Diungkap LSI Denny JA, Ini 3 King-Queen Maker pada Pilpres 2024

Kamis, 17/06/2021 16:55 WIB
LSI Denny JA ungkap 3 king maker pada Pilpres 2024 mendatang (The Jakarta Post)

LSI Denny JA ungkap 3 king maker pada Pilpres 2024 mendatang (The Jakarta Post)

Jakarta, law-justice.co - Meski Pilpres 2024 masih 3 tahun lagi, namun topik ini sudah mulai ramai diperbincangkan. Tak hanya Capres atau Cawapres, yang dibicarakan juga saat ini adalah soal siapa orang yang berada di balik pasangan Capres/Cawapres atau biasa disebut king atau queen maker.

Terkait posisi king atau queen maker ini, Lembaga survei LSI Denny JA mengungkapkan bahwa akan ada tiga yang muncul pada Pilpres 2024 mendatang. Ketiganya dianggap bisa menjadi king/queen maker karena partainya sudah mengantongi minimal 3/4 tiket guna mengusung cawapres dan capres.

"Ada tiga king atau queen maker dalam Pilpres 2024. Mengapa ada tiga tokoh ini kita sebut king atau queen 2024? Karena mereka sudah mengantongi minimal 3/4 tiket atau tiket penuh," ujar peneliti senior LSI Denny JA, Adjie Alfaraby, dalam rilis secara virtual, Kamis (17/6/2021).

Adapun ketiga tokoh yang dimaksud Adjie adalah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Tokoh-tokoh itu adalah Megawati Soekarnoputri, kemudian Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto," jelas Adjie.

Adjie lantas menjelaskan Megawati mampu menjadi queen maker lantaran berdasarkan kursi di DPR, PDIP menguasai 128 kursi atau 19,33%. Sehingga PDIP memenuhi syarat dan berhak mengusung capres dan cawapres sendiri di Pilpres 2024.

Sementara Golkar hanya memiliki 85 kursi di DPR atau 12,31%, dan Gerindra 78 kursi di DPR atau 12,57%.

Menurut Adjie, baik Golkar dan Gerindra berarti hanya memiliki 3/4 tiket, dan membutuhkan 1/4 tiket lainnya untuk mengusung capres atau cawapres.

"Jika Golkar dan Gerindra akhirnya berkoalisi dengan salah satu partai yang saat ini punya kursi DPR maka sudah cukup memenuhi syarat pencalonan," kata dia.

"Namun pengecualian jika keduanya berkoalisi untuk PPP, karena mereka hanya memiliki 19 kursi di DPR," tutupnya.

(Nikolaus Tolen\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar