Respons Tegas Wagub DKI Saat Nadiem Perintahkan Sekolah Tatap Muka

Jakarta, law-justice.co - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria merespons perintah Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim agar pemerintah daerah memberikan izin pelaksanaan sekolah tatap muka mulai Juli 2021. Riza mengatakan pihaknya akan melakukan penelitian terlebih dahulu, karena tak ingin membuat kebijakan yang salah.

"Tentu kita tidak ingin mengambil kebijakan yang salah. Sekalipun dimungkinkan tatap muka kita akan melakukan pengecekan, penelitian yang lebih komprehensif, yang lebih mendalam, lebih teliti, dan memperhatikan dampak yang mungkin terjadi," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/6/2021).

Politikus Gerindra itu menghormati keinginan Nadiem Makarim untuk membuka sekolah. Akan tetapi, Pemprov DKI masih memantau hasil penerapan uji coba sekolah tatap muka di Ibu Kota.

"Kita akan lihat apakah dimungkinkan uji coba terbatas ditingkatkan jumlahnya atau nanti uji coba tatap muka belum menjadi keputusan. Kita lihat perkembangannya," ujarnya.

Politikus Gerindra itu juga menyoroti masuknya varian baru virus COVID-19 ke Indonesia. Menurutnya, hal ini juga perlu dipertimbangkan ketika memutuskan untuk membuka sekolah.

"Terlebih sekarang ada varian baru dari Inggris, Afrika Selatan, India. Kemudian juga ada peningkatan jumlah penularan, kita harus lebih hati-hati dan teliti," tegasnya.

"Kami menghargai keinginan pak menteri. Namun demikian, Pemprov harus melakukan penelitian pengkajian. Sekalipun dimungkinkan regulasinya, kita harus lihat fakta data," sambungnya.

Sebelumnya, Nadiem Makarim mengungkapkan 30 persen sekolah di seluruh Indonesia telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Angka tersebut naik dari yang sebelumnya hanya 21 persen.

"Hari ini baru saja data masuk dan angka ke 30 persen. Sekarang 30 persen dari sekolah di Indonesia telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Jadi angka ini sudah bukan 21 persen," ujar Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (31/5/2021).

Nadiem mengungkapkan alasan masih banyak sekolah belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Berdasarkan survei, kata Nadiem, pemerintah daerah dan Satgas COVID-19 setempat tidak memberikan izin kepada pihak sekolah.

"Pada saat disurvei, bagi yang belum melaksanakan tatap muka, mayoritas dari mereka menyebut alasan kenapa belum melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, itu adalah yang mayoritas menjawab bahwa pemda atau Satgas COVID-19 daerahnya belum mengizinkan," katanya.

Nadiem pun mengadu ke Komisi X DPR RI, meminta dukungan agar sekolah di berbagai daerah diperbolehkan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka. Dia menegaskan sekolah tatap muka harus segera dimulai dari sekarang.