Soal Tes Wawasan Kebangsaan KPK, Komnas HAM Panggil BIN, BAIS & BNPT

Rabu, 23/06/2021 10:40 WIB
Komisioner Komnas HAM, Mochamad Choirul Anam (Publiksatu.com)

Komisioner Komnas HAM, Mochamad Choirul Anam (Publiksatu.com)

Jakarta, law-justice.co - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengirimkan surat panggilan kepada tiga instansi terkait dengan penanganan aduan dugaan pelanggaran HAM dalam pelaksanaan asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tiga instansi itu, Badan Intelijen Negara (BIN),Badan Intelijen Strategis TNI (BAIS-TNI), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Di proses ini kami sudah melayangkan surat panggilan juga untuk BAIS, BIN, dan untuk pendalaman BNPT," ujar Komisioner Bidang Pemantauan/Penyelidikan Komnas HAM, Choirul Anam saat dikonfirmasi, Rabu (23/6).

Anam tidak berbicara secara gamblang apakah surat panggilan ditujukan kepada pimpinan atau staf instansi tersebut. Ia hanya mengatakan panggilan dilayangkan kepada mereka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan TWK.

"Keterangan yang dibutuhkan untuk yang bertanggung jawab dan tahu soal tes TWK," imbuhnya.

Tanpa berbicara soal waktu klarifikasi, Anam mengharapkan pihak-pihak tersebut nantinya dapat memenuhi panggilan dan memberikan keterangan dengan sejujur-jujurnya.

"Agar semakin terang informasinya, semakin terang peristiwanya dan semakin jelas duduk soalnya. Dan ini ditunggu oleh publik luas, sehingga memang ke depannya akan mudah untuk menentukan ini arahnya mau ke mana, rekomendasi dan sebagainya," kata Anam.

Sebelumnya, Komnas HAM sudah meminta klarifikasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dan Wakil Kepala BKN Supranawa Yusuf.

Bima mengatakan dirinya ditanya mengenai alasanpemilihan TWK dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN. Dalam pelaksanaan TWK, terang dia, BKN menggandeng sejumlah lembaga/instansi seperti BIN, BAIS-TNI, BNPT,Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat (Pusintel TNI AD), dan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat (DISPSIAD).

"Kami memberikan keterangan dari proses Perkom TWK [Nomor 1 Tahun 2021], kenapa TWK itu ada di sana, sampai pelaksanaan TWK sendiri," ungkap Bima, Selasa (22/6).

Selain itu, Bima mengaku saat ini BKN sudah tidak lagi memegang dokumen terkait hasil asesmen TWK pegawai lembaga antirasuah. Atas dasar itu, BKN tak bisa memenuhi permintaan pegawai KPK tak lolos TWK.

"Kalau kami diminta, maka kami akan meminta lagi kepada pemilik instrumen dan data itu, karena instrumennya tidak di kami. Jadi, kalau IMB [Indeks Moderasi Bernegara]-nya ada di Dinas Psikologi AD, profilling-nya di BNPT," sambungnya.

(Ade Irmansyah\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar