Anggaran Pengadaan Ternak dan Pakan Jadi Bancakan (I)

Siapa Terlibat dalam Dugaan Korupsi Pengadaan Ternak Sapi?

Sabtu, 12/06/2021 11:00 WIB
Ilustrasi peternakan sapi (Foto: tokomesin.com)

Ilustrasi peternakan sapi (Foto: tokomesin.com)

law-justice.co - Pengadaan hewan dan pakan ternak di Kementerian Pertanian tahun anggaran 2020 berbuntut panjang. Gerakan Penyelamat Harta Negara (GPHN) menemukan sejumlah keganjilan. Perusahaan-perusahaan pemenang tender diduga tidak memiliki kompetensi di bidang peternakan. Nilai pengadaan juga diduga tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan yang sesungguhnya alias di mark-up. Laporan proyek tersebut kini sudah berlabuh di KPK dan Kejaksaan Agung.

Beberapa waktu lalu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan anaknya Kemal Redindo Syahrul Putra dilaporkan ke Jaksa Agung oleh Gerakan Penyelamat Harta Negara (GPHN) RI.

Keduanya dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pertanian (Kementan) terkait pengadaan sapi, kambing dan pakan ternak.

GPHN juga melaporkan banyak pemenang tender pengadaan sapi yang tidak sesuai atau fiktif. Bahkan beberapa perusahaan dinilai tidak memiliki spesifikasi pengadaan ternak sapi dan pakan ternak.

Untuk itu, Law Justice coba melakukan konfirmasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kelanjutan penyidikan kasus tersebut.

Selain ke Kejagung, GPHN juga melaporkan dugaan korupsi pengadaan ternak dan pakan ternak tersebut pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Plt Juru Bicara Penindakan KPK M Ali Fikri memastikan kalau KPK telah menerima laporan terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian tersebut.

"Iya ada laporan tersebut," kata Ali saat dihubungi Law-Justice.


Bangunan PT Sumekar Nurani Madura. (Foto: Dok. GPHN).


Ali juga menyatakan kalau KPK akan melakukan tindak lanjut kepada setiap laporan masyarakat dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi.

Setelah itu dilakukan penelaahan terhadap laporan tersebut, apakah masuk dalam ranah tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK.

"Apabila kemudian setelahnya ditemukan setidaknya ada dua bukti permulaan yang cukup maka KPK tentu akan menindaklanjuti dan memprosesnya sesuai ketentuan UU yang berlaku," ujarnya.

Beberapa lembaga dan publik juga menyorot soal besaran anggaran anggaran Kementerian Pertanian untuk pengadaan ternak dan pakan ternak.

Perusahaan `Hantu`
Ketua Umum Gerakan Penyelamat Harta Negara (GPHN), Madun Haryadi, mengatakan hasil proyek pengadaan hewan ternak banyak yang mencurigakan. Ia misalnya menyebut pengadaan sapi di sejumlah Lembaga Penelitian Peternakan (LPP) fiktif alias tidak ada meski anggaran yang diperuntukkan bagi pengadaan itu cair.

"Ada dugaan fiktif, sapinya di cek enggak ada, tapi anggarannya cair," katanya kepada Law-Justice.

Madun kemudian menunjukkan sebuah dokumentasi di LPP Grati Pasuruan, Jawa Timur. Dalam rekaman itu tergambar sapi yang diadakan ke lembaga tersebut tak menggambarkan realita pengadaan yang benar. Beberapa sapi yang ada di tempat tersebut tampak kurus dan kandangnya terlihat tak terurus.

Begitu pun perusahaan-perusahaan yang terpilih sebagai pemenang tender pengadaan hewan ternak, keberadaannya diduga fiktif karena sebagian besar tidak bergerak di bidang peternakan. Malah, kata Madun, di Madura ada perusahaan yang menerima anggaran miliaran untuk proyek ini namun nyatanya perusahaan tersebut bergerak di bidang konstruksi bangunan.

