Tak Ada Firli, KPK Diwakili Ghufron Penuhi Panggilan Komnas HAM

Kamis, 17/06/2021 15:34 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Pimpinan memwakili pimpinan KPK untuk memenuhi panggilan Komnas HAM terkait polemik TWK pegawai KPK  (Matamaduranews.com)

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Pimpinan memwakili pimpinan KPK untuk memenuhi panggilan Komnas HAM terkait polemik TWK pegawai KPK (Matamaduranews.com)

Jakarta, law-justice.co - Setelah beberapa kali tak memenuhi panggilan Komnas HAM terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK, pimpinan KPK akhirnya hadir. Namun sayangnya, ketua KPK Firli Bahuri tak hadir dan hanya diwakilkan oleh satu komisioner KPK, yakni Nurul Ghufron.

Hal tersebut dibenarkan oleh Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Ia menyebut, pihak KPK diwakili oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

"Hari ini, Pimpinan KPK menghadiri permintaan klarifikasi oleh Komnas HAM terkait dengan pelaksanaan TWK sebagai syarat alih status pegawai KPK menjadi ASN," ucap Ali, Kamis (17/6/2021).

Kehadiran KPK hari ini, kata Ali, merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya KPK meminta penjelasan mengenai informasi apa yang diminta dan akan dikonfirmasi oleh Komnas HAM. Adapun pemanggilan tersebut terkait tindak lanjut dugaan pelanggaran HAM atas proses tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Ali menyatakan bahwa semua keputusan yang dikeluarkan dalam proses alih status Pegawai KPK menjadi ASN diambil oleh seluruh pimpinan secara kolektif kolegial.

"Oleh karena itu, hari ini Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mewakili Pimpinan KPK memberikan klarifikasi kepada Komnas HAM," katanya.

Ia mengatakan, dalam pertemuan hari ini, KPK sudah menyiapkan informasi yang dibutuhkan tersebut dan akan disampaikan kepada Komnas HAM.

"Kami berharap kehadiran KPK ini bisa memberikan penjelasan yang lengkap mengenai beberapa hal yang ingin digali terkait pelaksaaan asesmen TWK pegawai KPK," kata Ali.

"KPK senantiasa menghormati tugas, pokok, dan fungsi semua lembaga negara yang menjadi mitra kerja KPK," terang dia.

Sebelumnya, Komnas HAM sudah melakukan permintaan keterangan terhadap Dinas Psikologi TNI AD pada Rabu (16/6/2021).

(Nikolaus Tolen\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar