Politisi PDIP soal Sembako Kena PPN: Itu Juga Berlaku di Semua Negara!

Kamis, 17/06/2021 06:21 WIB
Ilustrasi Pajak (Net)

Ilustrasi Pajak (Net)

Jakarta, law-justice.co - Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus menanggapi soal polemik pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sembako, jasa pendidikan termasuk sekolah, hingga jasa kesehatan.

Kader PDIP ini pun menilai sebaiknya isu itu tidak ditanggapi secara berlebihan. Sebab, kata Deddy, sampai saat ini RUU terkait pajak sembako tersebut belum dibahas oleh DPR.

Kendati demikian, Deddy menilai semua negara-negara di dunia juga telah memberlakukan pajak untuk segala produk maupun jasa di negara mereka.

“Tapi saya mau bilang begini, bahwa prinsip yang berlaku di semua negara segala produk dan jasa itu dipajakin, di seluruh negara. Nah kita masih termasuk negara yang masih sangat rendah,” ujar Deddy Sitorus.

Hal itu disampaikan Deddy Sitorus saat hadir sebagai narasumber di program Catatan Demokrasi yang tayang di kanal Youtube tvOneNews, seperti dilihat pada Rabu 16 Juni 2021.

Dalam tayangan berjudul ‘Politisi PDIP: Tidak Mungkin Kenaikan Pajak Untuk Membuat Rakyat Menderita’ tersebut, Deddy juga menyebut soal belanja sosial Indonesia yang ada di kisaran 16 persenan. Di mana banyak negara berkembang rata-rata sudah sekira 30 persenan.

Menurutnya, dengan adanya pajak sembako, pajak sekolah dan lainnya, bukan berarti pemerintah kejam seperti yang disampaikan Politisi PKS, Mardani Ali Sera yang juga hadir sebagai narasumber di tayangan tersebut.

Pasalnya, menurut Deddy, pajak merupakan instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi jika pemerintah disebut kejam, maka yang mengeluarkan pernyataan itulah yang menurutnya kejam.

“Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi kalau pemerintah disebut kejam, saya kira itu pernyataan yang disampaikan Mardani (Politisi PKS) itu kejam, bahkan keji kalau menurut saya,” tegasnya.

Mengutip Hops.id, politisi PDIP ini juga menilai tidak mungkin pemerintah sengaja membuat masyarakat menderita dengan adanya kenaikan pajak termasuk pajak sembako.

“Tidak mungkin Pemerintah ingin masyarakat menderita dengan kenaikan pajak. Soal angka nanti dibicarakan di DPR, daripada ribut sekarang barangnya juga belum jelas, karena hanya bikin gaduh saja,” ujarnya.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar