Kasus COVID-19 di Indonesia Disebut Lebih Banyak dari Data Pemerintah

Jakarta, law-justice.co - Data kasus COVID-19 di Indonesia yang dilaporkan oleh pemerintah disebut lebih sedikit dari data sebenarnya berdasarkan hasil dari lembaga riset Amerika Serikat. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan temuan dari lembaga riset AS ini mungkin saja sesuai dengan kenyataan yang ada.

Dugaan itu muncul berdasarkan hasil pemodelan yang dilakukan The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) Washington University, Amerika Serikat. Dari data yang dipublikasikan IHME, angka kasus COVID-19 jauh dari yang dilaporkan.

Pada 14 Juni 2021, diproyeksikan tren estimasi kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 165.821 setiap hari. Estimasi jumlah orang yang terinfeksi ini termasuk orang yang tidak dites. Angka ini jauh dari data pemerintah yang melaporkan penambahan kasus COVID-19 sebesar 8.189.

Ditarik mundur ke belakang, misalnya pada 7 Juni 2021, hal serupa juga terjadi. Berdasarkan data IHME, kasus COVID-19 yang dikonfirmasi pemerintah sebesar 6.993. Angka itu jauh lebih sedikit dari proyeksi IHME yang mencapai 136.037 per hari.

Perbedaan jauh juga terjadi pada proyeksi data angka kematian di Indonesia setiap harinya. IHME memproyeksikan angka kematian di Indonesia pada 14 Juni sebesar 515. Angka itu jauh di bawah kasus kematian akibat COVID-19 yang dilaporkan pemerintah, yakni sebesar 237.

Total kasus kematian di Indonesia yang diproyeksikan IHME berdasarkan pemodelannya juga hampir 3 kali lipat dari data yang dilaporkan pemerintah. Pada 14 Juni, diproyeksikan angka kematian di Indonesia mencapai 148.695. Angka itu jauh lebih rendah dari data pemerintah Indonesia sebesar 53.116.

IHME menggunakan pendekatan baru dalam memproyeksikan data COVID-19. IHME memanfaatkan data dari survei seroprevalensi, kasus harian, kematian harian, dan, rawat inap per hari untuk melakukan pemodelan.

Hasil studi yang sama juga dilaporkan Reuters. Angka COVID-19 di Indonesia diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dipublikasikan berdasarkan hasil studi seroprevalensi yang menguji antibodi.

Studi seroprevalensi mendeteksi antibodi yang muncul pada orang yang kemungkinan besar sudah terjangkit COVID-19. Sedangkan, angka resmi COVID-19 di Indonesia sebagian besar didasarkan pada tes swab, yang mendeteksi virus Corona. Antibodi berkembang satu sampai tiga minggu setelah seseorang tertular virus dan tinggal di dalam tubuh selama berbulan-bulan.

Dilansir dari Reuters, Selasa (15/6/2021), studi yang dilakukan pada Desember dan Januari, menunjukkan 15% orang Indonesia telah tertular COVID-19. Angka itu jauh di atas data resmi yang dilaporkan pemerintah yang mencatat COVID-19 di Indonesia hanya menginfeksi 0,4 persen orang.

Bahkan pada 3 Juni 2021 lalu, total infeksi positif di Indonesia dilaporkan baru sekitar 0,7% dari jumlah penduduk. Hasil studi ini diungkap secara eksklusif kepada Reuters oleh epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono.

Hasil awal dari studi seroprevalensi yang dilakukan Universitas Udayana di Bali juga menemukan 17% dari warga yang diuji pada September dan November tampaknya telah terinfeksi. Hal ini diungkapkan oleh peneliti utama Anak Agung Sagung Sawitri kepada Reuters.

Dengan begitu, angka infeksi 53 kali lebih tinggi dari tingkat infeksi berdasarkan kasus yang tercatat secara resmi pada saat itu di pulau dewata.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan perbedaan jumlah data COVID-19 itu mungkin saja terjadi. Sebab, selama ini kasus COVID-19 yang terlacak sebagian besar merupakan pasien bergejala.

"Iya (mungkin saja), karena yang di pemerintah sebagian besar yang bergejala," kata Nadia, Selasa (15/6/2021).

Nadia menjelaskan, 60 persen kasus COVID-19 merupakan orang tanpa gejala (OTG). Selain itu, menurutnya, pelacakan dan pengetesan COVID-19 di Indonesia belum maksimal.

"Mungkin saja karena kita ketahui kasus COVID 60% OTG. Selain itu kemampuan testing kita baru secara nasional yang memenuhi standar WHO. Artinya, kalau kita lihat jumlah testing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum mencapai standar tersebut, selain kontak tracing yang juga minimal," papar Nadia.

Masih kurangnya testing dan tracing di Indonesia juga disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Budi bahkan beberapa waktu lalu mengungkap banyaknya pemerintah daerah yang sengaja mengurangi tes COVID-19 demi mengejar zona hijau.

"Terutama Forkopimda ini, banyak dari mereka karena mengejar hijau, kuning, merah, inginnya hijau testing-nya disedikitin. Itu bisa meledak, bahaya, apalagi dengan adanya virus baru," kata Budi yang dikutip dari YouTube Kemenkes, Selasa (18/5/2021).