Faisal Basri Sindir Menkes soal Vaksin: Dia Lupa Bukan Wamen BUMN Lagi

Jakarta, law-justice.co - Ekonom Senior, Faisal Basri menyindir Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin terkait program vaksinasi.

Dia mengingatkan Budi dalam pernyataannya bahwa Kementerian BUMN mendapatkan tugas dari Kemenkes untuk mendistribusikan 172,61 juta dosis vaksin covid-19 ketika yang bersangkutan menjabat sebagai wakil menteri BUMN.

"Barangkali pak @BudiSadikin lupa bahwa dia bukan wamen BUMN lagi," kicaunya dalam akun Twitter @FaisalBasri, dikutip Selasa (13/7).

Sindiran tersebut juga terkait rencana vaksin berbayar oleh BUMN farmasi PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Vaksin berbayar tersebut bagian dari program vaksin gotong royong yang sejatinya dibeli langsung oleh pengusaha untuk karyawan, nanti dapat dibeli oleh individu.

Memang, saat ini, rencana vaksin berbayar ditunda sementara waktu oleh Kimia Farma. Awalnya, vaksin berbayar bakal dipasarkan di jaringan klinik Kimia Farma pada Senin (12/7). Namun, manajemen Kimia Farma beralasan untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu karena banyaknya pertanyaan yang masuk.

Faisal menuturkan berdasarkan skenario awal betapa menggiurkannya bisnis vaksin BUMN. "Kalau untungnya Rp100.000 per suntikan, rentenya senilai Rp17,2 triliun. Makanya ada vaksin `gotong royong` (lebih tepat vaksin rente)," ujarnya.

"Vaksinnya sudah kadung dipesan. Pak @BudiGunadi pasti tahu itu," lanjut Faisal.

Untuk `membunuh` vaksin rente ini, ia menyebut pemerintah mengambil alih stok vaksin yang sudah dan akan dibeli. Kemudian, BUMN farmasi murni jadi operator vaksinasi untuk mempercepat target herd immunity 70 persen yang dicanangkan pemerintah.

Nah, apabila audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada praktik mark up, Faisal menduga, BUMN farmasi wajib mengembalikan kelebihannya kepada pemerintah. Sementara, jika ditemukan unsur pidana, maka diproses sesuai hukum.

"Saatnya meluruskan yang bengkok-bengkok. Akui kesalahan yang lalu. Mari mengoreksinya, mulai lembaran baru demi selamatkan sebanyak mungkin nyawa manusia, utamanya yang papa," tegas Faisal.

Diketahui, Kimia Farma rencananya akan memulai layanan vaksin berbayar. Harga pembelian vaksin ditetapkan sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis.

Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan pelaksanaan vaksin gotong royong dan mandiri memang vaksin berbayar untuk karyawan perusahaan atawa individu yang mampu. Dengan tujuan, percepatan program vaksinasi.

"Sejak awal yang vaksin gotong royong kan sudah mendaftar dan jumlahnya sangat sedikit. Sangat jauh di bawah yang sudah diimpor. Jadi, ini memanfaatkan yang awal diimpor untuk vaksin mandiri," imbuhnya lewat akun Twitter resmi @prastow, Minggu (11/7).

Artinya, vaksin gratis program pemerintah bakal berjalan sesuai rencana. Bahkan, pekan ini akan datang 20 juta dosis vaksin untuk program pemerintah, jauh di atas stok dosis untuk vaksin gotong royong.

Selain itu, Yustinus juga menegaskan pengadaan vaksin program pemerintah dengan vaksin berbayar oleh perusahaan atau individu berbeda sumber impornya. "Berbeda," jelasnya menjawab pertanyaan warganet.

Opsi tersebut tidak perlu ada. Saya percaya hati nurani pak @BudiGSadikin untuk punya keberanian untuk menghapus konsep vaksin berbayar karena tidak sesuai konstitusi dan UU Karantina. Juga pak @jokowi agar menepati janji bahwa vaksin harus gratis. https://t.co/h3n9TfR7Rj

— Juru Wabah 🇮🇩 (@drpriono1) July 12, 2021