Jadi Negara Miskin, Faisal Basri: RI Untung, Makin Mudah Dapat Utang

Jakarta, law-justice.co - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyebut Indonesia mendapatkan berkah dari turunnya status sebagai negara berpenghasilan menengah atas (upper middle income country) ke kelas menengah bawah (lower middle income country).

Berkah itu, kata dia, adalah potensi mendapatkan utang luar negeri. Dengan turun kelas, Indonesia akan lebih mudah meraih pinjaman. Menurutnya, jumlah utang luar negeri (ULN) Indonesia pasti akan naik di masa sulit ini, terutama dari lembaga keuangan dunia seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan pinjaman bilateral.

"Pinjaman in tidak terlalu masalah karena mendekati hibah. Ini hikmah kita turun kelas, jadi lower middle income, kita dianggap tidak semampu saat upper middle income," katanya dalam Diskusi Online INDEF `PPKM Darurat, Ekonomi Melambat`, Jumat (16/7/2021).

Per Mei 2021, utang luar negeri Indonesia mencapai USD 415 miliar atau setara Rp 6.017 triliun (kurs 14.500). Utang ini tumbuh 3,1 persen secara year on year (yoy) dibandingkan Mei 2020. Namun, secara month to month (mtm), ULN Mei turun 0,6 persen dibandingkan dengan posisi ULN April 2021 sebesar USD 417,6 miliar.

"Saya lihat tidak ada yang krusial (dari naiknya ULN Indonesia), bahkan saya kira lebih baik pinjam seperti itu daripada keluarkan surat utang yang bunganya relatif jauh lebih tinggi," lanjut Faisal.

Ketimbang ULN, menurut dia yang harus diwaspadai pemerintah adalah surat utang global dan surat utang negara yang dimiliki asing. Berdasarkan data ADB, hingga Maret 2021, asing memiliki 22,9 persen surat utang negara. Sementara pada Maret 2020, asing memiliki surat utang negara 32 persen.

"Ini berpotensi akan dijual kalau mereka lihat prospek pemulihannya lebih lama atau tak menentu. Pengaruhnya ke sana," ujarnya.

Di sisi lain, surat utang negara per Maret 2021 paling tinggi dipegang oleh bank, sebanyak 37,9 persen atau naik dibandingkan Maret 2020 yang hanya 26,9 persen.

Menurut dia, ini menujukkan bank-bank di Indonesia, terutama bank BUMN banyak menggunakan dana pihak ketiga orang-orang kaya untuk membiayai negara.

Seharusnya, uang yang terkumpul itu disalurkan ke UMKM dalam bentuk kredit.