Soal Anggaran Alutsista Rp.1,7 Kuadrilliun, Prabowo Ungkap Hal ini

Minggu, 13/06/2021 15:40 WIB
Alutsista buatan Indonesia (Foto: abcolut)

Alutsista buatan Indonesia (Foto: abcolut)

Jakarta, law-justice.co - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto buka suara soal ribut-ribut besarnya anggaran untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan atau alpalhankam.

Sebagaimana diketahui, anggaran untuk modernisasi alat pertahanan termasuk alutsista, diusulkan oleh Kementerian Pertahanan sebesar Rp 1,7 Kuadrilliun. Angka tersebut merupakan besaran anggaran hingga 2024.


Saat menjadi tamu dalam Podcast Deddy Corbuzier, Prabowo menegaskan lagi bahwa rencana anggaran itu sebetulnya masih bersifat rahasia. Dia pun mengatakan bahwa angka tersebut masih sebatas usulan dan belum disetujui.


"Ada yang mengatakan Prabowo ingin bikin anggaran Rp 1.700-an triliun, Rp 1.700 triliun itu belum disetujui masih digodok. Ini kan bernegara itu tidak gampang, ada prosesnya, prosedurnya, tata cara kelola. Jadi kita pihak teknis diwajibkan menyusun rencana pertahanan, anggaran berapa saya ajukan, Presiden setuju atau enggak. Pasti minta saran Menkeu, Bappenas," jelas Prabowo dalam podcast yang diunggah di akun Youtube Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).


Prabowo menyayangkan adanya pihak-pihak yang sengaja membocorkan anggaran tersebut untuk membikin kegaduhan. Padahal bila dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara lain, angka tersebut terbilang jauh lebih kecil.


"Kita hitung-hitung, itulah di Indonesia yang saya sangat prihatin ada yang mengutamakan kepentingan pribadi, hal yang harusnya rahasia dikeluarkan, padahal belum ada keputusan," sambungnya.


Ketua Umum Partai Gerindra pun menjelaskan awal mula munculnya master plan atau rencana induk anggaran pertahanan untuk jangka panjang tersebut. Ia menyebut hal itu sebagai realisasi dari tugas yang diberikan Presiden Jokowi saat ia baru saja dilantik menjadi Menhan.


Menurut Prabowo, Jokowi meminta agar dirinya menyusun grand design pertahanan untuk jangka panjang antara 15 hingga 20 tahun ke depan.


"Waktu saya baru dilantik, kurang lebih 2 minggu, saya di Istana beliau bilang `Menhan saya ingin master plan, grand design, saya minta 15 sampai 20 tahun, jangan dicicil, saya minta utuh direncanakan`," ujar Prabowo menirukan permintaan Jokowi.


"Saya jalankan, saya pelajari keadaan situasi, kondisi, kemudian saya merancang. Dan butuh waktu terutama terjadi pandemi, kita mengatasi itu dulu jadi tertunda," pungkasnya.

 

 

(Devi Puspitasari\Januardi Husin)

Share:




Berita Terkait

Komentar