Menkeu Diharapkan Lebih Serius Lakukan Penyelamatan Garuda

law-justice.co - Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza berharap
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati lebih serius dalam lakukan upaya penyelamatan Garuda Indonesia.

Pasalnya, sejak tahun 2020 upaya penyelamatan Garuda Indonesia telah didukung DPR melalui kucuran subsidi bantuan dana talangan untuk modal kerja sebesar Rp8,5 triliun dalam program PEN untuk menjaga likuiditas dan solvabilitas perusahaan sepanjang tahun 2020—2023.

Namun, hingga saat ini realisasi kucuran dana dari program tersebut baru diberikan kepada Garuda Indonesia sebesar Rp 1 triliun saja.

Sehingga, kata Faisol ditambah dengan tekanan pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia saat ini. Hal tersebut diyakini turut menjadi penyebab kian menguatnya ancaman kebangkrutan Garuda Indonesia.

"Hingga akhir tahun, kita minta laporan ternyata dana subsidi Rp 8 triliun baru disalurkan Rp 1 triliun saja. Karenanya kita jadi bertanya-tanya apakah pemerintah melalui Kemenkeu serius untuk membantu Garuda ini?," ujar Faisol Riza dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema `Garuda Indonesia Anjlok, Bagaimana Upaya Penyelematan BUMN di Era Pandemi` di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (17/06/2021).

Atas kondisi ancaman kebangkrutan yang kini melanda Garuda Indonesia, Faisol Riza memastikan dalam waktu dekat ini pihaknya di Komisi VI DPR RI akan memanggil pihak Direksi PT. Garuda Indonesia (Persero) dan Kementerian lembaga terkait, untuk membahas kondisi terkini dari penyelamatan Garuda Indonesia.

"Pekan depan kita akan panggil direksi Garuda Indonesia ini, kita akan bahas sejauh mana upaya penyelamatan Garuda Indonesia ini. Karena sesungguhnya upaya penyelamatan Garuda Indonesia sudah dilakukan sejak tahun lalu," ungkapnya.

Sementara terkait, kurang seriusnya Pemerintah melalui Kemenkeu oleh lambannya realisasi penyaluran program PEN tersebut.

Ketua DPP PKB tersebut menduga penyebabnya adalah Direksi Garuda Indonesia gagal meyakinkan Pemerintah melalui skema bisnisnya dalam program penyelamatan.

"Kita menduga, Pemerintah tidak bisa diyakinkan oleh Direksi Garuda kalau mereka punya skema bisnis yang baik dalam penyelamatan Garuda Indonesia melalui subsidi yang diberikan Pemerintah," terangnya.

Menurutnya, sekalipun saat ini kondisi keuangan negara sedang mengalami kesulitan. Namun untuk ukuran realisasi anggaran penyelamatan Garuda Indonesia sebesar Rp 8 triliun melalui program bantuan dana talangan untuk modal, Pemerintah masih dianggap mampu.

Tetapi skema bisnis dari Direksi Garuda Indonesia, tetap menjadi penentunya. Begitu juga skema New Garuda yang sebelumnya selalu diumbar-umbar ke Publik

"Pertanyaan saya New Garuda itu seperti apa? Bagaimana New Garuda yang mereka siapkan ke depan? dan tentunya skema bisnis juga menjadi dasar bagi Pemerintah untuk tetap melanjutkan subsidi bantuan dana talangan itu," pungkasnya.