Ihsan Fitriadi

Ada Sesat Pikir Kebijakan Ekonomi-Perpajakan Kementerian Keuangan

Senin, 28/06/2021 10:57 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja APBN tahun anggaran 2020. TEMPO/Tony Hartawan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja APBN 2019 dan rencana kerja APBN tahun anggaran 2020. TEMPO/Tony Hartawan

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah berencana memasukkan sektor pendidikan, kesehatan dan sembako sebagai objek pajak dalam Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ditambahkan pula beberapa kebijakan ekonomi-perpajakan, dengan dalih mempercepat pemulihan ekonomi dan demi penyehatan APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendasarkan kebijakannya dari fakta realisasi penerimaan pajak tahun 2020 yang hanya sebesar Rp 1.070 triliun, turun 19,7% dari penerimaan tahun 2019 yang mencapai Rp 1.332,7 triliun.

Di tengah kondisi ekonomi terdampak pandemi yang entah kapan berakhir, tentu sulit mengharapkan realisasi penerimaan pajak akan meningkat. Apalagi sebagaimana diketahui, bahwa 85% pendapatan negara berasal dari sektor pajak.

Sekilas kebijakan ini masuk akal, dan memang diperlukan. Apalagi mengingat kapasitas para ekonom di Kemenkeu itu canggih-canggih dan teruji secara akademis. Ibu Menteri Sri Mulyani apalagi, beliau M.Sc., Ph.D dari University Illinois at Urbana-Champaign Amerika Serikat, Konsultan USAID, Direktur Pelaksana Bank Dunia pertama dari Indonesia.

Tetapi, bila di teliti lebih cermat, nampak ada keganjilan pada kebijakan ini.

Pertama, dengan menaikan PPN 12-15% dan perluasan basis pajak (PPN jasa pendidikan, kesehatan, sembako), maka praktis jumlah wajib pajak jadi lebih banyak. Sehingga penerimaan sektor pajak praktis meningkat.

Mungkin diatas kertas premis itu seolah-olah benar. Tetapi, harus diingat, pandemi telah menurunkan ketahanan ekonomi masyarakat dan praktis menurunkan daya beli masyarakat, jumlah transaksi pun ikut turun. Sehingga tidak akan ada kenaikan penerimaan pajak yang signifikan dari skema ini. Kalaupun ada, mungkin sangat kecil.

Kedua, diskon PPnBM 0% serta pengurangan tarif PPH korporasi dan badan usaha, dengan tujuan meningkatkan jumlah transaksi barang mewah dan aktifitas ekonomi korporasi, yang diharapkan akan mempercepat pemulihan ekonomi.

Ingat pula, bahwa diskon PPnBm 0% artinya, pajak yang harusnya di tanggung jawab produsen/penjual, itu tetap ada, hanya saja di tanggung oleh pemerintah.

Sekali lagi, premis ini mungkin terlihat benar. Tetapi keliru, sebab memang benar kelompok super kaya (para pemilik korporasi) mengalami penurunan aktivitas ekonomi di tengah pandemi.

Akan tetapi, dengan alasan pandemi, mereka memiliki dalih untuk menghemat pengeluarannya dengan mengurangi gaji karyawan, melakukan PHK, tidak penuh atau tidak membayar pajak sama sekali. Lalu, kemana larinya uang-uang dari kelebihan pengurangan karyawan, PHK? Kemana uang dari tidak membayar pajak?

Entah kebetulan atau bukan, Knight Frank sebuah lembaga konsultan asal Inggris menyebut, bahwa pertumbuhan kekayaan kelompok super kaya Indonesia akan naik sebesar 67 % sejak pandemi tahun lalu hingga lima tahun ke depan, pada 2025.

Pada dasarnya, dari skema ini pun yang masuk ke negara hanyalah PPN dari pajak pembelian yang dibayar oleh konsumen, bukan produsen atau korporasi. Dan kembali ke premis pertama, sulit mengharapkan peningkatan aktifitas ekonomi, karena ketahanan ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi juga kenaikan PPN.

Jadi, konklusinya salah, yang menjadikan kesesatan berfikir, karena diambil dari penyimpulan dua premis awal yang salah.

Kemudian soal rencana tax amnesty jilid kedua, sebenarnya mengandung kesalahan berfikir yang akut. Pemerintah berharap penerimaan dana segar dari skema ini. Tetapi faktanya, tax amnesty jilid pertama sebenarnya belum usai, karena masih banyak data-data dan barang-barang bergerak atau tidak bergerak yang belum terkejar.

Pun sebenarnya penerimaan Rp. 147 triliun sejak 2016 hingga saat ini dari tax amnesty jilid satu tidak sebanding dengan target pemerintah sendiri yang mematok penerimaan senilai Rp. 1000 triliun.

Tax amnesty terus-menerus juga berbahaya, karena akan membentuk pola pikir jahat, untuk tidak usah membayar pajak, toh akan ada tax amnesty lagi.

Dan berpotensi menjadikan Indonesia sebagai tempat berbahaya, yaitu wilayah liar tempat pencucian uang! Karena baik WNI maupun WNA bisa terpikir untuk mengalihkan uangnya ke Indonesia, dengan pikiran nanti bisa memanfaatkan tax amnesty.

Dalam Global Wealth Report 2019 yang dirilis Credit-Suisse.com menunjukkan, bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% total kekayaan penduduk dewasa di Indonesia.

Sementara 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk. Total penduduk dewasa di Indonesia mencapai 170,22 juta jiwa dengan kekayaan mencapai US$ 1.518 miliar atau setara Rp 22.700 triliun.

Dilaporkan juga, bahwa pada 2019 terdapat 20% penduduk Indonesia dengan pendapatan bersih diatas US$8000/tahun atau kira-kira Rp. 117 juta, dengan pengeluaran US$20 hingga US$100 per hari untuk transportasi dan konsumsi barang mewah, berbanding terbalik dengan pengeluaran kelompok miskin yang rata-rata US$4 atau setara Rp. 57 ribu per hari untuk kebutuhan sehari-hari.

Sederhananya, bisa digambarkan dalam pertanyaan berikut: Mungkinkah anda meminta uang sejumlah Rp. 120 ribu kepada Kelompok A yang secara total hanya terdapat uang sejumlah Rp. 100 ribu, sementara anda tidak meminta sepeserpun dari Kelompok B yang memiliki total uang sebesar Rp. 2 Juta?

Kalau jawaban anda "mungkin", berarti anda memiliki sesat pikir yang akut. Pun anda berarti memilik jiwa penindas.

Dengan reputasi Ibu Sri Mulyani dan kepakaran para ekonom KemenKeu, sulit untuk memahami keganjilan ini. Melihat karir akademik dan politik berbasis reputasi keilmuan Ibu Sri Mulyani, tidak mungkin beliau melakukan kesalahan metodelogis yang berakibat kesesatan berfikir sedemikian rupa pada hal sesederhana itu.

Mungkin lebih mudah di fahami, bila dilihat dari kaca mata politik. Francis Fukuyama menyatakan dalam tulisannya, In Praise of Industrial Policy, bahwa kegagalan kebijakan ekonomi dan industri sering kali terjadi karena besarnya intervensi politik.

Jadi kebijakan PPN, PPH dan tax amnesty 2, adalah kebijakan dari hasil sebuah intervensi politik yang kuat. Menciptakan kepanikan dan memaksa KemenKeu membuat narasi-narasi yang dipenuhi kebohongan metodelogis untuk mengiringinya.

Konteksnya sama dengan produk perundang-undangan yang dihasilkan setelahnya. Revisi UU KUP sebagai produk hukum akan sangat dipengaruhi konfigurasi dan konstelasi politik di lingkaran kekuasaan.

Menko Polhukam Mahfud MD dalam bukunya, Politik Hukum di Indonesia menyebut, hukum seringkali merupakan hasil dari konfigurasi politik. Kebijakan ekonomi, seperti juga hukum, hanyalah alat untuk mempertahankan dan meraih kekuasaan yang lebih besar.

Pada akhirnya kita hanya bisa berharap, DPR dan juga KemenKeu dapat memperbaiki keganjilan kebijakan ekonomi-perpajakan ini dalam pembahasan-pembahasan lanjutan di DPR. Seperti yang dinyatakan Sujiwo Tejo pada sebuah episode ILC, “Jika kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, maka kebohongan adalah kejujuran yang tertunda..." Optimislah!

(Tim Liputan News\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar