Hakim yang Vonis Tukang Bubur dengan Denda Rp5 Juta Disindir DPR

Jum'at, 09/07/2021 13:42 WIB
DPR sindir hakim yang vonis tukang bubur di Tasikmalaya bayar denda Rp5 juta karena langgar PPKM darurat (kompas)

DPR sindir hakim yang vonis tukang bubur di Tasikmalaya bayar denda Rp5 juta karena langgar PPKM darurat (kompas)

Jakarta, law-justice.co - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman menyindir hakim yang menjatuhkan vonis denda Rp5 juta kepada tukang bubur karena melanggar PPKM darurat. Dia mempertanyakan peran hati nurani hakim tersebut saat memutuskan pelanggaran yang dilakukan oleh tukang bubur.

"Secara umum memang ada masalah koordinasi penerapan regulasi di masa PPKM darurat ini. Instruksi Mendagri soal PPKM darurat memang tidak detail dan bisa mengakibatkan multitafsir, termasuk dan terutama soal sanksi pelanggaran," katanya kepada wartawan, Jumat (9/7/2021).

"Akhirnya, praktik di lapangan simpang siur, dan masing-masing berjalan dengan pemahaman yang tidak seragam," imbuh dia.

Habiburokhman tak habis pikir mengapa tukang bubur di Tasikmalaya sampai didenda Rp5 juta. Akal sehatnya tak bisa mencerna putusan hukum tersebut.

"Di sisi lain kami juga mempertanyakan nurani hakim yang mendenda tukang bubur Rp5 juta, kok tega sekali. Akal sehat saya susah mencerna putusan tersebut," katanya.

Habiburokhman menyebut kasus tindak pidana ringan (tipiring) tidak ada banding. Dia berharap kasus tukang bubur didenda Rp5 juta tak terulang lagi.

"Kalau tipiring setahu saya nggak ada banding, tapi saya harap jangan terulang lagi lah kasus seperti ini," ujarnya.

Denda Rp5 juta kepada tukang bubur bernama Sawa Hidayat itu lantaran ada warga yang makan di tempat. Sawa terjaring operasi yustisi PPKM darurat pada Selasa (6/7).

"Jadi begini, laporan dari Kasi Intel (Kejari Tasikmalaya) beberapa hari yang lalu itu proses dari penindakan pelanggaran PPKM darurat," ujar Kasipenkum Kejati Jabar Dodi Gazali Emil, Kamis (8/7/2021).

Sawa dinilai melanggar Pasal 34 ayat (1) juncto Pasal 21 I ayat (2) huruf F dan G Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jabar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar