Bukan Luhut, Orang Ini Dinilai Paling Cocok Pimpin Perang Lawan Covid

Jakarta, law-justice.co - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan untuk menjadi Koordinator penerapan PPKM darurat. Namun, penunjukan Luhut dikritik oleh pihak tertentu karena dinilai tak cocok.

Salah satu yang mengkritik hal itu adalah Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma. Menurut dia yang paling cocok untuk menjadi panglima perang melawan Covid-19 adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

“Kini saatnya Pak Prabowo, selaku Menhan, turun tangan memimpin perlawanan terhadap Covid-19. Dalam hal ini Presiden Jokowi dapat mendelegasikan wewenangnya pada Menhan,” ujar Lieus, Rabu (7/7/2021).

Lieus menjelaskan bahwa keganasan Covid-19 bukan isapan jempol semata. Sejak Juli 2020 lalu, dirinya sudah mewanti-wanti agar penanganan melawan Covid-19 tidak dianggap remeh.

Tindakan serius harus segera diambil. Salah satunya, dengan menunjuk Menhan Prabowo sebagai Panglima Perang Melawan Covid-19.

Bahkan, tambah Lieus, sejak awal penyebarannya Gubernur DKI Anies Baswedan pun sudah memprediksi hal ini bisa berdampak besar bagi kemanusian dan perekonomian Indonesia. “Tapi Anies malah di-bully oleh para BuzzeRp,” tegasnya.

Kini, Presiden Jokowi harus bertindak cepat dengan memberi mandat kepada Menhan Prabowo untuk mengerahkan segala sumber daya pertahanan negara yang dimiliki untuk menyatakan perang total melawan Covid-19.

“Dalam situasi darurat saat ini, Presiden harusnya menunjuk Menhan sebagai Panglima Perang melawan Covid-19,” ujar Lieus lagi.

Menurutnya, adanya varian baru virus corona yang saat ini telah pula menyebar di berbagai negara, terutama di wilayah Amerika Latin, pun mendesak untuk segera diantisipasi.

Sebab itu, perang ini tidak hanya sebatas mencegah dan mengobati, tapi juga perlunya segera dilakukan kebijakan pengetatan akses masuk ke dalam negeri Indonesia.

“Harus diakui, saat ini akses masuk ke Indonesia sangat longgar. Kebijakan ini harus dirobah. PPKM tak akan membuahkan hasil jika akses masuk pendatang ke Indonesia tetap saja longgar,” ujarnya.

Selama ini kebijakan pengetatan akses masuk ke Indonesia hanya memberi waktu karantina selama 8 hari. Hal ini sangat disesalkan sejumlah ahli epidemiologi. Apalagi rekomendasi WHO sendiri jelas-jelas menyebut harus 14 hari.

Ditegaskan Lieus, upaya melawan Covid tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.“Ini perang total dan harus dipimpin panglima perang yang mumpuni dan dipercaya rakyat. Dan saya berkeyakinan Kak Prabowo mampu memimpin perang ini,” tutupnya.