Pernyataan Keras Iran Usai Netanyahu Turun dari Jabatan PM Israel

Jakarta, law-justice.co - Benjamin Netanyahu sudah turun dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Israel. Dia digantikan oleh Naftali Bennett. Iran menilai, pergantian itu tak membawa perubahan, karena Israel tetap seperti semula.

"Musuh-musuh Iran telah pergi dan Iran yang kuat masih ada di sini. Saya tidak berpikir kebijakan Israel akan berubah dengan pemerintahan baru," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Saeed Khatibzadeh, seperti dikutip dari Reuters, Senin (14/6/2021).

Iran diketahui musuh bebuyutan Israel. Selain terkait pembebasan Palestina, Israel selama ini diketahui berang terhadap Iran yang mengembangkan program nuklir. Israel meyakini program nuklir itu sebagai langkah untuk memperluas pengaruh di Timur Tengah, hingga bisa mengancam negaranya.

Bennet yang mengalahkan Netanyahu dalam pemungutan suara untuk kursi PM Israel diketahui telah menegaskan akan pula mencegah Iran memiliki persenjataan nuklir.

"Melanjutkan kesepakatan nuklir dengan Iran adalah kesalahan yang akan melegitimasi salah satu rezim paling kejam di dunia," ujar Bennett.

"Israel akan mempertahankan kebebasan penuhnya untuk bertindak" di Iran," tambahnya.

Iran sendiri sejauh ini mengklaim program nuklirnya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri mereka.
Sementara itu, pemerintah baru Israel ini dinilai menghindari langkah -langkah signifikan mengenai isu-isu penting global terkait kawasan tersebut yakni Palestina.

Pemerintah Palestina sendiri tidak antusias dengan perubahan pemerintahan itu. Mereka memperkirakan Bennet pun akan mengejar agenda sayap kanan yang sama dengan Netanyahu.

Sebelumnya, pada Minggu (13/6) sore kepemimpinan Netanyahu selama 12 tahun di Israel berakhir setelah Knesset mengesahkan kabinet Bennett dalam pemungutan suara.

Bennet berhasil menang tipis suara di parlemen dengan dukungan 60-59 dari total 120 anggota Knesset.

Bennett pun langsung dilantik sebagai perdana menteri baru Israel menggantikan Netanyahu yang merupakan PM terlama dalam sejarah negara itu.

Mantan menteri pertahanan itu akan menjabat menjadi perdana menteri hingga tahun 2023. Setelah masa jabatan habis, posisi akan beralih ke pemimpin Partai Yesh, Atid, Yair Lapid.