Dengan Tegas, Mahfud MD Tak Setuju Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Selasa, 22/06/2021 16:30 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD tak setuju masa jabatan presiden 3 periode (Net)

Menko Polhukam Mahfud MD tak setuju masa jabatan presiden 3 periode (Net)

Jakarta, law-justice.co - Wacana presiden 3 periode masih terus bergulir hingga saat ini. Terakit hal itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pun buka suara. Dia mengaku tak setuju dengan dengan wacana tersebut karena ingin masa jabatan presiden maksimal 2 periode saja.

Awalnya, ada warganet yang mengajukan protes mengenai wacana presiden tiga periode yang kembali bergulir.
Warganet tersebut menyalahkan Mahfud MD sebagai salah satu jajaran menteri di kabinet kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melalui akun Twitter miliknya @mohmahfudmd, Mahfud MD menyebut ia tidak berwenang menggodok wacana tiga periode, sebab isu tersebut merupakan ranah partai dan MPR. Meski demikian, ia mengutarakan pendapatnya mengenai isu tiga periode yang kembali menghangat tersebut.

"Kurang tepat di-mention kepada saya. Tapi secara pribadi saya lebih setuju seperti sekarang, maksimal dua periode saja," kata Mahfud.

Mahfud MD menjelaskan, keberadaan konstitusi untuk membatasi kekuasaan seorang pemimpin. Sehingga kebijakan saat ini yang mengharuskan masa jabatan presiden maksimal dua periode saja merupakan kebijakan yang tepat.

"Adanya konstitusi itu antara lain untuk membatasi kekuasaan baik lingkup maupun waktunya," tutur Mahfud MD.

Sebagai informasi, beberapa waktu terakhir isu Pilpres 2024 semakin banyak dibahas oleh berbagai pihak. Mulai dari kabar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang terganjal melaju dalam kontestasi Pilpres 2024 hingga kemunculan komunitas yang mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat selama tiga periode.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, selaku pendukung dan pencetus Jokowi tiga periode dengan Prabowo Subianto sebagai cawapresnya, ikut menanggapi peluncuran seknas tersebut.

Pertama dikatakan Qodari, keberadaan seknas yang disebut sebagai organisasi itu merupakan wadah dari berbagai pihak yang menyambut ide dan gagasan Qodari menyoal Jokowi-Prabowo untuk 2024.

Sebagaimana diketahui, gagasan itu pernah dilontarkannya pada periode Februari-Maret 2021.

"Sebetulnya organisasi ini adalah wadah bagi mereka yg merespons gagasan itu, misalnya ketua Jokpro 2024 ini Mas Baron adalah simpatisan lama Pak Jokowi, dia punya komunitas pendukung Jokowi namanya Caberawit, dan mereka mengundang saya ketemu dengan mereka semua dan bentuk selanjutnya adalah organisasi ini," tutur Qodari kepada wartawan, Jumat (18/6/2021).

Lebih lanjut kata Qodari, Seknas Jokowi-Prabowo 2024 itu diketuai relawan garis miring simpatisan Cabe Rawit.Menurutnya organisasi dan simpatisan beraneka ragam, mulai dari formal dan informal.

"Ada yang lebih terorganisir, ada yang lebih cair. Begitu. Yang lebih formal misalnya seperti Projo, seperti misalnya Bara JP, tapi ada yang lebih informal dan lebih cair. Seperti Cabe Rawit itu," kata Qodari.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar