Pemerintahan Jokowi Akui Lambat Bangun Rumah Tahan Gempa di NTB

Senin, 14/06/2021 11:33 WIB
Pemerintahan Jokowi Akui Lambat Bangun Rumah Tahan Gempa di NTB. (Liputan6).

Pemerintahan Jokowi Akui Lambat Bangun Rumah Tahan Gempa di NTB. (Liputan6).

Jakarta, law-justice.co - Pemerintahan Presiden Jokowi lewat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengatakan saat ini pembangunan rumah tahan gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah diterjang gempa pada Juli 2018 masih mengalami keterlambatan.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Nelwan Harahap menjelaskan, pemerintah memang berkomitmen menuntaskan pemulihan pascabencana gempa di NTB.

Meski memang saat ini pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P) sudah berjalan di kabupaten dan beberapa kota terdampak, namun pemerintah tetap memerlukan perpanjangan waktu dalam memenuhi target pembangunan hunian tahan gempa bagi para penyintas ini.

"Perlu percepatan khususnya di bidang infrastruktur, ekonomi, sosial dan multisektor yang masih lambat karena fokus pembangunan selama ini masih di sektor pemukiman," kata Nelwan dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/6).

Dia memastikan saat ini keterlambatan pembangunan hunian tetap dan R3P sudah terpetakan dengan jelas. Oleh karena itu dia memastikan semua masalah juga bisa segera dikomunikasikan dengan pihak BNPB.

Permasalahan-permasalahan itu kata dia, yakni berkaitan dengan kebutuhan lahan relokasi pemukiman warga serta pendanaan pembangunan hunian tetap.

Nelwan memberi sejumlah masukan berkaitan dengan pemulihan pascagempa Lombok ini. Hal itu yakni, pertama, akan dilakukan review dan refocusing R3P untuk empat sektor lain selain pemukiman dan akan dibuat timeline penyelesaian setiap tahunnya.

Kedua, Pemda perlu menginventarisasi program R3P dan sumber dananya termasuk yang berasal dari hibah maupun NGO. Ketiga, BNPB dan Pemda serta K/L terkait perlu menyelesaikan persoalan data, baik karena ketiadaan data maupun data ganda sehingga proses penanganan diharapkan lebih cepat selesai.

"Semua rencana yang sudah disetujui dan ditetapkan agar benar-benar menjadi prioritas untuk diselesaikan oleh semua pihak," kata dia.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar