PKS: Pelemahan KPK Berdampak Buruk Terhadap Dunia Investasi RI

Jakarta, law-justice.co - Ketua Departemen Ekonomi & Pembangunan, Bidang Ekonomi, Keuangan dan Investasi DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Farouk Abdullah Alwyni menyebut pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berdampak pada perkembangan ekonomi di Indonesia.

Menurutnya, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dari kasus pelemahan KPK dengan pemecatan 75 anggotanya.

“Pertama, polemik ini muncul di saat korupsi menggerogoti APBN kita. Kedua, kisruh KPK cukup kuat disorot komunitas bisnis internasional. Ketiga, muncul ketidakpastian hukum yang berpotensi membuat investor domestik pada gilirannya memilih menanamkan modalnya ke luar negeri,” kata Farouk Alwyni dalam keterangan tertulis, Jumat (11/6/2021).

Farouk menilai dari ketiga hal tersebut akan berpengaruh kepada penanaman investasi yang akan dilakukan oleh para investor luar negeri. Sebab, para investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan saham atau modalnya di Indonesia jika kasus korupsi terus meningkat.

Jika kisruh KPK terus berlarut, ungkapnya, bukan tidak mungkin para investor mengasosiasikan Indonesia sebagai high cost economy dan membatalkan seluruh kemungkinan mereka menanamkan modalnya di dalam negeri.

"Hal ini bertentangan dengan keinginan pebisnis yang mengutamakan efisiensi biaya,” kata kata mantan Direktur Bank Muamalat tersebut.

Selain itu, dia menilai para investor lokal bisa saja pergi untuk menanam saham diluar negeri dengan kisruh yang sedang dialami oleh KPK pada saat ini.

Dia mengatakan investor asing dan investor domestik sama-sama pentingnya. Keduanya sama-sama merupakan unsur pembentuk modal. Pada tahun 2020, realisasi penanaman modal asing dan domestik masing-masing mencapai Rp412,8 triliun dan Rp413,5 triliun.

"Artinya, selain menarik yang asing, pemerintah juga perlu memastikan yang domestik bertahan,” ujarnya.