Sorot Utang Era SBY & Jokowi, Fadli Zon: Dari Rp3.300 T Jadi Rp8.000 T

Jum'at, 11/06/2021 09:58 WIB
SBY dan Jokowi (Kompas)

SBY dan Jokowi (Kompas)

Jakarta, law-justice.co - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon ikut menyoroti soal masalah utang pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Fadli Zon menilai tata kelola utang pada era Jokowi lebih buruk dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Di masa pemerintahan SBY, hingga akhir jabatannya utang pemerintah tercatat sebesar Rp 2.700 triliun dan utang BUMN sebesar Rp 500 triliun,” kata Fadli Zon melalui pesan tertulis.

Fadli Zon mengakui pemerintahan SBY berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 56,6 persen pada 2004, menjadi tinggal 23 persen pada 2014. Selain itu, ia mengungkapkan di masa SBY ada dua BUMN yaitu Pertamina dan PLN masuk ke daftar Fortunes Global 500.

“Artinya, kinerja BUMN kita di masa lalu pernah sangat baik,” ujar Fadli Zon.

Fadli Zon menyayangkan kinerja di era SBY tersebut tidak bisa diperbaiki oleh Jokowi. Ia menuturkan saat Jokowi menjabat, utang negara mencapai Rp 8.000 triliun. Jumlah tersebut memang berbanding jauh dibandingkan utang pada era SBY.

“Hanya dalam tempo lima tahun, utang pemerintah telah membengkak menjadi Rp 6.336 triliun, sementara utang BUMN meningkat jadi Rp 1.140 triliun. Jika keduanya digabungkan, angkanya telah mendekati Rp 8.000 triliun,” ungkap Fadli Zon.

“Secara rasio, per April 2021, jumlah rasio utang kita terhadap PDB telah tembus angka 41,6 persen,” tambahnya.

Fadli Zon berpendapat utang semakin parah karena terlalu banyaknya penugasan pemerintah terutama ke BUMN Karya yang melebihi kemampuan perusahaan, warisan inefisiensi organisasi, ditambah dengan penunjukan direksi dan komisaris BUMN yang dilakukan secara tak profesional. Menurutnya, hal itu juga telah membuat BUMN berada di tubir jurang kebangkrutan.

Fadli Zon menuturkan pada tahun 2018, Bank Dunia dalam laporan “Infrastructure Sector Assessment Program” mencatat meroketnya utang BUMN di bawah pemerintahan Jokowi disebabkan oleh beban penugasan proyek-proyek pemerintah.

“Pemerintah telah mengabaikan kondisi dan kemampuan riil BUMN hanya demi mengejar target muluk pembangunan infrastruktur. Akibatnya, BUMN harus menanggung beban utang yang tinggi,” terang Fadli Zon.

Selain itu, Fadli Zon menjelaskan berdasarkan konsultan McKinsey & Company, membengkaknya jumlah utang itu memang tak diimbangi dengan kemampuan bayar yang memadai.

Ia membeberkan lembaga konsultan tersebut mencatat 32 persen utang jangka panjang korporasi Indonesia memiliki interest coverage ratio (ICR), atau rasio kemampuan bayar bunga utang di bawah 1,5.

“Persentase tersebut merupakan ketiga tertinggi di Asia, setelah India dan Cina. Dan rasio yang buruk tersebut terutama ditemukan pada perusahaan bidang utilitas, seperti transportasi, listrik, air, dan komunikasi. Jumlahnya, menurut McKinsey, mencapai 62 persen,” tutur Fadli Zon.

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar