Desmond J. Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI

Analisis Hukum Landasan Pemberian Karpet Merah Bagi Tenaga Kerja Asing

Sabtu, 10/07/2021 07:27 WIB
Desmond J Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI. (ist)

Desmond J Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI. (ist)

Jakarta, law-justice.co - Hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 yang lalu dikabarkan sebanyak 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, saat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk pulau Bali dan Jawa. 

Kedatangan mereka kabarnya tidak diketahui oleh pihak imigrasi sehingga memunculkan tanda tanya. Kepala Divisi Imigrasi wilayah Sulawesi Selatan, Dodi Karnida yang dikonfirmasi, wartawan Minggu (4/7/2021) mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan terkait kedatangan 20 TKA asal China.

Bukan cuma itu saja, kedatangan mereka ternyata juga belum mengantongi ijin kerja. Informasi ini didapat melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang dimana berdasarkan pemeriksaan awal, 20 orang tersebut belum mengantongi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait yang menanganinya.

Kedatangan 20 TKA asal China ini melengkapi gelombang kedatangan TKA dari mancanegara khususnya China yang akhir akhir ini banyak menyerbu Indonesia ditengah pandemi virus corona. Sebagai contoh pada tanggal 8 Mei 2021, dengan menggunakan pesawat China Southern Airlines CZ387 dari Guangzhou, sebanyak 157 TKA asal Cina tiba di Indonesia.

Masih pada masa pandemi Covid-19, di bulan September 2020, rombongan TKA China juga masuk melalui Bandara Cut Nyak Dhien (okezone.com, 11 September2 020). Bahkan pada pertengahan tahun 2020, sebanyak 500 orang TKA dilaporkan tiba di Konawe, Sulawesi Tenggara (ekonomi.bisnis.com, 25 Juni 2020).

Gelombang kedatangan TKA mancanegara khususnya dari China di tengah pandemi virus corona ini menjadi suatu ironi tersendiri yang banyak mendapatkan tantangan dari pihak pihak terkait di Indonesia. Sebagai contoh KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) menilai sangat sangat ironis kedatangan mereka.(Kompas.com, 11 Mei 2021). 

Menurut anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, kedatangan TKA China di saat PPKM Darurat Jawa-Bali seolah menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten atas kebijakan yang dikeluarkannya."Ini bentuk tidak konsistensi pemerintah," ujar Bukhori, Rabu (7/7/2021) seperti dikutip law-justice.co.

Kedatangan TKA sejak lama memang  telah menimbulkan penolakan di tengah masyarakat Indonesia. Banyak yang beranggapan kedatangan TKA tersebut tidak dibutuhkan mengingat masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, terlebih pada saat Pandemi virus corona  (Kompas.com, 11 Mei 2021). 

Oleh karena itu kebijakan  Pemerintah Indonesia yang tetap mengizinkan masuknya rombongan TKA dianggap kontraproduktif dengan kebijakan sejumlah negara yang justru menutup pintu bagi pekerja asing untuk meredam dampak dari pandemi termasuk bagi TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

Tetapi penolakan dari masyarakat Indonesia khususnya para pekerja tersebut justru berbanding terbalik dengan reaksi dari sejumlah instansi terkait yang menangani TKA. Sebagai contoh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan, kehadiran TKA dibutuhkan untuk memberikan dukungan keahlian (ekonomi. bisnis.com, 25 Juni 2020). 

Sementara itu Dirjen Keimigrasian, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa kedatangan TKA dibutuhkan untuk membantu proyek strategis nasional (Kompas.com, 11 Mei 2021). Menurut Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan fenomena masuknya tenaga kerja asing atau TKA China ke Indonesia merupakan hal biasa yang tak perlu dipermasalahkan keberadaannya.

Meskipun Pemerintah menilai soal TKA tidak menjadi masalah namun sejatinya hal ini mengandung unsur ketidakadilan didalamnya. Karena bagaimanapun persoalan lapangan kerja masih menjadi masalah utama bagi sebagain penduduk Indonesia.

Apalagi ternyata, kesempatan kerja yang minim ini menyebabkan masyarakat menengah kebawah lebih memilih untuk menjadi buruh migrant dimancanegara. Padahal seharusnya pemerintah memberikan jaminan kepada warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak seperti amanat undang-undang dasar 1945.

Namun dengan terbukanya kesempatan kerja bagi TKA menyerbu Indonesia, sesungguhnya merupakan sebuah ironi besar, mengingat angka pengangguran yang masih begitu besar jumlahnya. 

Masuknya gelombang TKA mancanegara khususnya asal China pada akhirnya memunculkan serangkaian tanda tanya tentang eksistensi mereka khususnya dari aspek hukum yang mengaturnya. Benarkah ketentuan perundang undangan kita memang mengistimewakan keberadaan mereka ?

Analisis Hukum

Salah satu upaya untuk membiayai pembangunan yang sedang digiatkan di Indonesia adalah dengan menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Masuknya investasi asing sering kali dibarengi juga masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai anggota MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) maupun sebagai anggota WTO (World Trade Organization) untuk memberi kebebasan masuknya tenaga kerja asing bekerja di Indonesia. 

Menurut Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), yang dimaksud dengan tenaga kerja asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia melalui 2 jalur yaitu Penugasan dan Rekrutmen. Penugasan adalah penempatan pegawai oleh perusahaan multinasional untuk menduduki satu posisi/jabatan tertentu di salah satu cabang ataupun anak perusahaannya di Indonesia.

Masuknya. TKA ke Indonesia tentunya harus disertai dengan ketentuan yang menyeluruh dan komprehensif untuk mengaturnya. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK), penggunaan TKA di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (UUPTKA).

Dalam perjalanannya, pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam undang-undang tersendiri, namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam UU Ketenagakerjaan (UUK) yang baru.

Dalam UUK, pengaturan Penggunaan TKA dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Pengaturan tersebut dimulai dari kewajiban pemberi kerja yang menggunakan TKA untuk memperoleh izin tertulis; memiliki rencana penggunaan TKA yang memuat alasan, jenis jabatan dan jangka waktu penggunaan TKA; kewajiban penunjukan tenaga kerja WNI sebagai pendamping TKA; hingga kewajiban memulangkan TKA ke negara asal setelah berakhirnya hubungan kerja.

Rencana penggunaan TKA tersebut harus disahkan oleh Menteri, dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin kerja. TKA harus memiliki standar kompetensi dan kualifikasi pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.

Pendampingan terhadap tenaga kerja asing menitik beratkan pada alih teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti TKA yang didampinginya. TKA dilarang menduduki jabatan personalia dan jabatan tertentu yang diatur dengan Keputusan Menteri. setelah hubungan kerja berakhir Pemberi kerja wajib memulangkan tenaga kerja asing kenegara asalnya 

Sejak UUK diundangkan pada tanggal 25 Maret 2003, telah dilahirkan beberapa peraturan pelaksana undang-undang tersebut, antara lain :

  1. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223/MEN/2003 Tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi.
  2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 67/MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Program JAMSOSTEK bagi Tenaga Kerja Asing.
  3. Peraturan Menteri Nomor PER.02/MEN/III/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Ringkasnya adalah bahwa UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) dalam sejumlah pasal telah mengatur secara ketat terkait TKA mulai dari perizinan, pembatasan jabatan dan masa kerja, rencana penggunaan TKA, standar kompetensi, alih teknologi dan keahlian, tenaga pendamping, larangan jabatan, kompensasi, dan pemulangannya.

Pengaturan secara ketat mengenai TKA tersebut akhirnya menjadi longgar setelah Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA. Keluarnya Perpres No. 20  Tahun 2018 ini disebut sebut semakin mempermudah masuknya TKA ke Indonesia. Bahkan muncul penilaian bahwa Perpres ini sarat dengan pelanggaran hukum didalamnya. 

Banyak poin di dalam beleid itu yang bertentangan dengan aturan dasarnya, yaitu Undang-undang Nomor 13/2003 tentang UUK. Salah satunya, pasal 10 Perpres TKA yang berbunyi bahwa persetujuan Rencana Penggunaan TKA (RPTKA) tidak dibutuhkan bagi TKA pemegang saham, pegawai diplomatik, dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan pemerintah. Padalah, pasal 43 UUK menyebut pemberi kerja harus mendapatkan persetujuan RPTKA. 

Selain itu, pasal 22 Perpres menyebut TKA bisa menggunakan jenis visa tinggal sementara (vitas) sebagai izin bekerja untuk hal-hal yang bersifat mendadak. Vitas merupakan syarat mutlak bagi TKA untuk mendapatkan Izin Tinggal Sementara (itas) yang izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Dengan kata lain, kini persetujuan TKA masuk ke Indonesia bisa melalui dua pintu, yakni Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Padahal, menurut UU Ketenagakerjaan, izin hanya boleh diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan saja. 

Pasal 26 Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA.

Dengan adanya ketentuan pasal 26 tersebut maka tidak ada kewajiban bagi TKA yang bekerja di Indonesia untuk bisa atau mengerti tentang bahasa Indonesia. Yang wajib itu adalah fasilitas pendidikannya dan pelatihannya

Jadi yang membedakan Perpres ini dengan Permenaker sebelumnya adalah Permenaker sebelumnya mengharuskan TKA harus bisa berbahasa Indonesia. Keharusan ini berubah  secara substansif lewat Perpres ini, menjadi bukan kewajiban berbahasa Indonesia tetapi untuk melatih TKA agar memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. Ini adalah dua hal yang berbeda sehingga boleh dikatakan Perpres No. 20/2018  mempermudah pengurusan izin TKA jika dibandingkan Permenaker (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) sebelumnya.

Tidak adanya keharusan bagi TKA untuk bisa berbahasa Indonesia mempunyai implikasi buruk dan bisa membuat malapetaka terutama dilingkungan kerja. Akibatnyaseperti yang terjadi di Konawe Sultra. Di sana, ditemukan lingkungan permukiman (di Morosi) yang tidak menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama di ruang publik. Pada akhirnya posisi dan fungsi bahasa negara ini menjadi tergeser dan cenderung tergantikan oleh bahasa asing yang dibawa TKA.

Selain daripada itu, tata ruang berbahasa yang diatur dalam UU No. 24 sebagai rancangan induk lanskap bahasa (simbol) nasional tidak diindahkan oleh mereka. Penunjuk/rambu umum, spanduk, dan alat informasi lain dipasang dengan bahasa tuturan TKA: tanpa bahasa Indonesia yang tertulis disana.

 Perpres tersebut juga dinilai berpotensi melanggar sejumlah undang-undang (UU) yang telah memberi perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Kebijakan mempermudah perizinan TKA masuk ke Indonesia ini berpotensi melanggar empat UU  yaitu Pertama, melanggar UU No. 13 Tahun 2003 tentang UUK. Kedua, melanggar UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Ketiga, melanggar UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek. Keempat, melanggar UU No.11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Sebab, melalui empat UU tersebut telah mengatur pengetatan terhadap TKA masuk ke Indonesia. Bahkan, terhadap badan usaha jasa konstruksi asing yang menggarap proyek di Indonesia harus memprioritaskan pekerja lokal ketimbang TKA. 

Pada akhirnya upaya mempermudahh TKA bekerja di Indonesia hanya akan “memperparah” angka pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, per Maret 2018, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia sudah mencapai 126 ribu jiwa. 

Menurut Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2017 menunjukkan angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,04 juta. Sementara hasil riset Center of Reform on Economic (CORE), menunjukkan bahwa anggaran infrastruktur yang digenjot pemerintah tidak serta merta menambah/memperluas lapangan kerja. 

Keluarnya Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan TKA yang memudahkan masuknya TKA ke Indonesia ternyata belum cukup untuk memanjakan mereka. Belakangan Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Cipta Kerja. Meskipun pengesahan ini telah mendapatkan penolakan yang luas terutama dari para pekerja.

Adanya UU Cipta Kerja diklaim  pemerintah demi kemudahan investasi di Indonesia, terutama investasi dari mancanegara. Masuknya investasi akan mengatrol pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja di masa pandemi  virus corona. 

Salah satu regulasi terbaru yang bisa mendorong peningkatan investasi asing adalah pasal yang mengatur perizinan masuk bagi TKA. Dengan munculnya UU Ciptakerja, kemudahan kemudahan yang selama ini sudah dinikmati oleh TKA semakin mendapatkan peluangnya.

Sebagai informasi, UU Cipta Kerja mengubah dan menghapus sejumlah aturan terkait izin masuk TKA dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang UUK, diantaranya

1. Mempermudah Aspek Perijinan

Dalam UU Ketenagakerjaan, TKA wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat terkait. Ketentuan ini ada dalam Pasal 42 Ayat (1). Sejumlah izin itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018, antara lain Visa Tinggal; Terbatas (Vitas), Rencana Penggunaan TKA, dan Izin Menggunakan TKA. Akan tetapi, ketentuan ini diubah dalam UU Cipta Kerja, sehingga TKA hanya perlu memiliki Rencana Penggunaan TKA (RPTKA). Berikut perubahan Pasal 42 Ayat (1) tersebut: "Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Pemerintah Pusat".

2. Memanjakan direksi, komisaris, hingga pemegang saham asing 

Pada UU Ketenagakerjaan, izin tertulis dipermudah hanya untuk pegawai diplomatik dan konsuler. Hal ini tercantum dalam Pasal 42 Ayat (3). Akan tetapi, di UU Cipta Kerja, hal ini diperluas bukan hanya tidak perlu mendapatkan izin tertulis, bahkan ada sejumlah posisi yang tidak perlu memiliki RPTKA, seperti direksi, komisaris, atau pemegang saham. 

Berikut aturan dalam Pasal 42 Ayat (3): Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi: a). direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; b). pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing; atau c). tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi, perusahaan rintisan (startup) berbasis teknologi, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

3. Menghapus Detail RPTKA 

Dalam UU Ketenagekerjaan, terdapat aturan detail mengenai RPTKA. Hal ini tercantum dalam Pasal 43. Keterangan yang perlu dicantumkan itu antara lain mengenai alasan penggunaan TKA, jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur perusahaan, jangka waktu kerja, hingga penunjukan TKA WNI sebagai pendamping. Namun, keterangan detail mengenai RPTKA dalam Pasal 43 UU Ketenagakerjaan itu dihapus dalam UU Cipta Kerja. 

4. Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi dihapus 

Dalam UU Ketenagakerjaan, hal ini tercantum dalam Pasal 44. Akan tetapi, UU Cipta Kerja menghapus ketentuan ini. 

5. Dihapusnya ketentuan perusahaan wajib memulangkan TKA

Ketentuan ini sebelumnya tercantum dalam Pasal 48 UU Ketenagakerjaan. Isi beleid itu: "Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir". Aturan ini dihapus dalam UU Cipta Kerja.

Selanjutnya, salah satu peraturan pelaksanaan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja / Ciptaker adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 34/2021 tentang penggunaan TKA.

PP 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

PP 34 tahun 2021 tentang Penggunaan TKA ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan Pemberi Kerja TKA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan Pengesahan RPTKA, pengaturan DKPTKA, penerbitan izin tinggal bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta sanksi administratif atas pelanggaran norma penggunaan TKA.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan TKA ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. PP Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan TKA diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta.

Secara ringkas PP No 34 Tahun 2021 telah memangkas perizinan penggunaan TKA dengan menghapus persyaratan dokumen IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing). Sehingga, perusahaan yang ingin menggunakan pekerja asing hanya membutuhkan syarat RPTKA (Rencana Penggunaan TKA).

UU Ciptaker beserta aturan turunannya sejauh ini telah ditolak oleh kalangan buruh karena dinilai merugikan mereka.  Sebagai contoh soal mekanisme pengawasan terhadap TKA yang sebelumnya menggunakan izin untuk bisa bekerja di Indonesia sekarang diganti dengan pengesahan dalam bentuk rencana penggunaan TKA (RPTKA).

Ketentuan ini dinilai semakin memudahkan TKA terutama yang kompetensi dan keterampilannya rendah masuk ke Indonesia. Sehingga diprediksi i akan semakin banyak buruh kasar dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga mengancam lapangan kerja bagi pekerja lokal. Dengan adanya serangkaian ketentuan tentang TKA sebagaimana dikemukakan diatas apakah bisa disimpulkan kalau peraturan peraturan  tersebut memang menjadi karpet merah bagi masuknya TKA ke Indonesia ?

(Editor\Warta Wartawati)

Share:




Berita Terkait

Komentar