Tak Cuma Rektor, Ternyata Pimpinan MWA UI Juga Punya Jabatan Mentereng

Jakarta, law-justice.co - Rektor Universitas Indonesia (UI), Ari Kuncoro diduga merangkap jabatan pemimpin perguruan tinggi negeri (PTN) dan wakil komisaris utama di badan usaha milik negara (BUMN).

Selain rektor UI, pimpinan Majelis Wali Amanat (MWA) UI juga didapati memiliki jabatan di luar lingkup pendidikan tinggi, karena menjabat sebagai komisaris di perusahaan swasta hingga di lingkungan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Untuk diketahui, MWA UI adalah badan tertinggi di universitas tersebut yang mewakili kepentingan pemerintah, masyarakat dan universitas itu sendiri.

Mengutip dari situs resmi UI, tugas utama MWA itu adalah menetapkan kebijakan umum universitas, mengangkat/memberhentikan pimpinan universitas, melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan universitas, dan melakukan penilaian kinerja pimpinan universitas.

Pada susunan kepengurusan periode 2019-2024, MWA UI dipimpin Saleh Husin sebagai ketua. Kemudian sebagai sekretaris adalah Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat UI Wiku Adisasmito yang selama pandemi ini juga dikenal sebagai juru bicara Satgas Covid-19.

Sebagai informasi, Saleh sempat menjabat sebagai Menteri Perindustrian di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode pertama. Sebagai MWA UI, Saleh Husin, Wiku, dkk diangkat pada 26 Maret 2019 sesuai SK Menristekdikti RI Nomor 11566/M/KP/2019.

Selain Wiku yang berkecimpung di pemerintahan untuk penanganan Covid-19, Saleh Husin adalah Presiden Komisaris PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, yang diangkat pada 2017 silam dan masih hingga saat ini. Di tahun yang sama ia juga ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

Kedua perusahaan tersebut merupakan bagian dari Asia Pulp and Paper (APP Sinarmas). Kedudukan Saleh di perusahaan tersebut dapat ditelusuri melalui dokumen dari situs resmi APP Sinarmas.

Selain itu, Saleh pun dikenal sebagai seorang politikus. Ia diketahui sempat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura pada 2007-2012 dan Ketua DPP Partai Hanura pada 2012-2015. Ia juga pernah menjadi menteri perindustrian pada kabinet kerja (periode pertama kepresidenan Jokowi) pada 2014-2016, lalu diganti Airlangga Hartarto pada 27 Juli 2016.

Upaya konfirmasi sudah disampaikan kepada Manager Media Relations APP Sinar Mas Emmy Kuswandari mengenai jabatan Saleh Husin di grup usaha itu. Pernyataan tersebut ia sampaikan mewakili konfirmasi dari Saleh.

"Betul sebagai preskom [presiden komisaris] di IKPP dan Tjiwi," kata Emmy-menyampaikan pernyataan Saleh seperti melansir cnnindonesia.com.

Berdasarkan PP 68/2013 tentang Statuta Universitas Indonesia, pada pasal 29 ditegaskan bahwa Ketua dan sekretaris MWA dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

"a. pimpinan dan pejabat pada jabatan struktural lainnya pada UI atau perguruan tinggi lain; b. pejabat pada jabatan struktural pada instansi dan lembaga pemerintah pusat dan daerah; atau, c. pejabat pada jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan UI."

Larangan rangkap jabatan--termasuk di BUMN dan perusahaan swasta--justru lebih lugas ditulis pada statuta itu untuk rektor dan wakil rektor seperti termuat dalam Pasal 35 statuta tersebut.

Pengamat hukum tata negara Refly Harun enggan menduga-duga apakah aturan dalam statuta tersebut melarang pula bagi pimpinan MWA rangkap jabatan dengan institusi swasta.

"Wilayahnya abu-abu, tidak setegas untuk rektor. Tapi kalau mau pegang etika tingkat tinggi wilayah abu-abu harus dihindari. Itulah kesantunan berpemerintahan yang baik (good governance)," kata dia saat dimintai pendapat oleh CNNIndonesia.com, Rabu (30/6).

Sebelumnya, Rektor UI Ari Kuncoro menuai kritik karena masih menjabat sebagai wakil komisaris utama sebuah bank milik BUMN. Ia diduga melanggar aturan karena merangkap jabatan di luar menjadi rektor PTN.

Sementara itu, sejak persoalan pemanggilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI oleh pihak rektorat terkait sindiran untuk Presiden RI JokoWidodo(Jokowi) pada Minggu (27/6) lalu hingga terkait dugaan pelanggaran statuta UI, CNNIndonesia.com sudah mencoba mengontak Ari Kuncoro dan pihak universitas. Namun, hingga saat ini belum mendapatkan respons.

Salah satu anggota MWA UI, Prof Bambang Brodjonegoro mengonfirmasi pembatasan larangan rangkap jabatan seperti yang diatur dalam Statuta UI. Namun, sambung eks Kepala Bappenas dan Menristek ini, itu terbatas pada unsur pimpinan saja.

"Yang dibatasi adalah ketua dan sekretaris MWA yang tidak boleh merangkap jabatan eksekutif di pemerintahan. Contohnya saya tidak bisa jadi ketua MWA ketika jadi menristek," kata Bambang.

Perihal status rangkap jabatan Ari Kuncoro selain Rektor UI, Bambang mengungkapkan MWA UI memang bakal membahasnya.

"Pasti dibahas di rapat berikutnya," kata Bambang.

Ia tidak menjelaskan kapan rapat itu akan dihelat. Bambang juga enggan berkomentar lebih jauh terkait dugaan bahwa jabatan Ari sebagai rektor dan komisaris utama di bank BUMN melanggar aturan.

"Maaf, no comment. Harus merupakan pendapat bersama seluruh MWA, bukan individu," tuturnya.

Selain Bambang, total ada 17 anggota MWA UI termasuk ketua dan sekretaris. Mereka yang menjadi anggota MWA UI periode 2019-2024 itu terdiri atas unsur menteri 1 orang, unsur rektor 1 orang, unsur dosen 7 orang, unsur tenaga kependidikan 1 orang, unsur masyarakat 6 orang, dan unsur mahasiswa 1 orang.

Secara teknis, meskipun unsur menteri hanya 1 orang, faktanya ada lebih dari satu pembantu presiden di dalam MWA UI periode ini. Para menteri yang tercatat dalam keanggotaan MWA UI 2019-204 sebagaimana dilansir dari situs resminya berdasarkan SK Menristekdikti RI Nomor 11566/M/KP/2019 adalah

Satu orang dari unsur menteri, adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan anggota ex officio MWA UI seperti juga halnya keanggotaan Rektor UI.

Dua pembantu Jokowi lainnya yang masuk dalam MWA UI adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tertulis sebagai wakil dosen), dan Menteri BUMN Erick Thohir (tertulis wakil masyarakat).