Target Realisasi Investasi Harus Tanggung Jawab dan Perhatikan Etika

law-justice.co - Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa mengingatkan kepada Menteri Bahlil terkait target realisasi investasi sebesar Rp 900 triliun di tahun 2021 dan Rp 1200 triliun di tahun 2022 mendatang, perlu perhatikab etika dan tanggung jawab.

Hendrik menyatakan realisasi target investasi tersebut harus sesuai dengan arahan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu ia katakan ketika Komisi VI DPR RI melakukan Rapat Kerja bersama Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanganan Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (08/06/2021).

Investasi, masih kata dia, diharapkan tidak hanya dilakukan untuk mengejar target yang sifatnya kuantitas, melainkan harus mengedepankan asas tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lanjut Hendrik, investasi yang bertanggung jawab sebaiknya melaksanakan perlindungan dan pemulihan lingkungan akibat dari dampak langsung investasi yang dilakukan.

Di samping itu, investasi juga wajib menyerap tenaga kerja domestik atau lokal yang sebesar besarnya serta wajib melaksanakan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.

“Saya minta dengan segala hormat ke Pak Menteri, target kita memang untuk merealisasi target investasi yang ditentukan oleh Presiden, tapi mungkin ada pentingnya untuk memperhatikan etika investasi,” kata Hendrik

Dia mencontohkan, investasi yang dilakukan di negara kawasan Afrika dan Asia Selatan. Pemerintah setempat membuka investasi yang sebesar-besarnya, namun hanya menikmati ampas alias hasil yang sedikit sebagai tuan rumah.

“Kerusakan lingkungan saja yang dinikmati oleh tuan rumah tetapi manfaat dari esensial investasi, nilai tambah peningkatan kesejahteraan, alih teknologi, proteksi terhadap lingkungan itu tidak terjadi,” tegas politisi Partai Gerindra ini.

Oleh karena itu, Hendrik meminta Menteri Bahlil untuk benar-benar mengawasi kinerja divisi atau deputi pengendalian investasi yang bergerak di bawahnya. Hal itu untuk memastikan bahwa ada langkah ekologis yang bertanggung jawab untuk memulihkan kondisi alam akibat investasi.

“Jadi, jika ditanyakan kepada saya, seandainya saya ini di posisi Pak Menteri Investasi, investasi yang bagaimanakah yang harus diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia? Jawaban saya adalah investasi yang etis dan bertanggung jawab,” tegasnya.

“Itu pesan moral saya untuk Abang saya Pak Menteri,” imbuh anggota DPR RI dari Dapil Maluku ini.