Putra SBY Nilai Pemerintah Tak Mampu Tangani Pandemi Covid-19

Jakarta, law-justice.co - Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai pemerintah saat ini tak berdaya dalam menangani pandemi Covid-19. Dia tak ingin Indonesiagagal dalam mengatasi pandemi Covid-19.

"Begini ya, Covid-19 makin `mengganas`. Keluarga kita, sahabat kita, dan orang-orang di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini?" kata Ibas dalam keterangan tertulis yang dibagikan Kepala Bakomstra PD Herzaky Mahendra Putra, Rabu (7/7/2021).

"Jangan sampai negara kita disebut sebagai failed nation atau bangsa gagal akibat tidak mampu menyelamatkan rakyatnya," imbuhnya.

Ibas juga menyampaikan pemerintah terlihat `tidak berdaya` menangani pandemi Covid-19, yang sudah memasuki tahun kedua. Kurangnya tabung oksigen, menurutnya, menunjukkan antisipasi yang lemah dari pemerintah.

"Bagaimana mungkin tabung oksigen disumbangkan ke negara lain tapi, saat rakyat sendiri membutuhkan, barangnya susah didapat," sesal Ibas.

Waketum PD itu menilai kasus tabung oksigen merupakan preseden buruk. Ibas menilai kasus tabung oksigen memperlihatkan bahwa pemerintah seolah-olah kurang sigap mempersiapkan kebutuhan untuk menjawab gejala-gejala yang muncul sebelumnya.

"Kan ada varian baru di negara lain. Kita tahu, itu bukan tak mungkin masuk ke negara kita. Lalu muncul kasus-kasus baru. Kemudian angka yang kita khawatirkan juga terjadi, dan lain sebagainya," tutur Ibas.

"Itu semua gejala-gejala yang rasanya mudah dibaca dan terkait dengan kesiapan kita dalam menyediakan kebutuhan medis. Tidak ada yang mendadak. Karena pandemi kan sudah masuk tahun kedua, jadi harusnya bisa diantisipasi," imbuh legislator dari Dapil Jawa Timur VII itu.

Selain itu, Ibas meminta pemerintah tegas mengambil keputusan soal vaksin. Jika vaksin sebelumnya tidak cukup manjur, dia meminta pemerintah segera menyediakan vaksin yang lebih baik. Dia juga meminta pemerintah mempercepat vaksinasi.

"Banyak yang sudah divaksin tetap terpapar varian baru virus ini. Jika vaksin yang sebelumnya digunakan dianggap kurang bagus, pemerintah tak perlu ragu menghadirkan vaksin yang `cespleng` demi melindungi rakyat," imbau Ibas.

"Kemudian lakukan prioritas percepatan vaksinasi di kota dan di desa atau daerah ekstrem, sehingga kita bisa hidup normal lagi seperti negara lain, seperti beberapa negara di Eropa, misalnya," tutup peraih gelar doktor manajemen bisnis dari Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.