Jokowi Minta Bertata Krama dalam Mengkritik, Begini Jawaban BEM SI

Jakarta, law-justice.co - Permintaan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar tetap bertata krama dalam menyampaikan kritikan langsung direspons oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar mengatakan bahwa selama ini hal tersebut sudah dilakukan.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan hal tersebut saat menanggapi kritikan BEM UI dengan meme `Jokowi The King Of Lip Service`. Jokowi menilai kampus tidak perlu menghalangi mahasiswanya untuk berekspresi.

"Mahasiswa ibarat per, semakin besar tekanan, semakin jauh loncatannya," kata Nofrian dalam keterangannya, Rabu (30/6/2021).

Menanggapi pernyataan Jokowi bahwa kampus tidak perlu menghalangi ekspresi mahasiswanya dalam menyampaikan pendapat, Nofrian ingin semua pihak melihat catatan peristiwa yang menyusul unggahan BEM UI soal `Jokowi King of Lip Service`. Rektorat memanggil BEM UI dan menanyakan apakah unggahan di media sosial itu bisa di-takedown atau tidak.

"Kita lihat kenyataannya. Baru menyampaikan kritikan sudah dipanggil untuk di-takedown postingan yang mengkritik. Ada hal yang berkaitan antara kampus dengan pemerintah. Seakan-akan kampus ini digunakan untuk membungkam gerakan mahasiswa itu sendiri," tutur Akbar.

BEM SI juga menanggapi Jokowi bahwa kritikan harus disampaikan sesuai tata krama. Menurut BEM SI, protes keras bisa ditoleransi apabila konteksnya adalah aksi demonstrasi. Soalnya, BEM SI merasa kritik yang disampaikan secara baik-baik tidak didengarkan oleh pemerintah. Selama ini, kritikan dari mahasiswa juga sudah disampaikan sesuai tata krama.

"Kita menilai kritikan selama ini disampaikan dengan tata krama. Ketika kritik itu disampaikan secara baik tapi tidak didengarkan, maka muncul bentuk kemurkaan mahasiswa dan masyarakat menyikapi permasalahan bangsa. Kalau demonstrasi, saya kira wajar-wajar saja menyuarakan dengan keras," kata Akbar

BEM SI mendukung BEM UI yang menyampaikan kritikan lewat unggahan media sosial berupa gambar dan tulisan `Jokowi King Of Lip Service`. BEM SI menilai `gelar` itu disematkan BEM UI ke Jokowi atas dasar kajian yang mencukupi.

"`The King of Lip Service` tepat disematkan ke Presiden Jokowi. Janji-janji tidak mampu direalisasikan. Salah satunya, menyampaikan rindu didemo tapi ketika mahasiswa berdemo dihadapkan dengan represivitas aparat. Itu bukti rezim Jokowi ada sikap antikritik," ujar Akbar.

Aksi BEM UI yang menghebohkan politik nasional itu dinilainya telah menjadi penyemangat mahasiswa kritis. Kini, mahasiswa makin bersemangat dan punya rasa solidaritas satu sama lain dalam menyampaikan kritik.

"Mahasiswa tidak pernah takut dan gentar," ujarnya.

Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa dirinya tidak mempermasalahkan kritik dari BEM UI. Sebelum ada `The King of Lip Service`, Jokowi sudah menerima sebutan lain yang juga dia tidak terlalu mempermasalahkan.

"Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa, ini negara demokrasi, jadi kritik itu boleh-boleh saja, dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi," kata Jokowi, Selasa (29/6) kemarin.

Kebebasan berpendapat dijamin dalam negara demokrasi. Hanya, Jokowi meminta agar kritik disampaikan sesuai dengan tata krama.

"Tapi juga ingat, kita ini memiliki budaya tata krama, memiliki budaya kesopansantunan, ya saya kira biasa saja, mungkin mereka sedang belajar mengekspresikan pendapat. Tapi yang saat ini penting, ya, kita semuanya memang bersama-sama fokus untuk penanganan Covid-19," ujar dia.