Pernyataan Madun itu tertuju pada PT Sumekar Nurani Madura. Perusahaan yang beralamat di Jalan Raya Lobuk, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura ini tak memiliki informasi jelas di mesin pencarian internet maupun jagat maya. Situs perusahaan pun tidak dapat ditemukan.


Dokumen pemenang tender PT Sumekar Nurani Madura.


Berdasarkan dokumen yang didapat redaksi Law-Justice, PT SNM memenangkan tender pengadaan ternak sapi Bakalan di satuan kerja Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari tahun 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp 9,2 miliar.

Informasi sekilas mengenai perusahaan ini hanya termuat di situs indokontraktor.com. Di situ disebutkan bahwa PT Sumekar Nurani Madura adalah badan usaha berpengalaman yang mengerjakan berbagai proyek nasional. Umumnya, dalam informasi tersebut dijabarkan perusahaan ini mengerjakan berbagai proyek konstruksi seperti bangunan, jalan raya, dan jembatan. Tidak satu pun disebutkan peternakan.

Keganjilan perusahaan ini semakin menjadi-jadi ketika melihat bangunan yang terletak di Kecamatan Bluto tampak tak terurus. Kondisi dinding bangunan masih berupa batu bata tanpa beton. Bagunan ini tak ubahnya seperti rumah berukuran sederhana. Pelang merek perusahaan pun tak tersedia. Di dinding yang tertutupi dedaunan pohon, hanya ada selembar terpal putih bertuliskan "PT Sumekar Nurani Madura. Place Camp - Asphalt Maxing Plant".

"Itu perusahaan pemenang tender, kantornya kayak sarang hantu," ujar Madun.

Selain PT Sumekar Nurani Madura, GPHN juga mencurigai beberapa perusahaan lainnya yang diduga memenangkan tender pengadaan pakan dan hewan ternak, seperti PT Polaris Graha internusa yang beralamat di Batam, PT Putra Abadi Solusindo di Surabaya, dan CV Balqis di Aceh.

Merasa memiliki bukti permulaan yang cukup terkait keganjilan pengadaan hewan dan pakan ternak di beberapa daerah, GPHN kemudian membuat laporan resmi ke Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Madun mengatakan, di KPK, laporannya cukup ditindaklanjuti. Dia sudah memberikan semua dokumen yang diperlukan untuk menaikkan status laporan tersebut ke tahap penyidikan.

"KPK pasti tahu siapa yang terlibat dalam hal ini. Saya yakin KPK sudah mengantongi orang-orangnya," kata Madun.

Hanya saja, Madun kecewa dengan tindak lanjut pelaporan di Kejaksaan Agung. Berbeda dengan KPK, progres laporan mereka di Kejagung masih terganjal persoalan-persoalan teknis.

"Kemarin saya tanyakan bagaimana tindak lanjut laporannya, mereka beralasan orang yang menangani kasus tersebut sudah pindah tugas. Loh, kalau pindah tugas memangnya berkas laporan tersebut juga dibawa? Ini yang jadi persoalan, sangat tergantung apakah aparat penegak hukum mau serius atau tidak?" ujar Madun.

Saat dikonfirmasi, Kejaksaan Agung menyatakan belum menindaklanjuti laporan GPHN ihwal dugaan korupsi pengadaan hewan dan pakan ternak tersebut. Direktur Penyidikan pada Jaksa Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, mengatakan pihaknya sama sekali tidak ada menangani kasus ini.

"Ke Kapuspenkum saja, di GB (Gedung Bundar, sebutan untuk Jampidsus) soal itu tidak menangani," katanya kepada Law-Justice.

Sementara itu, Kepala Subdirektorat Media dan Humas Kejaksaan Agung Muhammad Isnaini mengatakan kepada Law-Justice bahwa berkas laporan yang diadukan GPHN masih tertahan di pihak Subdirektorat Laporan Pengaduan. Artinya, laporan Madun soal dugaan korupsi belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung.

"Kata Pak Kasubdit masih di kasubdit Lapdu (laporan pengaduan), Di Kasubdit penyidikan tidak ada kasus tersebut," katanya.

Selain perusahaan-perusahaan fiktif yang diduga tidak memiliki kompetensi di bidang peternakan, Madun juga menjelaskan modus lain seperti mark-up jumlah tender pengadaan. Madun menemukan pengadaan hewan ternak di beberapa daerah melebihi batas kebutuhan. Dia menduga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dibuat tidak berdasarkan kajian yang sesungguhnya.

"Misalnya, kebutuhan 10 ribu ton ternyata anggaran yang dikeluarkan 100 ribu ton. Menterinya asal tanda tangan saja. Padahal kalau kita bicara usulan anggaran itu kan ada kajiannya. Harus ada penelitian ke bawah, apa sih kebutuhan di tahun 2020," imbuh Madun.

Sementara itu, sejumlah asosiasi pengusaha ternak mengaku tidak pernah terlibat dalam proyek ternak di Kementan. Gabungan Pengusaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo), misalnya, menyatakan tak mempunyai kegiatan di bidang ternak yang bekerja sama dengan Kementan.


Bangunan PT Sumekar Nurani Madura. (Foto: Dok. GPHN).


"Enggak dilibatkan. Anggota saya usaha penggemukan dan tidak punya persyaratan untuk tender (pengadaan hewan ternak Kementan)," kata Direktur Eksekutif Gapuspindo, Joni Liano kepada Law-Justice. Ia juga mengaku tak mengenal perusahaan-perusahaan pemenang tender yang diperoleh Law-Justice.

Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN) juga menyatakan hal yang serupa. Ketua Umum GOPAN Herry Hermawan mengaku dirinya tak pernah mengetahui adanya proyek tersebut.

"Waduh. Judul programnya saja baru dengar, Gopan enggak terlibat sama sekali," ujarnya. Ia pun mengaku tak mengenal perusahaan-perusahaan pemenang tender ternak tersebut.

Kementan "Diam" Soal Pengadaan Ternak dan Pakan Ternak Sapi
Ketika dikonfirmasi kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, ia mengakui tidak mengetahui detil persoalan anggaran dan pengadaan ternak dan pakan ternak tersebut merupakan hak teknis.

Menurutnya, pihak yang mengerti tentang jenis pengadaan tersebut sebagaimana disebutkan pada anggaran itu adalah Dirjen Peternakan.

"Karena itu teknis, ke Dirjen nya aja ya," kata Syahrul Yasin Limpo kepada Law-Justice setelah Raker Mentan dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (09/06/2021).

Dalam persoalan pakan ternak, DPR meminta agar ada penyesuaian akibat pemangkasan anggaran. Adanya pemotongan anggaran Kementan untuk Tahun 2021, terkait dengan hal tersebut Ketua Komisi IV DPR Sudin meminta kepada jajaran Kementan agar tidak ada kebohongan data terkait realisasi target program dengan anggaran senilai Rp 15,51 triliun itu.

Dengan adanya pemotongan anggaran ini, dia mau berbagai target yang sekiranya terlalu tinggi untuk dikurangi dan kegiatan yang berpotensi gagal di lapangan agar ditunda.

"Saya tidak mau lagi ada kebohongan data. Kalau Rp 21 triliun penghasilannya 5.000 ton, kalau Rp 15 triliun produksinya 3.500 ton, terang-terangan saja, kalau duitnya tidak cukup turunkan," kata Sudin kepada Law-Justice.


Gedung Kementerian Pertanian (Sumber :Grid.id).



Untuk memastikan rincian terkait anggaran pengadaan ternak dan pakan ternak tersebut, Law-Justice mencoba untuk mewawancarai Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah.

Ketika dihubungi, Nasrullah belum mau merinci dengan detil proyek tersebut. Dengan alasan klise meminta Law-Justice.co untuk melakukan wawancara perlu menghubungi bagian humas terlebih dahulu.

"Bapak bisa menghubungi kepala Humas Kami," kata Nasrullah kepada Law-Justice.

Namun sampai berita ini diturunkan, Pihak Kementan belum memberikan konfirmasi terkait pertanyaan yang sudah diajukan terkait dengan anggaran pengadaan hewan ternak dan pakan ternak.

Termasuk juga dengan rincian daftar perusahaan yang menjadi vendor dalam pengadaan hewan ternak dan pakan ternak tersebut

Terkait hal itu, pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah juga mendesak pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindaklanjuti laporan indikasi dugaan korupsi pengadaan sapi, kambing dan pakan ternak pada Kementerian Pertanian (Kementan) tersebut.

Dalam mengusut dugaan korupsi tersebut, Trubus mengatakan kalau dua penagak hukum tersebut dapat melibatkan lembaga negara lain seperti PPATK.

Trubus menyatakan kalau indikasi kuat dugaan keterlibatan Mentan mencuat lantaran pemilik pemenang tender adalah putranya.

“Tanpa ada ‘pengaruh’ dan intervensi dari Mentan SYL, perusahaan putranya pasti sangat sulit untuk memenangkan tender proyek tersebut. Untuk itu KPK harus segera mengadakan penyelidikan untuk mengusut dugaan korupsi Mentan SYL dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Bila memang ditemukan bukti kuat, maka KPK bisa segera menetapkan putra SYL untuk menjadi tersangka,” kata Trubus melalui keterangan yang diterima Law Justice.

Rekomendasi BPK Soal Pengadaan Sapi Diabaikan?
Kebijakan swasembada sapi dengan melakukan pengadaan sapi, kambing dan pakan ternak sedari dulu sudah menuai masalah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bahkan mengeluarkan rekomendasinya soal pengadaan sapi ini.

Dalam catatan pemeriksaan anggaran tahun 2010 dan semester pertama 2011 ditemukan masalah di Jakarta, Bandar Lampung, Surabaya, Makassar dan Kupang. Kata lembaga auditor negara ini, sejumlah kegiatan dalam program ini tidak sesuai dengan petunjuk teknis, target, dan tujuan. Catatan itu memberikan contoh soal bantuan sosial kepada kelompok peternak Harapan Jaya di Bangkalan, Jawa Timur, untuk program restrukturisasi pakan melalui desa lumbung pakan lokal Rp 249 juta malah dibelikan 18 ekor sapi senilai Rp 126 juta. Adapun sisanya tak jelas rimbanya.


Ilustrasi sapi potong (Foto:Robinsar Nainggolan/Law-Justice.co).



Begitu pula bantuan sosial pengembangan usaha agrobisnis oleh Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) tahun 2008 sebesar Rp 176 juta kepada Ma’hadTarbiyah Islamiyah Nurul Fikri di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dana ini malah dipinjamkan kepada yayasan untuk membiayai pembebasan tanah sebesar Rp 45 juta.

Bantuan serupa ke Pondok Pesantren Baitul Mutaqqin di Sidoarjo, Jawa Timur, digunakan untuk membeli sapi. Namun sebulan kemudian, sapi dijual dan diganti dengan ternak ayam. Pada 2006, bansos kepada Pondok Pesantren Darus Shidiqien di Lombok Tengah, NTB, ternyata digunakan untuk membeli sebidang tanah dengan harga Rp 35 juta, dipinjamkan ke pihak ketiga Rp 20 juta, yang sampai saat pemeriksaan belum dikembalikan.

Menteri Pertanian yang kala itu dijabat oleh Suswono menyerahkan pertanggungjawaban dana kepada setiap peternak dan dinas di daerah. Jika terbukti ada kerugian negara dan peternak mampu mengembalikan dana yang hilang, menurut dia, tak jadi soal. Dia juga yakin sebagian peternak sapi di daerah terbukti mampu mengelola bantuan pemerintah. “Kami sedang mengevaluasi sejauh mana kontribusi terhadap peningkatan populasi sapi di daerah tersebut,” ujarnya.

Program ini bergulir untuk menyelamatkan sapi betina produktif dari rumah penjagalan. Dalam auditnya, BPK menemukan pula sapi betina produktif yang dipotong untuk memenuhi permintaan daging sapi.

Di Jawa Timur, badan audit negara ini pun mengecek RPH Krian di Sidoarjo dan Kepanjen di Malang. Kemudian RPH Kota Timor Tengah Utara dan pasar ternak Desa Camplong, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di tempat-tempat tersebut, 361 ekor sapi betina produktif mati di tangan jagal pada 2009-2010. Di Nusa Tenggara Barat malah lebih parah. Pada 2010 saja,1.003 ekor sapi betina produktif dipotong. Tahun berikutnya, hingga Juli 2011, tercatat 292 ekor.

Kementerian Pertanian menyimpan data serupa. Dalam cetak biru program swasembada daging sapi 2014, disebutkan bahwa penyembelihan sapi betina produktif telah mencapai tingkat membahayakan bagi pengembangan populasi sapi nasional, yakni 200 ribu ekor per tahun. Pada 2010 saja, ada 204.196 ekor atau 11,8 persen dari total sapi yang disembelih.

Padahal negara telah melarang pemotongan sapi betina produktif melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuannya adalah mempertahankan ketersediaan bibit. Pelanggaran terhadap beleid itu akan dikenai sanksi denda sampai kurungan.

Menteri Pertanian juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif. Persoalannya, kebijakan itu belum ditindaklanjuti hingga level bawah. Cuma beberapa provinsi yang telah membuat aturan pelaksana, antara lain JawaTimur dan Bengkulu.

Sementara itu dalam audit anggaran tahun 2012, BPK merilis data soal pemeriksaan Program Swasembada Sapi (PSDS) tahun 2010 hingga 2012.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, pemerintah menargetkan swasembada daging sapi akan dicapai pada tahun 2014, yaitu terwujudnya komposisi pemenuhan konsumsi daging sapi dari produksi lokal sebesar 90 % dan dari impor sebesar 10 % (pada tahun 2010, impor daging sapi masih 30 %).

Pemeriksaan kinerja atas program PSDS dilakukan pada bulan Agustus hingga Oktober 2011. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa target dan tujuan PSDS tidak akan tercapai karena Kementerian Pertanian belum menunjukkan kinerja yang baik dalam pengendalian impor daging sapi.

Hasil pemeriksaan kinerja yang perlu mendapat perhatian adalah pencegahan penyembelihan sapi betina produktif tidak efektif. Dalam dokumen Blue Print PSDS 2014 dinyatakan bahwa penyembelihan sapi betina produktif (SBP) di Indonesia telah mencapai tingkat yang membahayakan bagi keberlangsungan pengembangan populasi sapi nasional, yaitu sebanyak 200 ribu ekor/tahun. Kedua, pelaksanaan kegiatan-kegiatan PSDS tahun 2010 yang pendanaannya menggunakan sistem bantuan sosial ternyata tidak efektif menunjang pencapaian program PSDS 2014.

Anggota BPK RI yang dulu dijabat Ali Masykur Musa menjelaskan, bahwa kebijakan dan blue print Pengadaan Swasembada Daging Sapi (PSDS) yang dibuat oleh Kementerian Pertanian tidak konsisten dan belum menunjukan kinerja yang baik dalam pengendalian impor daging sapi. Hal tersebut mengakibatkan tidak ada kepastian berapa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan berapa yang disediakan oleh dalam negeri, sehingga data yang ada di dalam negeri tidak menjawab terhadap pasokan daging sapi yang sesungguhnya (tidak mencapai sasaran).

Dalam auditnya, program bantuan sosial tahun 2010 sebesar Rp12,18 milyar kepada 28 kelompok ternak di 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk program pengembangan sumber pembibitan sapi potong, ternyata tidak efektif karena tidak berlokasi di wilayah potensi sumber bibit sapi bali dan Instalasi Pembibitan Rakyat (IPR) yang telah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 463/VIII/1976 tanggal 11 Agustus 1976.

BPK RI pada bulan Oktober hingga Desember 2012 melakukan pemeriksaan lanjutan dengan lingkup pemeriksaan pada kegiatan pengendalian impor daging sapi dan penatausahaan impor daging sapi di daerah Pabean Tanjung Priok.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai sistem pengendalian impor daging sapi dalam rangka pencapaian tujuan PSDS. Adapun lingkup pemeriksaannya adalah transaksi impor tahun 2010 hingga Oktober 2012 di wilayah Pabean Tanjung Priok, dan dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) yang diperiksa sebanyak 14.632 PIB.

Pengadaan Sapi untuk Siapa?
Tahun 2020 kemarin, Kementan melakukan sebuah tender pengadaan ternak Sapi Bakalan, satuan kerja tender tersebut adalah Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari. Dalam pengadaan itu, Kementerian Pertanian melakukan tender dengan metode pengadaan tender cepat dengan anggaran Rp 10 miliar lebih.

Dalam dokumen LPSE tahun 2020, didapat tender tersebut diikuti oleh 14 perusahaan, yakni

1. CV. Multi Rahma Persada
2. CV. ENERGI INDONESIA
3 CV. BALQIS
4 CV. Lintas Agro
5. PT. MODAL UTAMA MANDIRI
6 CV. PRIMA MONSZA
7 PT. AZKA INTI KARYA
8 PT. GRAND INTEGRA TELEMATIKA
9 PT. CITRA BAHANA MEDIKA
10. CV. LARISSA
11. PT. MELAYU MUDA KONSTRUKSI
12. CV. ASIA PUTRA ANDALAS
13 CV. Durasi Global
14. PT. POLARIS GRAHA INTERN


Ilustrasi ternak sapi di bilangan Jakarta Selatan (Foto: Denny Hardimansyah/Law-Justice.co)

Dari ke 14 perusahaan yang mengikuti tender tersebut, hanya perusahaan bernomor 1 Sampai 9 yang terkoreksi harga penawaranya dengan nilai Pagu Paket Sebesar Rp 10,5 Miliar.

Setelah dari 14 perusahaan terseleksi menjadi 9 hingga akhirnya ditemukan 1 perusahaan pemenang tender dalam pengadaan sapi ternak tersebut.

Pemenang tender pengadaan Sapi Ternak Bakalan yang dilakukan Kementerian Pertanian tersebut adalah CV. Multi Rahma Persada dengan penawaran tender sebesar Rp. 6.999.561.500,00.

Jumlah Penawaran tersebut juga sama dengan harga penawaran terkoreksi, lokasi perusahaan tersebut berada di BTP JL. Kebersamaan Raya Blok AC Baru Makassar - Sulawesi Selatan.

Anehnya, nama-nama perusahaan yang ikut lelang itu tidak berhubungan dengan urusan peternakan dan pengadaan sapi. Misalnya PT Grand Integra Telematika, dalam penelusuran Law-Justice.co, perusahaan itu bergerak di bidang IT dan perdagangan alat-alat teknologi. Perusahaan ini juga terdata pernah mengikuti tender di Lembaga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengadaan toilet mobile untuk wilayah Maluku Utara.

Kontribusi Laporan : Januardi Husin, Rio Alfin Pulungan, Ghivary Apriman

 

 

(Tim Liputan Investigasi\Yudi Rachman)

Share:




Berita Terkait

Komentar