Pandemi Berjalan 1,5 Tahun, Mardani Desak Jokowi Geser Strategi

Jakarta, law-justice.co - Indonesia menghadapi fase-fase genting dalam penanganan COVID-19, setelah fenomena sejumlah rumah sakit tak bisa lagi menerima pasien hingga kelangkaan oksigen.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mempertanyakan strategi Presiden Jokowi yang membuat corona tak terkendali, hingga membuat Indonesia termasuk negara yang penambahan kasus positif dan kematiannya tertinggi di dunia.

"Tidak adakah keinginan dari pemerintah untuk mengubah strategi dalam menghadapi COVID-19? Sudah 1,5 tahun, tapi bangsa kita belum mampu mengalahkan virus ini," ucap Mardani, Senin (19/7/2021).

Anggota Komisi II DPR itu mengurai dua bulan terakhir angka penularan dan kematian kian tinggi, mengalahkan negara yang dikenal banyak kasus COVID-19 seperti Brasil, India, dan lain-lain.

Mardani mendorong Presiden Jokowi memimpin langsung penanganan corona, tanpa mengecilkan peran Satgas COVID-19 yang kekuasaan dan wewenangnya masih terbatas daripada presiden.

Kata Mardani, harus diakui memang rantai komando yang pemerintah susun kerap tidak tuntas. Perlu dirapikan dan buat Pusat Pelayanan Pandemi. Vaksinasi disatukan dengan penyaluran obat, penyediaan oksigen dan pelayanan kesehatan.

Buat one stop center pelayanan dan pengaduan masyarakat di semua kabupaten, kota, kecamatan jika perlu desa & kelurahan di daerah zona merah.

"Lalu jadikan kesehatan sebagai prioritas, jangan dulu memikirkan hal lain di luar penanganan COVID-19. Ini mesti terus disuarakan, karena kerap kali dipengaruhi kepentingan non kesehatan seperti ekonomi, keamanan sampai politik," saran Mardani.

Strategi lain yang perlu diperhatikan, kata Mardani, ada lalu lintas internasional. "Kita kembali kecolongan ketika COVID-19 di India dan negara lain sedang naik-naiknya, analisis kesehatan perlu menutup penerbangan dari sana. Apakah dilakukan? Tidak dan imbasnya, COVID-19 Varian Delta kian merajalela di dalam negeri," bebernya.

Strategi lain soal vaksinasi, program vaksinasi nasional harus selesai di kuartal II 2022. Bukti empiris memperlihatkan, negara lain yang cakupan vaksinasinya di atas 85% sudah berhasil mengatasi pandemi. Perlu ditekankan karena sampai sekarang, cakupannya masih jauh dari target.

"Terakhir, ada baiknya pemerintah tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas ranjang perawatan untuk mengantisipasi lonjakan penularan wabah. Kedepankan upaya preventif seperti meningkatkan 3T. Ini penting untuk melacak dengan cepat masyarakat yang terinfeksi COVID-19," pungkasnya.