Ketua Komisi III Dapat Kuota Bansos, Apa Karena Mensosnya dari PDIP?

Selasa, 15/06/2021 12:24 WIB
Ketua Komisi III DPR RI  dari PDIP Herman Herry disebut dapat jatah kuota Bansos (Tribunnews)

Ketua Komisi III DPR RI dari PDIP Herman Herry disebut dapat jatah kuota Bansos (Tribunnews)

Jakarta, law-justice.co -
Nama Ketua Komisi III DPR Herman Herry kerap disebut dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan paket Bansos Covid-19. Namun, tak hanya itu, perusahaan milik Herman Herry juga disebut mendapat kuota Bansos Covid-19.

Terkait hal itu, pengamat politik Muslim Arbi mengaku heran karena Kemensos bukan mitra Komisi III DPR. Dia menduga hal itu terjadi karena adanya hubungan antara Herman Herry dengan eks Mensos Juliari Batubara yang sama-sama berasal dari PDIP.

Fakta soal perusahaan Herman Herry mendapat jatah terungkap di Pengadilan Tipikor, Jakarta pada Senin (14/6/2021) kemarin. Hal itu diakui saksi bernama Ivo Wongkaren.

"Kalau dari keterangan di persidangan kemarin kan, sudah jelas itu keterlibatan perusahaannya Ketua Komisi III DPR, Herman Herry. PT Dwimukti Graha Elektrindo milik Herman Hery," ujar Muslim, Selasa (15/62021).

"Bansos itu urusan dengan Komisi VIII DPR. Tapi kenapa kontraktornya pemilik perusahaan adalah Ketua Komisi III DPR. Jauh sekali kaitannya. Komisi III dan Komisi VIII beda tupoksinya. Tapi kok bisa ya?" sambungnya.

Direktur Gerakan Perubahan itu pun curiga, Herman Herry bisa mendapatkan jatah kuota bansos dikarenakan satu partai dengan Juliari Peter Batubara yang merupakan Menteri Sosial pada saat itu. Juliari pun menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum PDIP saat perkara terjadi.

"Apakah karena Mensosnya Juliari Batubara PDIP dan Herman Herry juga PDIP, sehingga semuanya berjalan aman dan lancar?" sindir Muslim.

Jika benar begitu, lanjut Muslim, sangat jelas ada KKN di perkara bansos Covid-19 di Kemensos.

"Jadi KPK tidak usah ragu, segera saja tetapkan tersangka dan tahan Herman Herry," tutupnya.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar