengan perayaan Hari Bhayangkara ke-61 yang jatuh pada Kamis (22/7). Dia juga berpesan agar di usia yang ke-61 ini lembaga Kejaksaan bisa memperkokoh dan memagari institusinya agar tak mudah diterobos pihak-pihak tak bertanggung jawab.

"Yang penting lembaga kokoh, pagar harus rapat sehingga yang bisa menerobos bisa sangat terbatas," kata dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menyarankan agar lembaga tersebut memperkuat pembinaan moral terutama antar Jaksa agar tak ada lagi saling menjatuhkan antar Jaksa, justru yang ada malah saling melindungi.

"Sebagai saran, perkuat pembinaan moral agar antar sesama Adhyaksa tidak saling sikut. Jaga para personel agar steril dari intervensi politik dan kolutif," kata Mahfud.

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengatakan gangguan politik di tubuh kejaksaan memang tak bisa terhindarkan. Bahkan jaksa nakal pun kata dia masih ada hingga saat ini.

Meski begitu, saat ini tindakan disiplin dan penegakan hukum terhadap jaksa-jaksa nakal tersebut telah dilakukan secara transparan.

"Saya melihat juga merit system sudah mulai membaik, promosi dan mutasi sudah dikendalikan dengan sistem teknologi informasi yang bisa diawasi oleh masyarakat secara lebih transparan," kata dia.