Pernyataan Tegas Menkes soal Vaksin Berbayar yang Dituding dari Hibah

Jakarta, law-justice.co - Tudingan bahwa vaksin berbayar merupakan vaksin hibah langsung dijawab dengan tegas oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Dia memastikan bahwa vaksin hibah sebanyak 500 ribu yang diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) tidak digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.

"Saya memastikan ini 500 ribu Sinopharm dan akan tambah 250 ribu hibah pribadi dari Raja UEA ke Jokowi tidak dijual oleh Bio Farma, hibah itu dipegang kami di Kemenkes," kata Budi dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI secara daring, Selasa (13/7/2021).

Ia menyatakan pihaknya sangat hati-hati dalam menggunakan vaksin hibah dan selalu meminta arahan Jokowi. Menurutnya, vaksin hibah dari Pemerintah UEA yang bakal bertambah sebanyak 250 ribu lagi sudah diarahkan Jokowi untuk digunakan bagi kelompok difabel.

"Kami sangat hati-hati mau keluarkan, kami minta arahan Bapak Presiden dan arahan Presiden tadinya vaksin ini mau digunakan untuk haji supaya cepat, jadi presiden bilang jangan dikasih mana-mana siapkan untuk haji. Tapi karena haji tidak jadi, oleh Presiden diarahkan untuk difabel," tutur Budi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, mengkritik langkah pemerintah yang membuka akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma. Ia berharap jenis vaksin yang diperjualbelikan lewat Kimia Farma itu nantinya bukan barang hibah dari negara lain.
"Semoga juga bukan vaksin hibah negara sahabat yang diperjualbelikan," kata Fadli lewat akun Twitter miliknya, @fadlizon, Senin (12/7).

Ia pun mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk intervensi negara untuk melayani rakyat, bukan untuk mencari untung dari rakyat. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu meminta agar pemerintah membatalkan langkah membuka akses masyarakat umum untuk bisa mendapatkan vaksin Covid-19 secara berbayar di jaringan klinik Kimia Farma.

"Vaksin Gotong Royong (berbayar) harusnya dibatalkan, bukan ditunda. Uang membeli vaksin pakai uang rakyat terus dijual lagi ke rakyat," katanya.