Kecam Pajak Sembako, Ikatan Pedagang ke Pemerintah: Gila!

Kamis, 10/06/2021 14:56 WIB
Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri. (Foto: IG @dppikappi).

Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri. (Foto: IG @dppikappi).

[INTRO]
Ikatan pedagang pasar indonesia (IKAPPI) mengecam kebijakan pemerintah yang akan mengenakan  pajak terhadap sembako. Ketua Umum IKAPPI Abdullah Mansuri menyebut rencana tersebut sebagai `kebijakan yang gila` karena dampaknya justru bakal menyulitkan rakyat di tengah pandemi.
 
"Harga cabai bulan lalu hingga Rp100 ribu, harga daging sapi belum stabil mau dibebankan PPN lagi? Gila. Kami kesulitan jual karena ekonomi menurun, dan daya beli masyarakat rendah. Mau ditambah PPN lagi, gimana tidak gulung tikar?" ujar Abdullah dalam keterangan tertulis, Rabu, (9/6/2021).
 
Abdullah lantas meminta pemerintah membatalkan rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN bahan pokok.
 
Pemerintah, kata dia, harus mempertimbangkan banyak hal sebelum menggulirkan kebijakan. Apalagi kebijakan tersebut digulirkan pada masa pandemi dan situasi perekonomian sedang terseok-seok.
 
Apalagi IKAPPI mencatat lebih dari 50 persen omzet pedagang pasar menurun. Abdullah menilai pemerintah belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan di beberapa bulan belakangan ini.
 
"Sebagai organisasi penghimpun pedagang pasar di Indonesia kami akan melakukan upaya protes kepada Presiden Jokowi agar Kementerian terkait tidak melakukan upaya-upaya yang justru menyulitkan anggota kami," tegasnya.
 
Pemerintah sebelumnya mengutarakan rencana penerapan pajak terhadap bahan pokok atau sembako. Artinya, produk hasil pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan bakal menjadi barang kena pajak yang dikenai tarif pajak pertambahan nilai (PPN). 
 
Kebijakan itu akan dituangkan dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
 
Kendati begitu, sejauh ini pemerintah belum menentukan tarif mana yang akan diberlakukan. Terdapat beberapa opsi yang menjadi pertimbangan, yakni PPN Final 1 persen, tarif rendah 5 persen, atau tarif umum 12 persen.
 
Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, bahan pokok menjadi kelompok barang yang dikecualikan sebagai objek pajak. 
 
Peraturan Menteri Keuangan No. 99/2020 menyebutkan setidaknya ada 14 kelompok barang yang tidak dikenai tarif PPN, di antaranya adalah beras dan gabah, jagung, sagu, garam konsumsi, gula konsumsi, susu, kedelai, telur, sayur-sayuran, dan buah-buahan.

(Muhammad Rio Alfin\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar